Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengatasi Inflasi Lewat Pemberdayaan Masyarakat Miskin

image-profil

image-gnews
Iklan

Dian Ediana Rae,
Kepala BI Jawa barat

Lebih dari 70 persen penyebab inflasi di Indonesia berasal dari sisi pasokan. Melihat data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin dan penganggur di Indonesia masing-masing mencapai 28,28 juta orang dan 7,15 juta orang. Kondisi ini bisa lebih parah jika menggunakan standar ukuran kemiskinan yang berbeda. Walhasil, dapat disimpulkan bahwa sekitar 11,25 persen rakyat Indonesia tidak atau kurang berkontribusi terhadap produktivitas perekonomian, atau bahkan menjadi beban perekonomian Indonesia.

Merujuk pada komposisi kontribusi usaha yang berpotensi dijadikan sarana pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian yang lebih besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski jumlah pelaku UMKM mencapai 99 persen dari jumlah total perusahaan di Indonesia, kontribusinya secara nasional baru sekitar 7 persen.

Hal ini menunjukkan terbatasnya kontribusi saham (share) UMKM terhadap GDP. Dilihat dari distribusi sektoral tenaga kerja, sektor pertanian masih dominan. Lebih dari 34,55 persen tenaga kerja berada dalam sektor pertanian. Ironisnya, justru Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, yakni keamanan pangan (food security).

Ini tidak saja menimbulkan inflasi dari aspek keseimbangan permintaan dan penawaran, tapi juga inflasi yang terjadi akibat barang-barang komoditas yang diimpor (imported inflation). Karena itu,  program mengatasi inflasi bisa sekaligus digabungkan dengan program pemberantasan kemiskinan/penggangguran serta ketahanan pangan.

Upaya mengatasi masalah inflasi di Indonesia tidaklah sederhana. Sebab, masih terdapat  faktor fundamental yang mengganggu bekerjanya mekanisme pasar secara sempurna, antara lain masih kurangnya produktivitas, kurang memadainya infrastruktur (seperti jalan raya dan pasokan listrik), serta distorsi pasar. Begitu  juga jaringan distribusi dan pemasaran, yang masih memiliki kelemahan struktural.  Semua itu merupakan hilir dari kapasitas fiskal pemerintah yang masih terbatas karena beban subsidi BBM dan listrik telah mencapai sekitar Rp 363 triliun. Adapun defisit fiskal berdasarkan undang-undang dibatasi tidak boleh melampaui 3 persen.

Identifikasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia harus digarap secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Profil dan karakteristik para penganggur dan orang miskin harus dibedah tuntas, dari kategori kemiskinan, tingkat pendidikan, lokasi, hingga potensi daerah berpenduduk miskin. Informasi seperti ini  dapat dikolaborasikan dengan data penyebab inflasi, seperti produksi yang rendah dari holtikultura, ketergantungan pada bahan baku impor untuk produk-produk tertentu, dan lain sebagainya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah dan anggota DPR yang baru perlu mengambil langkah sesegera mungkin untuk mengakhiri subsidi BBM dan merelokasi subsidi BBM untuk program-program afirmatif yang cerdas dan terukur demi memberantas pengangguran dan kemiskinan sekaligus mengatasi goncangan dari administered prices, yang merupakan salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia.

Seiring dengan keterbatasan ruang gerak fiskal, masih banyaknya kelemahan struktural dalam perekonomian, dan masih terjadinya policy mismatch dalam berbagai sektor perekonomian-serta jika merujuk pada peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter-tampaknya harus mulai diwacanakan kembali peran BI sebagai lembaga negara yang independen dan tidak semata-mata memiliki sasaran tunggal (single goal) untuk memelihara nilai mata uang rupiah. Ia juga menciptakan peran lebih luas dalam pertumbuhan ekonomian serta penciptaan kesempatan dan lapangan kerja seperti yang pernah dimilikinya sebelum 1999.  

Apabila kewenangan ini dapat diperoleh kembali, BI dapat secara langsung mempengaruhi sisi pasokan dalam perekonomian sekaligus memainkan perannya dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.  Pertimbangan lainnya untuk mengembalikan peran BI  adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran ,yang menimbulkan dilema dalam kebijakan moneter.

Dilema ini dirasakan ketika BI menetapkan kebijakan moneter ketat dalam upaya pengendalian perekonomian jangka menengah dan panjang. BI sering menjadi sasaran kritik para pengamat dan kalangan pengusaha yang menganggap kebijakan moneter sebagai penghambat pertumbuhan perekonomian yang berpotensi mengurangi kapasitas penciptaan kesempatan kerja baru serta penghapusan kemiskinan.

Padahal, di sisi lain, di tengah keterbatasan kebijakan fiskal yang mendasar, akan sangat diperlukan kebijakan moneter untuk menghindari kondisi perekonomian yang lebih buruk. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah tepat, terarah, dan terukur untuk mencari keseimbangan antara kepentingan stabilitas moneter dan kelanjutan upaya mengatasi penggangguran serta kemiskinan. Ke depan, pemerintah dan BI dapat mengelaborasi persoalan-persoalan fundamental perekonomian bangsa secara sinergis dan komplementer.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

6 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

24 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada April 2024 tumbuh 6,9 persen yoy, sebesar Rp 8.928 triliun.


DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

30 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

PT Bank DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5 persen secara tahunan atau year on year.


RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

31 hari lalu

(Ki-ka) Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Budi Setyarso, Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Sebastian Kinaatmaja, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli dan Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti. Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti
RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO) membalikkan kerugian senilai Rp 1,17 miliar yang dialami pada 2022 menjadi laba senilai Rp 1,512 miliar di tahun 2023


Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

32 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dana hibah dari pemerintah UEA untuk Kota Solo telah cair. Foto diambil di DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara penutupan rangkaian puncak HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

37 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

38 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

38 hari lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

Wamenkeu Suahasil Nazara memperkirakan suku bunga The Fed belum akan turun dalam waktu dekat, sehingga indeks dolar meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.


LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

44 hari lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.


Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

44 hari lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.