Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berjaya Lewat Laut

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ade Febransyah dan Ajo Zein

Dalam periode 2007–2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang masih berkutat dalam problem logistik. Indeks kinerja logistik (logistics performance index) kita masih belum memuaskan, di kisaran 2,76–3,13 dari skala 5,0.

Masih adanya persoalan kinerja logistik membuat para pelaku bisnis dan masyarakat pengguna terbebani biaya tinggi. Ketidakefisienan rantai pasokan membuat pelaku bisnis, khususnya UMKM, sulit berkompetisi. Di tengah rendahnya kinerja logistik nasional, rantai pasokan pun akan dikuasai oleh jaringan retail modern besar yang berorientasi margin tanpa peduli asal-usul produk tersebut. Lemahnya rantai pasokan nasional semakin mengucilkan banyak pelaku lokal di tengah gempuran liberalisasi perdagangan.

Ketika problem kinerja logistik dilihat secara parsial, upaya untuk mengatasinya pun menjadi terlokalkan. Infrastruktur sering kali dijadikan sebagai kambing hitam akibat rendahnya kinerja logistik. Meski ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan syarat untuk kinerja logistik, tidak ada kausalitas di antara keduanya. Diperlukan strategi desain yang tepat untuk aliran produk yang efisien dan efektif.

Dari MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2011–2025, ada enam koridor ekonomi utama di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku. Setiap koridor ekonomi memilliki tema pembangunannya sendiri-sendiri. Dengan keberagaman tema pembangunan dari semua koridor ekonomi tersebut, tantangan ke depan adalah menciptakan integrasi ke dalam dan koneksi ke global (locally integrated, globally connected).

Konektivitas kemudian menjadi kata kunci dalam pembangunan ekonomi. Bagi para eksportir, kemudahan, kelancaran, dan keefektifan biaya dalam pengiriman produk menjadi keharusan. Namun, pada kenyataanya, semuanya masih sulit terwujud karena konektivitas antar-pemangku kepentingan pembangunan ekonomi masih rendah.

Menyadari Indonesia adalah negara kelautan, pendekatan yang mengoptimalkan pergerakan aliran produk lewat laut perlu dikedepankan. Gagasan tol laut yang diperkenalkan Jokowi semasa kampanye sangat menarik untuk dikonsepkan lebih lanjut. Untuk mengoptimalkan segala pergerakan produk, diperlukan desain rantai pasokan yang tepat. Penjabaran tol laut dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep cross docking yang sukses dipraktekkan dalam industri retail.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Idenya sederhana saja. Ketika banyak pemasok yang digunakan untuk menyalurkan berbagai produk ke banyak titik permintaan, adakanlah beberapa pengepul (pooler) sebagai tempat persinggahan aliran produk dari pemasok sebelum dikirim ke titik-titik permintaan. Model cross docking untuk rantai pasokan tidak ubahnya seperti sistem hub and spoke dalam industri penerbangan. Ketimbang mengangkut sedikit penumpang dari satu lokasi (spoke) ke satu lokasi lainnya yang jauh, akan lebih baik mengantarkan sedikit penumpang dari beberapa lokasi ke satu hub atau pool. Selanjutnya, dari satu hub akan diantarkan banyak penumpang ke beberapa tujuan akhir.

Secara intuitif, mengirimkan produk dalam jumlah besar dari satu tempat ke beberapa titik permintaan akan lebih efisien ketimbang mengirimkan dalam jumlah kecil dari satu pemasok ke satu titik permintaan. Lewat pengoptimalan, model cross docking ini terbukti mampu mengefisienkan rantai pasokan guna menghindari pemborosan.

Dengan membangun fasilitas cross docking di beberapa pulau kecil, pengembangan daerah pesisir, daerah terpencil, dan sektor UMKM dimungkinkan tanpa keharusan membangun infrastruktur darat yang mahal. Cross docking harus didesain untuk memiliki fasilitas pertambahan nilai dari berbagai produk yang masuk. Buah-buahan dan sayur-sayuran dapat diolah dan dikemas menarik agar siap dipasarkan. Demikian pula untuk produk perikanan, di mana nelayan cukup berlabuh dan ikan tangkapan dapat langsung diproses sehingga lebih segar saat dikirim. Hal yang sama dapat berlaku untuk berbagai produk peternakan. Karena ada nilai tambah dari proses manufaktur yang dijalankan cross docking, akan terjadi penghematan dalam sistem rantai pasokan nasional.

Membingkai kembali Indonesia sebagai negara kelautan membutuhkan pandangan imajinatif-konstruktif dari setiap pemangku kepentingan. Bayangkan kembali, lewat rantai pasokan nasional yang kokoh, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan produk dari sektor UMKM dapat dialirkan secara cepat dan murah melewati pulau-pulau kecil kita sebelum dikirim ke berbagai tujuan akhir.

Peran pulau-pulau kecil sebagai tempat persinggahan aliran berbagai produk merupakan penentu keberhasilan konektivitas aliran barang di darat dan laut. Memang lewat lautlah nasib bangsa ini di masa depan akan ditentukan. Jalesveva jayamahe! l


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

11 jam lalu

Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih  OceanXplorer milik OceanX yang tengah
berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu (23/6/2024)
Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

Memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang saat ini berada di Kota Padang, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih OceanXplorer milik OceanX yang tengah berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu, 23 Juni 2024.


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

4 hari lalu

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

10 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

12 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.