TEMPO.CO, Jakarta - Sabam Leo Batubara, Pengamat Politik, Wartawan Senior
Tidak jarang, sulit untuk menebak arah kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono, baik sebagai Presiden RI maupun sebagai pemimpin Partai Demokrat.
Janji dan ucapannya berbeda dengan tindakannya. Masyarakat pers pernah ia kecewakan. Rakyat yang sempat percaya bahwa SBY akan memenuhi janjinya memerangi korupsi dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih akhirnya sangat kecewa. Menyikapi perang antara kubu pendukung daulat partai dan pendukung daulat rakyat, arah kebijakan SBY semakin membingungkan.
Pertama, apakah SBY menghargai dan mendukung kebebasan pers? Dalam sambutannya memperingati Hari Pers Nasional 2005 di Pekanbaru, Presiden SBY menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya, tidak akan ada pembredelan terhadap media massa. Tiga tahun kemudian, pemerintah, yang didukung Fraksi Demokrat dan delapan fraksi DPR lainnya, menerbitkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, yang berisi pasal–pasal yang dapat membredel pers. Kedua undang-undang itu ditandatangani oleh Presiden SBY.
Tiga bulan menjadi Presiden RI, dalam pertemuannya dengan Dewan Pers di Istana Negara, SBY menyampaikan kebijakan persnya: "Penyelesaian masalah berita pers ditempuh pertama dengan hak jawab. Kedua, bila masih dispute, diselesaikan di Dewan Pers. Ketiga, bila masih ada konflik, penyelesaian lewat jalur hukum tidak ditabukan, sepanjang adil, terbuka, dan akuntabel."
Menyikapi turunnya perolehan suara Partai Demokrat menjadi hanya 10,19 persen dalam Pemilu 9 April 2014 dari 20,85 persen pada Pemilu 2009, dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta, 18 Mei lalu, SBY menyalahkan pers. "Suara Partai Demokrat merosot tajam juga karena digempur habis–habisan oleh televisi dan media cetak. Media telah membangun persepsi publik seolah–olah Demokrat paling banyak korupsi, kenyataannya tidak." Patut disesalkan mengapa media yang menzalimi Partai Demokrat tidak pernah diadukan ke Dewan Pers.
Kedua, anggota koalisi Kabinet Indonesia Bersatu terlibat dalam tindak korupsi berjemaah. Pada akhir pidato kenegaraan pertama setelah dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2004, SBY menegaskan, "Saya berjanji akan memimpin perang terhadap korupsi dan akan menyelenggarakan pemerintah yang bersih." Apakah janji itu terwujud pada akhir pemerintahannya? Sepertinya tidak. Media massa tidak henti-hentinya memuat berita tentang keterlibatan orang–orang partai politik anggota koalisi pemerintah SBY, baik di lingkup legislatif maupun eksekutif, dalam kasus korupsi.
Berdasarkan fakta–fakta tersebut, terproyeksi arah paradoks dalam pertumbuhan jumlah kasus korupsi. Di hilir, KPK proaktif menindak korupsi. Di hulu, korupsi sepertinya masih tumbuh subur. Sebab, arah kebijakan SBY hanya unggul dalam janji, tapi lemah dalam tindakan.
Ketiga, menyikapi tekanan kubu koalisi pendukung Prabowo (KPP) untuk mengembalikan sistem pilkada ke model Orde Baru, yakni oleh DPRD, sikap SBY semakin membingungkan. Dalam berbagai kesempatan, dia menyatakan tetap mendukung sistem pilkada langsung oleh rakyat. Anehnya, Presiden SBY sepertinya merasa tidak bertanggung jawab atas kehadiran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Sidang Paripurna DPR pada September lalu, yang tidak menyatakan berkeberatan alias mendukung kemenangan KPP. Keanehan berikutnya, SBY sepertinya juga merasa tidak bertanggung jawab atas sikap Fraksi Demokrat yang walkout dalam Sidang Paripurna DPR itu. Padahal, sikap meninggalkan sidang ini bermakna memberi kemenangan kepada KPP.
SBY mungkin merasa rakyat Indonesia masih seperti pada era Orde Baru, masih bodoh, sehingga tidak tahu tata krama politik yang berlaku di negara demokrasi, bahwa kehadiran Mendagri dalam sidang DPR sesungguhnya mewakili presiden. Tidak mungkin Mendagri menyampaikan suatu kebijakan di DPR jika belum disetujui oleh Presiden SBY.
Untuk mengembalikan sistem pilkada oleh DPRD seperti yang sudah disahkan DPR ke sistem sebelumnya, yakni pilkada langsung oleh rakyat, Presiden SBY menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Langkah ini jelas bertentangan dengan langkah yang lazim kita ketahui. Kalau bisa mempermudah, kenapa mempersulit? Seandainya SBY memang sungguh–sungguh ingin mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat, kenapa SBY tidak menempuh langkah yang lebih mudah? Ia bisa memberi arah kebijakan kepada Mendagri untuk mencabut RUU Pilkada oleh DPRD. Atau mengarahkan Fraksi Demokrat, yang memiliki 128 kursi, agar tidak walk out dan menyatakan sikap dalam Sidang Paripurna DPR untuk mempertahankan sistem pilkada langsung oleh rakyat.
Pada akhir masa jabatannya, SBY telah menambah arah paradoks Indonesia. Di Incheon, Korea Selatan, pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii/Nytia Krishandi, memberi kebanggaan bagi bangsa karena mendapatkan medali emas dalam Asian Games XVII. Namun, di Indonesia, "pasangan ganda putra" SBY dan Prabowo berhasil meloloskan aturan pilkada oleh DPRD di DPR. "Prestasi" ini merupakan langkah awal menuju model demokrasi Pancasila ala Soeharto. Labelnya demokrasi, tapi kontennya kedaulatan berada di tangan penguasa rezim dan penguasa partai.
