Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arena Politik Jokowi

image-profil

image-gnews
Iklan

Arya Budi,
Research Associate Poltracking Institute

Pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih 2014-2019 memberikan dua otoritas penting sebagai single-chief-executive dalam sistem presidensial di Indonesia. Pertama, otoritas untuk mengendalikan hampir semua alat negara, seperti penegak hukum, militer, intelijen, semua level birokrasi, dan alat negara lainnya. Kedua, otoritas Jokowi untuk mengakses sumber daya negara melalui perusahaan-perusahaan negara (baca: BUMN) dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan dengan perusahaan nasional maupun transnasional atas akses sumber daya di Indonesia.

Tentu ada power exercises atas kebijakan-kebijakan publik yang berlaku di dalam negeri dan sikap-keputusan negara atas isu-isu luar negeri sebagai derifasi dua otoritas penting tersebut. Tapi dua otoritas inilah yang menjelaskan Jokowi berpotensi menjadi patron alternatif dalam dinamika politik lima tahun ke depan.

Pada saat yang sama, Jokowi akan berhadapan dengan tiga arena politik yang sama sekali baru dibandingkan dengan arena politik pendahulunya, SBY, yang cenderung adem-ayem. Pertama adalah politik parlemen yang dikendalikan oleh Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) sebagai koalisi non-pemerintah, jika bukan disebut sebagai koalisi oposisi. Kedua, koalisi politik pendukung Jokowi, yang masih terbilang kurus sekalipun, jika akhirnya mendapatkan asupan 6,96 persen kursi DPR dari PPP. Ketiga, ekspektasi, tuntutan, dan kritik publik terhadap Jokowi, baik dari 53 persen pemilihnya, massa mengambang yang memilih Prabowo, maupun para pendukung Prabowo.

Terkait dengan arena politik pertama, studi atas negara-negara presidensial di Amerika Latin (Linz 1990, Mainwaring 1993) menunjukkan bahwa minority government-pemerintah dengan dukungan partai atau koalisi partai bukan mayoritas di parlemen-berpotensi menemui deadlock antara eksekutif di bawah kendali presiden dan legislatif yang dikuasai oleh partai non-pemerintah.

Dalam divided government, demikian kata Juan Linz untuk menjelaskan asimetrisme eksekutif dan legislatif, hampir selalu bertemu dengan kebuntuan relasi eksekutif dan legislatif. Pada titik inilah komunikasi politik presiden dengan elit dan patron partai-partai non-pemerintah menjadi krusial. Mirip dengan nalar sosial Jawa yang disebutkan Thomar Stamford Raffles (1781-1826) sebagai masyarakat yang menghindari amok (perseteruan), Jokowi bekerja dengan nalar politics in harmony dalam relasi dirinya dengan elite lintas partai, terutama partai-partai non-koalisinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gagasan safari politik yang dilakukan Jokowi bertemu para patron KPP mengkonfirmasi nalar politik ini. Paling tidak untuk membangun dukungan-jika bukan menggeser atau memecah-kekuatan 63 persen kursi KPP (jika PPP masih bergabung dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN) atas program kebijakan strategis Jokowi yang sudah dijanjikan sepanjang kampanye presiden lalu.

Namun inter-party politics di dalam tubuh koalisi partai pendukung Jokowi adalah war in silence alias arena tarung yang senyap karena dua musabab penting. Pertama, Jokowi bukanlah patron dari partai pemenang PDIP sehingga otoritas politik dirinya dalam koalisi selalu dinegosiasikan oleh veto player yang sesungguhnya: Megawati. Riwayat politik Megawati sebagai ketua umum terlama di Indonesia, bahkan Asia, selama hampir dua dekade terakhir ini memberinya pengaruh politik yang melampaui struktur partai.

Pada saat yang sama, coalitional presidentialism hampir di semua desain konstitusi termasuk konstitusi Indonesia tidak menjamin loyalitas partai koalisi karena insentif politik antara kader partai di kabinet dan di parlemen tak selinear seperti pada sistem parlementer. Sebagai misal, bisa saja PKB, yang berkekuatan 8,39 persen kursi di parlemen, bermanuver jika Jokowi tak mengakomodasi kepentingan politiknya dalam posisi dan status politik menteri di kabinetnya. Dukungan partai hanya dijamin oleh konstitusi dalam pencalonan presiden (UUD 1945 Pasal 6A ayat 2). Setelah pencalonan selesai itu soal lain.

Di titik inilah penting bagi Jokowi melembagakan koalisi: struktur pengorganisasian, kontrak politik, dan mekanisme kerja. Hingga kini, bahkan nama koalisi partai pendukung Jokowi pun belum ada. Jika tidak, Jokowi hanya akan menjadi pelaksana keputusan politik para patron, terutama untuk isu-isu strategis. Dan, otonomi Jokowi sebagai presiden menjadi lemah yang bisa berbuntut pada performa kepemimpinan pemerintahan dan negara.

Terakhir, supply and demand alias tuntutan dan dukungan publik sepanjang lima tahun pemerintahan Jokowi bisa jadi terbelah jika KMP mengkonsolidasikan 47 persen pemilih Prabowo. Belajar dari Brasil dengan program Bolsa Familia atau Oportunidades di Meksiko dalam usaha menurunkan angka kemiskinan, program insentif bagi masyarakat miskin di Indonesia adalah hal paling penting bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan publik. Survei opini publik Poltracking (Agustus 2013, Oktober 2013, Desember 2013, Maret 2014) menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah hal yang paling dibutuhkan publik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

55 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.