Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Swasembada Saja Tidak Cukup

image-profil

image-gnews
Iklan

Bambang Sutrisno,
Peneliti Senior pada Indonesia Center for Sustainable Development.

Sasaran pembangunan pertanian adalah swasembada pangan. Slogan ini telah menjadi azimat bagi para pejabat dan didukung oleh rakyat. Seakan-akan, apabila swasembada pangan tercapai, pembangunan pertanian pun dinilai telah berhasil.

Swasembada selalu diartikan sebagai suatu keadaan ketika produksi pangan berhasil memenuhi kebutuhan konsumsinya. Swasembada dicapai bila produksi pangan mencapai jumlah konsumsi dalam negeri. Anggaplah total kebutuhan konsumsi beras sebanyak 33,4 juta ton per tahun. Jika produksi telah mencapai angka tersebut, swasembada tercapai. Bila panen jagung telah mencapai 20,4 juta ton, sesuai dengan perkiraan konsumsinya, maka swasembada jagung terjangkau.

Angka perhitungan swasembada seperti ini hanyalah mendekati benar. Penghitungan swasembada pangan harus melibatkan penghitungan jumlah persediaan atau stok akhir tahun terlebih dulu, untuk kemudian ditambahkan dengan produksi. Bila konsumsi dan stok tercukupi, barulah dapat disebut swasembada. Itu pun masih harus dihitung angka ekspornya.

Bila ada produksi pangan yang diekspor, kecukupan persediaan pangan harus dikurangi dengan ekspor. Nah, angka-angka ekspor tersebut juga harus diimbangi dengan angka impor. Impor pangan berarti produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Persediaan pangan di dalam negeri ini memang sering diperdebatkan. Meskipun semua pihak setuju akan pentingnya persediaan, besarnya persediaan ini masih sering dimasalahkan. Ada yang mengatakan 5 persen sudah cukup. Namun ada juga yang mengatakan jumlah persediaan pangan dalam negeri seharusnya lebih dari 10 persen.

Mengapa persediaan pangan di dalam negeri harus cukup besar? Pertama, fluktuasi produksi pangan. Padi, misalnya, mencapai puncak produksi pada Mei, Juni, dan Juli. Produksi padi setelah Juli cenderung menurun. Musim kemarau yang memasuki wilayah Indonesia membuat area panen padi pada semester kedua selalu lebih rendah daripada kebutuhan. Tak mengherankan bila pemerintah memprediksi, Jawa saja akan kekurangan gabah sebanyak 1,8 juta ton pada 2014 ini.

Alasan kedua kebutuhan persediaan adalah bencana alam. Menghadapi situasi bencana yang datangnya tidak bisa diprediksi ini, kita harus memiliki persediaan yang cukup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan ketiga yang juga tidak kalah penting adalah perubahan iklim atau pergeseran jadwal tanam. Musim hujan dapat saja lebih lama atau lebih pendek daripada perkiraan, dan musim kemarau bisa datang lebih cepat. Pergeseran jadwal tanam membuat produksi pangan di bawah perkiraan. Padi yang dipanen di musim hujan cenderung produksinya lebih rendah, karena proses penyerbukan dan pembentukan biji terganggu oleh air hujan. Demikian pula penanaman yang dilakukan di musim kemarau, yang biasanya terhambat oleh ketersediaan air. Akibatnya, produksi pangan yang ditargetkan meleset.

Beberapa riset menunjukkan terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia. Pranata mangsa, yang dulunya menjadi pegangan petani, telah menurun akurasinya. Di samping itu, terjadi perbedaan iklim mikro antara satu daerah dan daerah lainnya. Contohnya sering terjadi cuaca cerah di Malioboro, namun di Sleman hujan turun dengan lebatnya.

Persediaan juga penting untuk stabilisasi harga. Harga pangan sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi. Kenaikan harga pangan akan memicu inflasi. Menghadapi kemungkinan kenaikan harga yang dapat meresahkan, Pemerintah mesti memiliki stok pangan yang memadai. Adanya persediaan yang cukup dan mudah dimobilisasi akan menurunkan spekulasi dan menstabilkan harga pangan.

Alasan lain yang jarang diperhitungkan adalah adanya masalah di negara lain. Banjir dan topan yang melanda Filipina, misalnya. Kejadian kemanusiaan ini tidak boleh membuat Indonesia berdiam diri. Bantuan kemanusiaan terbaik yang dapat diberikan, salah satunya, adalah mengirim bantuan pangan. Sejarah mencatat Indonesia pernah dibantu India menangani kelangkaan beras beberapa puluh tahun lampau. Namun Indonesia pun telah sering mengirim bantuan pangan ke negara-negara lain yang membutuhkan.

Dalam konteks perdagangan internasional juga patut diperhitungkan bahwa perubahan musim di negara lain dapat mengganggu situasi di Indonesia. Kemarau panjang di Amerika beberapa tahun lalu telah menurunkan produksi kedelai dan menyebabkan harga kedelai internasional naik. Kita pun terkena dampak kenaikan harga tersebut.

Karena itu, manajemen stok dan persediaan pangan di dalam negeri sangat penting dan strategis. Ketercukupan pangan Indonesia tidak boleh terombang-ambing oleh pasar internasional. Itulah makna kedaulatan pangan. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bahkan menjadi faktor penting dalam penyediaan pangan dunia.

Jadi, swasembada pangan saja tidak cukup. Indonesia harus memproduksi pangan dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang lebih banyak dan lebih baik. Makna kedaulatan pangan akan berarti bila ada kecukupan dalam negeri dan mampu memberikan sumbangan kepada kebutuhan pangan dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

14 jam lalu

Sejumlah buruh tani menanam benih padi. TEMPO/Budi Purwanto
Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

2 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

3 hari lalu

Seorang pembeli memilih buah Manggis yang dijajakan masyarakat di jalan nasional menuju Banda Aceh, di kawasan Meureudu, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, Aceh. Selasa (10/7). ANTARA/Rahmad
Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

13 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

25 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

27 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

28 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

36 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

40 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

49 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.