Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Jalan Tengah PDIP

image-profil

image-gnews
Iklan

Umbu TW Pariangu,
Dosen Fisipol Undana, Kupang

Mampukah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pembatalan pilkada via DPRD menembus tembok parlemen yang dikuasai barisan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan 292 kursinya di DPR, ditambah seluruh pemimpin DPR? Pertanyaan ini yang menggantung di langit politik kita saat ini. Sejauh ini, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya memiliki 207 kursi di DPR dan tanpa satu pun wakilnya di pimpinan DPR sehingga, secara matematis, sulit bagi pemerintah mengegolkan perpu tersebut di Senayan. KMP pasti ngotot mempertahankan pilkada lewat DPRD sebagai lumbung strategi politik ofensifnya untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Namun, dalam politik, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Perpu Pilkada berpeluang digolkan jika ada kepiawaian komunikasi politik yang diinisiasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai motor koalisi untuk membangun kutub kerja sama yang konstruktif dan visioner. Jika tidak, ini seperti mengulang pengalaman pemilu pasca-1999, di mana pusat kekuasaan berpindah kepada PDIP sebagai pemenang pemilu, namun Megawati Soekarnoputri gagal menjadi presiden karena lamban membangun pendekatan (koalisi) dengan partai lain. Jika tak tercapai deal juga, Jokowi-JK pada akhirnya tinggal menggantungkan harapan pada dukungan politik rakyat, yang tentu saja menyita durabilitas energi politik yang tak sedikit.

Harus diakui, ketidakmampuan Jokowi-JK menaklukkan hati partai pendukung KMP minimal terjadi karena dua hal.

Pertama, konsistensi menerapkan prinsip koalisi tanpa syarat yang dianggap tak memberi insentif dan penghargaan terhadap sumber daya politik yang diekstraksi oleh pemilu. Namun, mekanisme tanpa syarat sangat diperlukan sebagai modal awal membangun legitimasi kekuasaan di mata publik. Politik dagang sapi selama ini terbukti meruntuhkan idealisme berpolitik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, konsistensi Jokowi-JK membangun koalisi pemerintahan berdasarkan prinsip antikorupsi membuat partai-partai lain-yang kader-kadernya rawan dan tengah tersandung korupsi-merasa tidak mempunyai chemistry yang sama untuk duduk segerbong.

Namun, politik jalan tengah tetap masih bisa diambil oleh PDIP, khususnya Jokowi, dengan tetap melakukan komunikasi ke kubu PAN, PPP, ataupun Demokrat, berbasis insentif yang diperketat. Insentif ini diawali dengan konsistensi pada syarat profesional, integritas, dan kebersihan jabatan yang akan diberikan. Kuncinya ada pada Megawati Soekarnoputri sebagai veto player.

Tidak ada yang salah apalagi berkurang martabatnya jika Megawati mau memulai komunikasi, terutama dengan SBY, untuk mencari titik kesepahaman. Sejatinya, titik kesepahaman selalu tersedia dalam kerendahan hati seorang negarawan (statemanship) yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada politik do ut des (saya mendapat apa). Dalam konteks ini, siapa (mengambil inisiatif) cepat dialah pemenang sejatinya, sesuai dengan tagline klasik JK: "lebih cepat lebih baik!" *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

56 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.