Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tujuh Samurai Versus Satu Calon Petahana

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indra J. Piliang. Sang Gerilya Institute

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Januari 2015, delapan kandidat ketua umum muncul ke permukaan. Kedelapan kandidat ini bisa berkurang atau bertambah. Hanya, mengingat waktu yang kian sempit, tampaknya jumlah itu justru akan berkurang. Apalagi, kedelapan kandidat sudah mulai bergerilya ke daerah-daerah guna mencari dukungan. Semakin banyak waktu yang disediakan kandidat untuk menemui pimpinan partai di daerah-daerah, kian terbangun komitmen yang kuat guna memenangi pertarungan.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, terlihat upaya sistematis untuk mengusung kembali Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum. Upaya ini tentu sah-sah saja dan tidak melanggar aturan organisasi. Yang dikeluhkan, adanya situasi yang kurang baik berupa pembatasan pergerakan kandidat-kandidat diluar calon inkumben (petahana). Meski belum tentu merupakan bagian dari gerakan politik Slipi, sejumlah nama yang dekat dengan atau merupakan bagian dari tim sukses calon-calon di luar inkumben mengalami perlakuan yang tidak simpatik. Beberapa dari mereka dipecat dari kedudukannya sebagai pengurus partai dengan alasan revitalisasi atau pelanggaran aturan organisasi.

Aksi lainnya adalah pengumpulan tanda tangan dukungan bagi calon inkumben yang dilakukan kandidat dengan cara menemui pimpinan partai di daerah-daerah. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan pengalaman dalam munas sebelumnya, sama sekali tidak ada syarat berupa dukungan daerah-daerah untuk maju sebagai kandidat. Namun, karena Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam tubuh partai, bisa saja aturan dalam Anggaran Dasar itu diubah peserta Munas. Karena itu, setiap kandidat idealnya diberi surat dukungan yang sama oleh pemilik suara sehingga tidak memunculkan sikap diskriminatif.

Delapan kandidat tersebut bisa dikerucutkan menjadi dua blok besar, yakni blok status quo dan blok anti-status quo. Blok status quo hanya terdiri atas satu nama, yakni Aburizal Bakrie sebagai calon inkumben. Blok anti-status quo berada di tangan tujuh kandidat lainnya yang dikenal sebagai Tujuh Samurai.

Blok-blok ini tentu saja bagian dari dinamika politik yang terjadi.

Kalau melihat secara obyektif, kepemimpinan ARB memang berhasil mempertahankan soliditas Partai Golkar. Hampir tidak ada gejolak yang berarti. Perbedaan pendapat baru mencuat dalam pilpres 2014. Dari sini, terlepas dari kegagalannya menjadi capres atau cawapres, ARB terlihat memainkan peran elegan dalam Koalisi Merah Putih (KMP). ARB kurang berhasil menjaga rivalitas antar-faksi di dalam tubuh Golkar, termasuk menyikapi persaingan antara tiga ormas pendiri Partai Golkar. Namun ARB justru mampu menempatkan diri sebagai sosok yang mempertemukan pelbagai kepentingan dalam tubuh KMP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, KMP bukanlah Partai Golkar. Model koalisi atau aliansi dalam politik Indonesia bersifat jangka pendek. Menjelang pemilu dan pilpres yang diadakan serentak pada 2019, KMP dipastikan kembali ke habitat aslinya, yakni menonjolkan partai masing-masing. Kecuali memang terdapat upaya serius untuk mengubah sejumlah hal penting dalam paket undang-undang dalam bidang politik, misalnya membolehkan keikutsertaan dalam pemilu legislatif berdasarkan koalisi kepartaian, pemilu legislatif dengan sistem distrik, penggunaan nomor urut, pengembalian hak recall, atau aliansi dan koalisi permanen yang digalang untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sejak jauh-jauh hari.

KMP bisa saja melakukan terobosan-terobosan baru lewat penguasaan di parlemen, sebagaimana yang terjadi dalam sejumlah sidang paripurna DPR dan MPR sebelumnya. Penyusunan APBN 2015, misalnya, merupakan salah satu bentuknya. Di sinilah Golkar memiliki peran besar. Apabila terjadi penggantian kepemimpinan, arah KMP bisa berubah. Bahkan, Golkar bisa ditarik keluar dari KMP. Namun bukan hal mudah untuk melakukan itu. Golkar perlu berhitung dengan keras, keuntungan apa yang mereka dapatkan setelah keluar dari KMP? Apalagi, watak pemerintah Jokowi benar-benar tak memberi kesempatan kepada pimpinan partai untuk memasuki kabinet. Mereka wajib meninggalkan status sebagai pemimpin partai dan hanya menjadi anggota biasa.

Kemampuan kandidat selain ARB untuk menawarkan pemikiran dan terobosan alternatif masih ditunggu. Romantisme pilpres 2014 perlu ditinggalkan. Keberadaan Golkar sudah jelas di luar pemerintah. Bukan mustahil Golkar kembali dikeroyok opini publik apabila memutuskan bergabung dengan pemerintah di tengah jalan, baik oleh pihak KMP, Koalisi Indonesia Hebat, maupun masyarakat sipil. Perseteruan tradisional Partai Golkar versus PDIP menjadi ingatan kolektif apabila kerja sama politik dilakukan di tengah jalan. Contohnya, kritik politikus PDIP kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa jadi nanti menyerempet ke masalah kehadiran Golkar dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.

Selama belum ada gagasan yang lebih genuine, Tujuh Samurai bakal kesulitan menghadapi ketangguhan ARB sebagai calon inkumben.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

25 hari lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

Spekulasi mengenai langkah politik Jokowi setelah tak menjabat presiden muncul, mulai dari memimpin Koalisi Besar hingga menjadi penasihat Prabowo.


Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

8 April 2024

Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.


Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

8 April 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui usai acara deklarasi dukungan Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. Kedua Ormas itu mendukung kembali dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.


MKGR Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar 2024-2029

2 April 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Ormas MKGR di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Defara
MKGR Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar 2024-2029

MKGR resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029.


Disebut Masuk Bursa Caketum Golkar, Bahlil Lahadalia Bilang Begini

30 Maret 2024

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Disebut Masuk Bursa Caketum Golkar, Bahlil Lahadalia Bilang Begini

Tanggapan Bahlil Lahadalia soal dirinya yang disebut masuk bursa caketum Golkar.


Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

22 Maret 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Randy
Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Politikus Golkar Dito Ariotedjo mengklaim para anggota di daerah mengapresiasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.


Jawab Isu Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Saya Sementara Ini Ketua Indonesia

21 Maret 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jawab Isu Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Saya Sementara Ini Ketua Indonesia

Jokowi berseloroh jika saat ini dia jadi Ketua Indonesia saat ditanya peluang menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

18 Maret 2024

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


MKGR Yakin Jokowi dan Gibran Tak Mungkin Acak-acak Urusan Pencalonan Ketum Golkar

18 Maret 2024

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Puncak Perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
MKGR Yakin Jokowi dan Gibran Tak Mungkin Acak-acak Urusan Pencalonan Ketum Golkar

Adies Kadir mengklaim, Airlangga memiliki hubungan yang dekat dengan Jokowi. Selalu melaksanakan tugas-tugas sebagai menteri dengan baik.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

18 Maret 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.