Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dongeng Kampret

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Dermawan T., Pengamat Budaya dan Seni

Pada suatu malam saya mendapat panggilan telepon dari Suhu Thien Lung. Lelaki bajik dan bijak, selaras dengan namanya yang bermakna istimewa: langit (thien) tempat pertapaan naga (lung).

"Hei, sedang apa?" Suhu bertanya. "Nonton televisi, siaran sidang DPR tentang UU Pilkada langsung dan tidak langsung. Fraksi Demokrat bergaya netral dan walk out dari sidang rupanya!" saya menjawab. "Ya. Padahal Machiavelli bilang, dalam situasi pelik, si netral akan dibenci pihak yang kalah, dan dipandang rendah pihak yang menang," kata Suhu. "Tapi SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat merasa jengkel dan bersalah kepada demokrasi rakyat. SBY mungkin beringsut ke Koalisi Indonesia Hebat," kata saya. "Itu telat! Koalisi Merah Putih bisa menganggap SBY berkhianat, dan namanya akan dikenang buruk oleh berbagai pihak," ujar Suhu.

Berkaitan dengan sikap Fraksi Demokrat itu, Suhu lalu mendongeng tentang kampret. Cerita dari Cina itu berjudul Liang mian bu tao hao, atau Ditolak Kedua Belah Pihak.

"Alkisah...," tutur Suhu. "Situasi republik satwa sedang kemelut. Negara satwa terbelah jadi dua kekuatan besar. Kekuatan pertama dihuni cou sho, atau koalisi satwa berjalan dan berdaun telinga, yang dipimpin oleh lembu (Bovidae). Kekuatan kedua dihuni fei ching, atau koalisi satwa terbang dan bersayap, yang dipimpin oleh garuda (Accipitridae). Kedua kelompok ini sibuk melakukan rapat-rapat. Keduanya mengolah strategi untuk saling mengepruk, melipat, dan menyikat!

Tak jauh di sebelah sana terbilanglah kampret atau kelelawar (Chirotera). Kampret merasa bahwa dirinya juga cou sho. Bukankah aku bertelinga dan wajahku seperti lembu pula? Begitu ia berkata. Tapi pada saat lain ia mengaku bahwa dirinya juga fei ching, karena ia punya sayap dan bisa terbang seperti garuda. Kegandaan rupa ini menyebabkan kampret mengambil jalan lancung. Diam-diam ia mengikuti rapat kelompok cou sho. Namun pada hari yang lain, ia pontang-panting menyelinap dalam pertemuan rahasia kelompok fei ching!

Lalu, nun dari bawah tanah muncullah kelabang (Scolopendromorpha), yang kecewa karena tidak dikelompokkan di mana-mana. Kecewaan ini menumbuhkan ide: kelabang menyiarkan tabiat politik kampret yang bersikap mendua. Tak ayal, kelompok cou sho dan fei ching marah luar biasa. Kampret pun dibikin keder dan ngeri. Si kampret berjingkat dan buru-buru lari!

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sahibul hikayat bilang, sejak itu kampret menyandang rasa malu bukan kepalang, sehingga tidak lagi mau muncul pada siang yang benderang. Ia cuma berani jalan-jalan dalam kegelapan malam. Dan tatkala sembunyi di sela-sela dahan, tubuhnya dibikin meringkuk dan menggantung, dimiripkan dengan sarang burung!"

Sampai di situ suhu mengakhiri cerita. Di telepon saya tertawa. Ha-ha-ha.

"Lucu dan memiriskan, ya. Tapi saya percaya SBY akan memutihkan ulah fraksinya, Suhu Thien Lung! Seperti nama Anda yang bagus, nama Susilo Bambang Yudhoyono juga menyimpan makna istimewa. Bambang itu lelaki kesatria, dan susilo itu artinya bertata krama! Mustahil ia mau mengotori nama baiknya," kata saya.

"Ya, ya. Mungkin Perpu Nomor 1/2014 dan Nomor 2/2014 adalah mesin cucinya," kata Suhu Thien Lung, sambil mengucap: "sampai jumpa...." *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.