Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekuatan Presidensial Jokowi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Meskipun terkesan ada dramatisasi menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, prosesinya tetap akan lancar-lancar saja. Tapi, yang penting sesungguhnya bukan prosesi pelantikan, melainkan masuknya aktor formal pemerintahan ke gelanggang politik kenegaraan.

Pemerintah Jokowi akan segera disambut oleh realitas politik parlemen yang didominasi Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) sebagai kelompok penyeimbang. Banyak yang kaget terhadap realitas politik KPP yang ternyata berhasil menguasai kepemimpinan parlemen itu. Sebab, merujuk pengalaman, eksperimen penyeimbang biasanya mudah layu sebelum berkembang.

Akibat penguasaan kepemimpinan parlemen oleh KPP, banyak yang khawatir pemerintah Jokowi tidak akan efektif. KPP dipandang seperti monster bagi rencana kebijakan pemerintah. Bukan hanya itu, ujungnya ke pemakzulan presiden. Bayang-bayang seram itu menandakan bahwa politik telah dilihat secara berlebihan. Akibatnya, seolah kekuatan presidensial Jokowi tekor sejak awal. Yang membuat itu semua justru faktor eksternal yang dipandang telah melakukan pelemahan sistematis. Padahal praktek komunikasi politik saja belum terjadi, bagaimana mungkin pemerintah Jokowi divonis lemah?

Politik ketatanegaraan kita jelas bersistem pemerintahan presidensial. Presiden ialah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Ia dipilih lima tahun sekali dan memiliki kewenangan penting sebagaimana diatur dalam konstitusi. Presiden ialah pusat dari kekuatan pemerintah (executives power). Tapi di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat, kendatipun punya peluang, menjatuhkan presiden. Pengalaman naik dan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid bisa menjadi pelajaran. Tapi, DPR bukan hantu, melainkan mitra yang tidak dapat serta-merta menolak rencana-rencana kebijakan penting pemerintah.

Pengerucutan politik di parlemen ke KPP sesungguhnya berdampak baik terhadap praktek presidensial. Sedangkan pakar berpendapat bahwa sistem presidensial cenderung kompatibel dengan sistem kepartaian yang sederhana. Jumlah partai boleh banyak. Tapi, idealnya, pengelompokannya memang hanya dua. Dengan demikian, sesungguhnya Jokowi punya peluang yang besar mengelola potensi konflik politik pemerintah dengan parlemen. Bernegosiasi dengan satu koalisi yang jelas diasumsikan akan lebih mudah ketimbang berurusan dengan kekuatan-kekuatan yang terpencar.

Adanya realitas politik di parlemen yang lebih dominan diduduki penyeimbang, sesungguhnya yang lazim, merupakan konsekuensi pilihan politik. Dominan atau tidaknya penyeimbang di parlemen bukan realitas yang harus diratapi, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan strategi dan komunikasi politik yang elegan. Sebagai kekuatan yang didukung arus populis, begitu masuk ke arena interaksi politik kenegaraan yang kontestatif, Jokowi tentu tidak dapat sekadar mengandalkan kekuatan relawan dan media.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi dihadapkan pada potensi sumber daya presidensial yang dapat dioptimalkan. Andalannya, terutama kekuatan jajaran kabinet. Jokowi bisa seperti pelatih dalam sepak bola yang menentukan strategi menghadapi lawan, apakah total football, catenaccio, atau yang lain. Sebagai "strategist", Jokowi sendirilah yang akan menentukan kekuatan presidensialnya.

Bahkan ia dapat mengeluarkan jurus "veto", kendatipun dalam sistem politik kita presiden tidak punya "hak veto" atas kebijakan parlemen sebagaimana di Amerika Serikat. Jurus veto yang dimaksudkan ialah optimalisasi penggunaan hak prerogatif, termasuk mungkin jurus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Tapi, terkait dengan yang terakhir itu, syarat "kegentingan yang memaksa" tidak boleh diabaikan, kecuali kalau sekadar melempar bumerang. Semua itu sesungguhnya merupakan derivasi dari kepemimpinan Jokowi. Realitas politik akan mengujinya, apakah kepemimpinannya kuat ataukah lemah.

Jokowi juga harus melihat realitas politik internalnya. Karena berangkat dari gagasan-gagasan yang dipandang ideal, pilihan-pilihan politiknya pun berkonsekuensi pada sejauh mana publik populisnya menilai. Kekuatan presidensial Jokowi terlihat dari ranah dukungan publik. Dari sisi Jokowi, kekuatan presidensialnya akan baik manakala dukungan publik solid, ketimbang terpecah. Hal yang terakhir ini bisa terjadi kalau kebijakan pemerintah kontroversial.

Kekuatan komunikasi presidensial tetap akan ditentukan oleh skala prioritas dan teknis pendekatan. Komunikasi presiden harus efektif. Karena bukan era kampanye lagi, pilihan isunya harus lebih selektif. Pendekatannya tetap harus elegan, kalau bukan mengedepankan strategi "soft power" ketimbang yang kontradiktif. Dari sisi ini, banyaknya dukungan media membuat Jokowi punya kekuatan opini. Namun, apabila strateginya kurang tepat, kekuatan media pun tidak akan banyak menolong. Kekuatan presidensial Jokowi tetap pada otentisitasnya sebagai pemimpin.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

30 Maret 2024

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.


Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

18 Februari 2024

Titiek Soeharto. TEMPO/Nickmatulhuda
Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.


Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

13 Februari 2024

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.


Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

11 Januari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?


Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

1 Januari 2024

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.


Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

5 Oktober 2023

07-nas-SBY-Jokowi
Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini catatan pertemuan mereka.


Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...

2 Oktober 2023

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi meyakini Ganjar Pranowo menang Pemilu 2024 dan menjadi Presiden RI ke-8.


Mr Assaat Gelar Datuk Mudo 9 Bulan Pernah Jadi Presiden RI, Tandatangannya Buat UGM Berdiri

19 September 2023

Mr. Assaat gelar Datuk Mudo adalah seorang politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia. wikipedia.org
Mr Assaat Gelar Datuk Mudo 9 Bulan Pernah Jadi Presiden RI, Tandatangannya Buat UGM Berdiri

Mr Assaat pernah menjadi acting Presiden RI selama 9 bulan pada 1949-1950. Tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali Belanda.


74 Tahun SBY: Presiden Pertama Pemilu Langsung, Pernah Jadi Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik

9 September 2023

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis, 14 April 2019. SBY berada di Singapura untuk mendampingi istrinya yang sedang dirawat. ANTARA/Anung
74 Tahun SBY: Presiden Pertama Pemilu Langsung, Pernah Jadi Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik

Hari ini, 9 September 1949 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur. SBY merupakan Presiden Indonesia ke-6 selama 2 periode.


2 Presiden Indonesia yang Kerap Dilupakan: Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat

11 Januari 2023

Sjafruddin Prawiranegara. Foto: life.com
2 Presiden Indonesia yang Kerap Dilupakan: Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat

Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat adalah dua sosok yang pernag menjadu Presiden Indonesia. Sayang peran keduanya kerap dilupakan