Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Etnis Tionghoa dan Kabinet

image-profil

image-gnews
Iklan

Tom Saptaatmaja,
alumnus Seminari St. Vincent de Paul

Meski ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja sudah dilantik Presiden Jokowi pada 27 Oktober lalu, hingga kini masih ada pertanyaan ke penulis mengapa tak ada lagi menteri yang beretnis Tionghoa. Pertanyaan itu terlontar karena sejak 1945-2014 memang selalu ada menteri beretnis Tionghoa.

Sebenarnya, terkait dengan etnis, apa pun etnisnya, kalau sudah ditunjuk presiden menjadi menteri, setiap menteri harus siap membantu presiden mewujudkan janji-janji beliau selama kampanye pilpres lalu. Lagi pula jika etnisitas menjadi pertimbangan utama dalam memilih menteri, boleh jadi presiden bisa pusing, mengingat di negeri ini ada ratusan etnis atau suku.

Memang, kalau kita perhatikan, ke-34 menteri dalam Kabinet Kerja, dari Aceh, Nias, Padang, Sunda, Jawa, Bali hingga Papua, sudah terwakili. Keterwakilan etnis itu menunjukkan kemajemukan Indonesia.

Maka, ada yang agak heran, mengapa kali ini tidak ada etnis Tionghoa di susunan kabinet. Padahal, sejak Indonesia merdeka hingga berumur 69 tahun, seperti disebutkan di atas, selalu ada menteri beretnis Tionghoa yang duduk dalam kabinet. Dari era 1945-1950, dalam kabinet Sjahrir kedua, Mr. Tan Po Gwan menduduki pos Menteri Negara Urusan Tionghoa. Lalu saat Amir Sjarifoeddin membentuk kabinet, Siauw Giok Tjhan menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa dan Ong Eng Die dari PNI sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), seperti dalam kabinet Ali Satroamidjojo, juga ada nama Dr Ong Eng Die sebagai Menteri Keuangan dan Lie Kiat Teng untuk pos Menteri Kesehatan. Di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), tepatnya dalam Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, ada nama Oei Tjoe Tat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan kepada Presiden RI dan David Gee Cheng diangkat menjadi Menteri Cipta Karya dan Konstruksi.

Di era Seoharto 1966-1998, juga pernah ada yang jadi menteri, yakni Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan di era Reformasi (1998-2009), kita mengenal Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta Ketua Bappenas (2001-2004). Sedangkan di era SBY-Kalla (2004-2009), ada Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Mari kemudian menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (2009-2014).

Itu selintas nama-nama Tionghoa di kabinet selama 69 tahun. Nama-nama itu ditampilkan sekadar untuk pemaparan sejarah. Jadi, ada fakta menteri beretnis Tionghoa dalam kabinet kita. Menginformasikan fakta itulah yang menjadi tujuan utama tulisan ini. Tidak ada pretensi untuk menyalahkan, membebani, atau menuntut Presiden Jokowi agar memilih menteri beretnis Tionghoa.

Kabinet yang fungsional tidak mengutamakan unsur representatif, melainkan  produk: kerja, kerja, dan kerja. Yang penting, di atas semuanya, siapa pun, dari etnis apa pun, selama sudah dipilih Presiden untuk menjadi menteri, silakan bekerja sebaik-baiknya. Jangan lupa, menjadi menteri adalah amanah untuk membantu Presiden guna menyejahterakan rakyat. Sebab, rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

43 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.