Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berpacu di Antara Kekecewaan

image-profil

image-gnews
Iklan

Agus Sudibyo,
Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

Yang harus diantisipasi Presiden Jokowi dan wakilnya saat ini dan selanjutnya adalah kekecewaan. Kekecewaan itu datang dari berbagai penjuru. Pertama, tentu saja para tokoh yang sudah telanjur disebut-sebut sebagai calon menteri, sudah sempat dipanggil ke Istana Presiden, lalu kemudian namanya tidak ada dalam daftar Kabinet Kerja. Dapat dibayangkan betapa kecewanya mereka. Terlebih-lebih jika merasa diri sudah menjadi tokoh besar, dekat dengan Jokowi atau Mbak Mega, ikut bantu-bantu dalam pemenangan pilpres.

Lebih menjengkelkan lagi, media ramai-ramai memberitakan batu uji utama kelayakan calon menteri adalah verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap akuntabilitas dan integritas seseorang. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Gagal menjadi menteri, digosipkan tidak bersih diri dan tersangkut korupsi lagi. Inilah risiko proses pemilihan kabinet ala Jokowi yang semi-tertutup-semi-terbuka. Dengan menimbang data KPK tentang indikasi atau dugaan korupsi, seseorang semestinya dijaga kerahasiaannya demi penegakan hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Semestinya proses seleksi menteri dilakukan dengan sangat hati-hati dan meminimalkan publisitas. Namun, pada sisi lain, tampak sekali bahwa proses seleksi kabinet kesulitan untuk menghindari intensitas pemberitaan media dengan semua konsekuensinya.

Kekecewaan kedua datang dari para pengamat dan intelektual. Banyak yang menganggap Kabinet Kerja tidak mencerminkan beratnya masalah sosial-ekonomi-politik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Banyak juga yang khawatir, para menteri itu akan menjadi bulan-bulanan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) di DPR yang hampir semua orang tahu seperti apa perangai dan sikap politiknya.

Bagaimana mengelola kekecewaan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perjalanan pemerintah Jokowi-JK? Inilah pertanyaan besar yang harus dijawab segera. "Barisan sakit hati" sudah pasti terbentuk. Tapi perlu diantisipasi agar barisan sakit hati tidak bertransformasi menjadi gerakan balas dendam, atau agar sakit hati itu tidak dimanfaatkan oleh kelompok politik yang ingin merecoki kepemimpinan Jokowi-JK terus-menerus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cara untuk menghalau kekecewaan itu adalah seperti dikatakan Presiden Jokowi: kerja, kerja, dan kerja. Ibaratnya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Pesimisme banyak pihak dijawab dengan kemampuan menyelesaikan masalah-masalah publik.

Namun pemerintah Jokowi sepertinya tidak cukup beruntung dalam hal ini. Belum-belum mereka sudah dihadang permasalahan yang begitu pelik, sehingga Presiden SBY pun memilih untuk menghindarinya: menaikkan harga BBM. Menurut para ekonom, menaikkan harga BBM adalah suatu keniscayaan dalam dua bulan ke depan. Presiden Jokowi hampir tidak mungkin menghindarinya. Padahal, jelas sekali, menaikkan harga BBM bukan kebijakan yang populis, dan bisa dipastikan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Singkat kata, Presiden Jokowi harus siap untuk tidak populer, siap untuk mengecewakan pihak-pihak. Pemerintahan baru bekerja di antara begitu banyak hambatan dan rintangan. Maka yang dibutuhkan adalah bersikap realistis. Bangsa ini sedang menghadapi masalah-masalah besar yang hampir semuanya tidak mungkin diselesaikan dalam waktu sekejap.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

36 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.