Asikin Hasan,
Kurator seni rupa
Gedung parlemen Australia di Canberra adalah ruang pamer. Gedung ini dibangun untuk pendidikan dan pengetahuan publik tentang orang-orang dan cara kerja di lembaga legislatif. Tak ada sepotong pagar pun menutupi gedung wakil rakyat itu. Gedung ini seperti dua tangan terbuka lebar yang hendak menyambut kedatangan siapa saja. Di bagian depan dimulai dengan pemandangan kolam berair jernih, mengalir, dan menyejukkan. Di bagian atap gedung terhampar rumput dengan pemandangan lepas langit biru dan Kota Canberra yang asri. Kita dibawa ke dalam wisata arsitektur modern, merasakan tata ruang yang harmonis, mempertimbangkan dengan cermat skala antara manusia, gedung, dan lingkungan alam yang hijau.
Di dalam gedung itu pula, keingintahuan kita tentang sejarah dan dinamika konstitusi Australia dijawab tuntas sampai ke akar tunjangnya, yaitu Magna Charta, dasar konstitusi yang berasal dari Inggris (1215). Perangkat audio-visual siap membantu pengunjung untuk mengetahui pelbagai hal mengenai kabinet, anggota senat, dan DPR. Kita bisa menelusuri, misalnya, profil para senator, lengkap dengan pendidikan dan pengalamannya. Begitu pula profil Kementerian Kesenian dalam kabinet Tony Abbott. Namun potongan informasi mengenai kabinet yang sedang berkuasa tampak tenggelam di tengah dalamnya lautan informasi dan dinamika mengenai sejarah konstitusi Australia. Penataan ruang pamer yang sangat memperhitungkan irama, jarak pandang, dan tata cahaya memudahkan para pengunjung untuk mengikuti satu demi satu materi pameran. Kualitasnya setara dengan pameran di Galeri Nasional, Museum Nasional, dan Galeri Seni Rupa Kontemporer yang tersebar di Australia.
Saban hari, ribuan orang mengalir ke gedung itu, termasuk para pelajar yang didampingi seorang tutor. Para pengunjung bisa mengikuti perdebatan anggota legislatif dari atas balkon, membaca transkrip pidato, keputusan-keputusan parlemen, foto-foto kegiatan para senator yang ditata sangat menarik, dan video proses pembangunan gedung parlemen pada 1981-1988 itu. Yang lain bisa melihat sederet lukisan, patung, obyek yang bertali-temali dengan ide konstitusi, kepemimpinan, dan keaustraliaan. Lukisan para perdana menteri dipajang berderet pada dinding panjang. Sebuah tapestri raksasa menggambarkan hutan Australia tampak monumental dalam sebuah aula besar, dibangun berdasarkan lukisan Arthur Boyd, pelukis terkenal Australia. Karya-karya itu digunakan untuk mempertajam kepekaan rasa dan memperkaya pengalaman visual, terutama orang yang bekerja di situ. Bayangkan, gedung parlemen itu memiliki koleksi lebih dari 4.000 karya seni rupa.
Sekalipun tak menyebut diri museum atau galeri, gedung rancangan arsitek Romaldo Giorgola itu telah memainkan peran tersebut. Rancangan yang menggabungkan pelbagai fungsi dan guna itu adalah revolusi terkini dalam dunia arsitektur. Keberadaannya pada satu sisi memberi informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai arsip, dokumentasi, dan kualitas lembaga legislatif. Di sisi lain, gedung ini berperan mengingatkan anggota legislatif itu sendiri agar melahirkan keputusan berkualitas. Sebab, semua produk lembaga tersebut tersimpan rapi dalam mesin arsip, dan akan diolah oleh tim kurator independen guna menjadi karya di ruang pamer.
Selaku perpanjangan tradisi Eropa, Australia menempatkan seni rupa sebagai wacana intelektual, bukan sebagai hiburan dan hiasan. Di situ pula museum selaku rumah bagi seni rupa memiliki peran strategis dan terhormat. Mereka percaya bahwa seni rupa adalah salah satu jalan untuk membangun karakter, dan cara berpikir manusia modern: mandiri, berkeadaban, jujur, dan toleran, yang diharapkan hadir pula pada perilaku anggota legislatif. Saya jadi mengerti ketika mengobrol dengan Senator Brett Mason (Sekretaris Parlemen untuk Kerja Sama Luar Negeri) dalam pembukaan pameran "Masters of Modern Indonesian Portraiture" di National Portrait Gallery, Canberra. Ia begitu antusias membicarakan lukisan-lukisan maestro Indonesia dan memperlihatkan kekagumannya kepada S. Sudjojono, Affandi, Agus Jaya, yang pada era 1940-an dapat melahirkan karya-karya hebat. Ia dapat membaca makna kuratorial pameran, dan melihat relasinya dengan perubahan sosial-politik di Indonesia.
Bayangkan sekiranya gedung DPR/MPR di Senayan sejak dulu dirancang bukan semata sebagai kantor para legislator yang eksklusif, tapi juga berfungsi sebagai museum publik seperti di Australia. Dengan demikian, kita dapat menemukan jawaban-jawaban besar dari keputusan-keputusan besar yang masih gelap. Misalnya, Pidato Nawaksara Bung Karno yang ditolak oleh parlemen. Sistem multipartai pada 1955 yang menimbulkan ketegangan politik, dan muncul kembali pada masa reformasi hingga hari ini. Pertanyaan tentang para politikus partai politik yang sama-sama menyanyikan Indonesia Raya tapi menolak Pancasila selaku dasar ideologi partainya. Juga, sampai kapan DPR menghabiskan waktu dan uang rakyat hanya untuk amendemen UUD yang justru berulang-ulang kali pula menimbulkan keguncangan sosial, ekonomi, dan politik? Tentu masih banyak pertanyaan besar lainnya. *
