Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Ekshibisionisme

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wawan Sobari, Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menghasilkan situasi politik yang sangat berbeda dibanding pemilihan sebelumnya (Pasca-Reformasi 1998). Pertama, pilpres menghadirkan dua kutub koalisi sebagai residu kubu-kubu politik pendukung presiden, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP). Kedua, tajamnya pengkutuban kubu politik itu berdampak pada proses legislasi dan politik legislatif. Mekanisme voting menjadi representasi kontestasi KIH dan KIP dalam penetapan kebijakan dan jabatan-jabatan publik di DPR dan MPR.

Jumlah kursi DPR yang timpang antara KIH (208) dan KPP (352) mengakibatkan perdebatan atau musyawarah seolah dinegasikan. Atau, mungkin pula musyawarah sengaja diarahkan menuju situasi buntu. Maka tak keliru bila publik menilai motif kekuasaan lebih dominan ketimbang kemanfaatan publik dalam mengarahkan setiap proses politik di DPR setelah pilpres. Termasuk tampak saat penetapan UU Pilkada dan pemilihan pemimpin DPR dan MPR.

Yang terbaru, KPP berencana mengajukan revisi UU Migas, UU Perbankan, UU Minerba, dan lebih dari seratus UU lainnya yang dinilai berhaluan liberal. Lagi-lagi, publik menilai motif politik lebih kuat ketimbang kemanfaatan publik atas wacana itu. Alasannya, mengapa inisiatif ini justru tidak mengemuka sebelum pilpres? Padahal saat itu lima dari enam partai politik pendukung KPP tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Ketimpangan politik antara dua koalisi itu berakibat pada praktek politik ekshibisionisme, yakni berupa praktek politik yang mengekspresikan kekuasaan/pengaruh secara terbuka kepada publik. Praktek politik ini biasanya menonjolkan penanda-penanda tertentu, berupa identitas politik, sikap-sikap, atau posisi kebijakan (Elkins dan Gaines, 2011).

Dalam konteks Indonesia, kita mengenal istilah "pamer". Atau, mempertunjukkan dan membanggakan, terutama kekayaan, kehebatan, dan hal lainnya yang menonjolkan identitas seseorang atau kelompok tertentu.

Seorang atau sekelompok ekshibisionis politik berusaha menarik perhatian publik pada dirinya dengan mempertontonkan perilaku politik tertentu. Para ekshibisionis politik biasanya mengekspos motif kekuasaan atau pengaruh secara vulgar dalam praktek atau proses politik. Atau, dalam cara yang lebih halus ekshibisionis politik membungkus sedikit motif kekuasaannya dengan argumen-argumen kebijakan tertentu yang sebenarnya tak mampu menyembunyikan hasrat berkuasa.

Kasus penetapan UU 22 Tahun 2014 yang memutuskan pilkada oleh DPRD merupakan contoh praktek politik ekshibisionisme. Salah satu argumen yang disampaikan koalisi DPR pendukung pilkada tak langsung saat sebelum voting UU itu berkaitan dengan relevansi pemilu dan demokrasi. Mereka berargumen bahwa pilkada oleh DPRD tidak akan mengurangi derajat demokrasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara yang lebih mapan dalam berdemokrasi, seperti Amerika, Jepang, Belanda, dan Australia, tetap demokratis meski kepala pemerintahan tak langsung dipilih rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Argumen itu bias karena ada perbedaan situasi akuntabilitas elektoral antara negara-negara itu dan Indonesia. Amerika, Jepang, Belanda, dan Australia memang memilih kepala pemerintahan lewat lembaga perwakilan. Tapi wakil rakyat mereka relatif lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, akuntabilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD terbilang rendah.

Sebagaimana data KPK, anggota DPRD yang terlibat tindak pidana korupsi berjumlah hampir sepuluh kali lipat dibanding kepala daerah yang berurusan dengan kasus yang sama. Hingga 2014, sebanyak 313 gubernur dan bupati/wali kota terlibat tindak pidana korupsi. Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi anggota DPRD yang terjerat tindak pidana korupsi mencapai 3.000-an atau sekitar 300 orang per tahun.

Belum lagi kepercayaan publik terhadap para legislator yang terus menurun, karena buruknya kinerja mereka. Hasil survei Institut Riset Indonesia pada September 2013 menemukan bahwa 60,9 persen publik menilai kinerja anggota DPR tidak baik. Sebulan kemudian, riset opini Pol-Tracking Institute menemukan 61,68 persen publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR. Faktanya, DPR 2009-2014 hanya berhasil mengesahkan 69 dari 248 RUU (27,8 persen) yang diprioritaskan dalam program legislasi nasional.

Praktek politik ekshibisionisme sebenarnya tak selalu tampak negatif. Para elite pemerintahan, legislator, dan senator berhak "memamerkan" inisiatif serta hasil kebijakan yang bermanfaat untuk publik. Misalnya, perbaikan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Artinya, para elite harus memenuhi akuntabilitas elektoral.

Cara sederhana untuk menakar akuntabilitas elektoral bisa dilakukan dengan mengukur kapasitas parlemen maupun pemerintah dalam merespons permintaan dan kebutuhan publik dalam kebijakan. Misalnya, mengukur seberapa besar APBN atau sebuah UU berkontribusi merealisasi kemanfaatan publik. Sebaliknya, praktek voting sejak penetapan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD hingga pemilihan pimpinan MPR tak mencerminkan akuntabilitas elektoral para pembuat kebijakan.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thaksin Shinawatra Bayar Uang Jaminan untuk Bebas dari Penahanan atas Tuduhan Menghina Kerajaan

5 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Thaksin Shinawatra Bayar Uang Jaminan untuk Bebas dari Penahanan atas Tuduhan Menghina Kerajaan

Thaksin Shinawatra membayar uang jaminan demi bisa menghindari penahanan awal terkait tuduhan menghina Kerajaan Thailand.


Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

6 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

Permasalahan politik di Thailand saat ini melibatkan Srettha Thavisin hingga Thaksin Shinawatra yang bisa memantik krisis politik.


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

8 April 2023

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

Presiden Saied menolak pemaksaan lebih jauh dari IMF karena bisa mengarah pada kemiskinan yang lebih lanjut di Tunisia.


Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

14 Desember 2022

Polisi menghadapi pengunjuk rasa yang memprotes untuk menuntut pembubaran Kongres dan mengadakan pemilihan demokratis daripada mengakui Dina Boluarte sebagai Presiden Peru, setelah penggulingan Presiden Peru Pedro Castillo, di Lima, Peru, 12 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

Setidaknya tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di Peru akhir pekan lalu saat aksi protes berubah menjadi kerusuhan.


Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

5 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi  saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS
Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Menteri Luar Negeri RI secara terbuka menyebut isu Myanmar menjadi masalah yang paling banyak di bahas di pertemuan AMM


Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

18 Mei 2020

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]
Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

PM Netanyahu dan rival politik Benny Gantz membentuk koalisi pemerintahan baru bersatu untuk mengakhiri konflik politik berkepanjangan.


Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

13 Agustus 2018

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Gmfus.org
Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

Risiko sistemik dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis Turki mempengaruhi IHSG.


Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

25 Maret 2018

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertema unik. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

Perludem pun menilai sistem politik yang ada di Indonesia tak ramah bagi anak muda sehingga mereka sulit terjun di dunia politik.


Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

23 Mei 2017

Presiden Jokowi menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Puspen TNI
Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

Presiden Jokowi mengatakan, 6-8 bulan ini, energi dihabiskan untuk banyak hal tidak berguna, saling hujat, berdebat, dan membuat suhu politik memanas.