Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agenda Menteri Dalam Negeri

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Riyanto, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Presiden Jokowi akhirnya memilih dan mengangkat Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tak banyak waktu bagi Mendagri. Ia harus berhadapan dengan setumpuk pekerjaan. Mendagri yang baru memiliki sejumlah agenda penting yang harus segera diselesaikan.

Pertama, agenda pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada 2015, akan dilakukan pilkada serentak di tujuh provinsi dan 181 kabupaten/kota. Di sinilah tantangan Mendagri mempersiapkan kerangka legal/regulasi, pembahasan anggaran pilkada, mempersiapkan pelaksana tugas kepala daerah akibat mundurnya pelaksanaan pilkada serentak sesuai dengan Perpu No. 1 Tahun 2014. Agenda ini membutuhkan peran dan tanggung jawab besar dari Mendagri.

Kedua, mengefektifkan pemerintahan daerah sehingga daya serap anggaran pembangunan daerah meningkat, mereformasi birokrasi daerah, dan tantangan strategis pemerintahan daerah. Indonesia tengah bertransformasi dari model Weberian ke model new public management (NPM). Model Weberian membayangkan negara memegang monopoli terhadap pelayanan publik. Kajian itu menekankan pada prosedur, struktur, jenjang karier, dan pelayanan yang sama. Weberian lebih melihat ke dalam pemerintahan. Bagi NPM, syaratnya adalah menata manajemen pemerintahan daerah, membongkar sistem, efisiensi, struktur, dan kultur birokrasi.

Ketiga, mengelola tuntutan pemekaran wilayah sekaligus mengevaluasi daerah otonomi baru. Banyak daerah dimekarkan tanpa pertimbangan matang. Akibatnya, pelayanan publik menjadi buruk, dan kesejahteraan rakyat di daerah belum terwujud. Justru kemiskinan yang timbul serta korupsi merajalela. Pemekaran wilayah justru melahirkan "raja-raja kecil" yang sangat korup dan anti-rakyat. Jika Mendagri baru tidak mampu mengelola tuntutan tersebut, bukan mustahil justru memicu konflik sosial dan kemakmuran rakyat sulit dicapai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, penataan kembali hubungan pemerintah pusat dan daerah. Secara subyektif, mulai melakukan evaluasi dan proyeksi atas peranan pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya, melakukan penataan daerah-daerah serta pemeliharaan integrasi bangsa dengan berbagai macam ancamannya. Pengalaman dan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan yang dimiliki Mendagri yang baru, menjadi salah satu faktor signifikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan agenda kerja tersebut. Hampir semua persoalan dalam negeri dan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, menjadi tugas Mendagri untuk mengelolanya secara tepat.

Tentu, pekerjaan lain juga banyak, seperti melakukan reformasi birokrasi di tubuh Kemendagri sendiri. Bukan hanya dalam artian efisiensi atau perampingan, tapi juga dalam bentuk kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Mendagri merupakan kaki tangan presiden dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan kenegaraan hingga ke tingkat masyarakat bawah. Mendagari juga menjadi pembantu rakyat dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Mendagri harus mampu mengakomodasi dan menjalankan pemerintahan semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Mendagri Tjahjo Kumolo harus berusaha keras menerjemahkan dan menjalankan keinginan presiden dengan tepat dalam pengelolaan pemerintahan dalam negeri. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

43 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.