TEMPO.CO, Jakarta - Ade Febransyah dan Ajo Zein
Dalam periode 2007–2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang masih berkutat dalam problem logistik. Indeks kinerja logistik (logistics performance index) kita masih belum memuaskan, di kisaran 2,76–3,13 dari skala 5,0.
Masih adanya persoalan kinerja logistik membuat para pelaku bisnis dan masyarakat pengguna terbebani biaya tinggi. Ketidakefisienan rantai pasokan membuat pelaku bisnis, khususnya UMKM, sulit berkompetisi. Di tengah rendahnya kinerja logistik nasional, rantai pasokan pun akan dikuasai oleh jaringan retail modern besar yang berorientasi margin tanpa peduli asal-usul produk tersebut. Lemahnya rantai pasokan nasional semakin mengucilkan banyak pelaku lokal di tengah gempuran liberalisasi perdagangan.
Ketika problem kinerja logistik dilihat secara parsial, upaya untuk mengatasinya pun menjadi terlokalkan. Infrastruktur sering kali dijadikan sebagai kambing hitam akibat rendahnya kinerja logistik. Meski ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan syarat untuk kinerja logistik, tidak ada kausalitas di antara keduanya. Diperlukan strategi desain yang tepat untuk aliran produk yang efisien dan efektif.
Dari MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2011–2025, ada enam koridor ekonomi utama di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku. Setiap koridor ekonomi memilliki tema pembangunannya sendiri-sendiri. Dengan keberagaman tema pembangunan dari semua koridor ekonomi tersebut, tantangan ke depan adalah menciptakan integrasi ke dalam dan koneksi ke global (locally integrated, globally connected).
Konektivitas kemudian menjadi kata kunci dalam pembangunan ekonomi. Bagi para eksportir, kemudahan, kelancaran, dan keefektifan biaya dalam pengiriman produk menjadi keharusan. Namun, pada kenyataanya, semuanya masih sulit terwujud karena konektivitas antar-pemangku kepentingan pembangunan ekonomi masih rendah.
Menyadari Indonesia adalah negara kelautan, pendekatan yang mengoptimalkan pergerakan aliran produk lewat laut perlu dikedepankan. Gagasan tol laut yang diperkenalkan Jokowi semasa kampanye sangat menarik untuk dikonsepkan lebih lanjut. Untuk mengoptimalkan segala pergerakan produk, diperlukan desain rantai pasokan yang tepat. Penjabaran tol laut dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep cross docking yang sukses dipraktekkan dalam industri retail.
Idenya sederhana saja. Ketika banyak pemasok yang digunakan untuk menyalurkan berbagai produk ke banyak titik permintaan, adakanlah beberapa pengepul (pooler) sebagai tempat persinggahan aliran produk dari pemasok sebelum dikirim ke titik-titik permintaan. Model cross docking untuk rantai pasokan tidak ubahnya seperti sistem hub and spoke dalam industri penerbangan. Ketimbang mengangkut sedikit penumpang dari satu lokasi (spoke) ke satu lokasi lainnya yang jauh, akan lebih baik mengantarkan sedikit penumpang dari beberapa lokasi ke satu hub atau pool. Selanjutnya, dari satu hub akan diantarkan banyak penumpang ke beberapa tujuan akhir.
Secara intuitif, mengirimkan produk dalam jumlah besar dari satu tempat ke beberapa titik permintaan akan lebih efisien ketimbang mengirimkan dalam jumlah kecil dari satu pemasok ke satu titik permintaan. Lewat pengoptimalan, model cross docking ini terbukti mampu mengefisienkan rantai pasokan guna menghindari pemborosan.
Dengan membangun fasilitas cross docking di beberapa pulau kecil, pengembangan daerah pesisir, daerah terpencil, dan sektor UMKM dimungkinkan tanpa keharusan membangun infrastruktur darat yang mahal. Cross docking harus didesain untuk memiliki fasilitas pertambahan nilai dari berbagai produk yang masuk. Buah-buahan dan sayur-sayuran dapat diolah dan dikemas menarik agar siap dipasarkan. Demikian pula untuk produk perikanan, di mana nelayan cukup berlabuh dan ikan tangkapan dapat langsung diproses sehingga lebih segar saat dikirim. Hal yang sama dapat berlaku untuk berbagai produk peternakan. Karena ada nilai tambah dari proses manufaktur yang dijalankan cross docking, akan terjadi penghematan dalam sistem rantai pasokan nasional.
Membingkai kembali Indonesia sebagai negara kelautan membutuhkan pandangan imajinatif-konstruktif dari setiap pemangku kepentingan. Bayangkan kembali, lewat rantai pasokan nasional yang kokoh, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan produk dari sektor UMKM dapat dialirkan secara cepat dan murah melewati pulau-pulau kecil kita sebelum dikirim ke berbagai tujuan akhir.
Peran pulau-pulau kecil sebagai tempat persinggahan aliran berbagai produk merupakan penentu keberhasilan konektivitas aliran barang di darat dan laut. Memang lewat lautlah nasib bangsa ini di masa depan akan ditentukan. Jalesveva jayamahe! l
