Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Infrastruktur Kartu Indonesia Sehat

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Franka Soeria Natanegara Semin, pengamat, berdomisili di Turki.

Berbicara tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), kita akan diingatkan tentang kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dua-duanya memiliki kegunaan sama, yaitu membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Bedanya, KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS, sehingga akses kesehatan yang diberikan memiliki lingkup lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

Namun tentu tidaklah mudah untuk memulai suatu program yang sifatnya masif. Program seperti ini memerlukan sosialisasi yang jitu, prosedur yang tepat dan mudah, serta infrastruktur pendukung yang kuat. Saat KIS dibagikan ke masyarakat, diharapkan infrastrukturnya telah terbentuk, sehingga bisa digunakan dengan efisien dan dapat mencegah manipulasi transaksi di lapangan. Infrastruktur yang dimaksudkan ada dua: memadainya jumlah rumah sakit dan tenaga ahli untuk menampung jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan perlunya sistem pemantauan dalam setiap transaksi untuk menghindari manipulasi di lapangan.

Perlu diperhatikan ketersediaan ranjang yang ada. Sampai saat ini tercatat ada 16 ribu ranjang yang tersedia di rumah sakit seluruh Indonesia. Sementara itu, jumlah total pemegang KIS berkisar 80 jutaan orang nantinya. Apabila, misalnya, hanya 3 persen yang harus dirujuk ke rumah sakit, jumlah total ranjang yang diperlukan sejumlah 24 ribu. Apabila yang dihitung hanya ranjang kelas 3 dan 4, kemungkinan besar jumlahnya di bawah 10 ribu saja. Jumlah ini jelas tidak memadai. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah kebutuhan akan sistem yang efektif untuk memantau setiap transaksi di lapangan, dari pemantauan terhadap diagnosa dan obat yang tepat hingga tagihan ke pemerintah yang sesuai dengan pelayanan. Sebetulnya pelayanan kesehatan nasional ini mirip dengan asuransi kesehatan swasta, di mana perusahaan asuransi swasta bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan memantau setiap kasus dengan teliti. Ini sangat penting karena tagihan rumah sakit harus sesuai dengan aturan polis yang dikeluarkan. Perusahaan asuransi biasanya menunjuk third party processor (TPA) dalam menganalisis setiap transaksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program kesehatan nasional ini seharusnya juga dapat menganut sistem yang sama. Menunjuk BPJS sebagai TPA-nya tidak dapat begitu saja menyelesaikan masalah, karena nantinya akan ada jumlah transaksi yang cukup besar setiap bulannya.

Rasanya mustahil untuk dilakukannya analisis secara manual pada setiap kasus. Salah satu contoh yang baik adalah perusahaan asuransi swasta menggunakan sistem online monitoring yang disediakan oleh PT Telkom melalui anak perusahaannya, Admedika. Semua kasus menjalani screening melalui sistem ini dan perusahaan asuransi bisa mengetahui jumlah kasus yang berjalan, termasuk jumlah biayanya, sehingga bisa mengetahui liability setiap saat.

Sistem online seperti ini juga bisa membantu penyaringan dari awal penyakit yang tidak tercantum dalam polis. Intinya, dengan sistem online, manipulasi di lapangan akan terkendali dengan baik. Tujuan KIS yang baik sebaiknya diiringi dengan infrastruktur yang kuat. Sistem manual akan menjadi momok bagi pemerintah dan hanya akan menyulitkan di kemudian hari.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Informasi Komprehensif Bantu Pasien Putuskan Layanan Kesehatan Terbaik

16 hari lalu

Ilustrasi surat keterangan sakit / sehat dari dokter. Nieuwsblad.be
Informasi Komprehensif Bantu Pasien Putuskan Layanan Kesehatan Terbaik

Mencari second opinion jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan pasien untuk dapat informasi komprehensif soal kesehatan mereka


Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

Pemerintah berdalih sistem kelas BPJS Kesehatan diganti menjadi KRIS untuk menyederhanakan layanan kesehatan dengan fasilitas lebih baik.


Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

35 hari lalu

Ilustrasi pameran kesehatan/Surabaya Hospital Expo
Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia


Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

40 hari lalu

Ilustrasi anak-anak di saat cuaca panas. shutterstock.com
Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

Bukan hanya masyarakat biasa, cuaca panas juga berpotensi menghambat tenaga medis memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.


3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

46 hari lalu

Ilustrasi ruang tunggu di Rumah Sakit/ Bethsaida Hospital
3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

Ini strategi Bethsaida Hospital untuk menarik pasien berobat di dalam negeri


Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

48 hari lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

48 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Beri Layanan Kebidanan pada Pemudik, Ikatan Bidan Buka Posko Kesehatan

10 April 2024

Ilustrasi ibu hamil mudik. Shutterstock
Beri Layanan Kebidanan pada Pemudik, Ikatan Bidan Buka Posko Kesehatan

Posko OPOR Bu Bidan didirikan untuk mendekatkan layanan kebidanan kepada pemudik, khususnya akses bagi perempuan, ibu hamil dan menyusui


Empat Dokter dari Barat Jadi Saksi Kekejian Israel di Gaza

20 Maret 2024

Kondisi pria Palestina yang terluka akibat penembakan oleh tentara Israel, di rumah sakit Al Shifa, Gaza, 1 Maret 2024. Penembakan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina yang tengah menunggu bantuan itu menewaskan 112 orang dan lebih dari 750 orang terluka.  REUTERS/Kosay Al Nemer
Empat Dokter dari Barat Jadi Saksi Kekejian Israel di Gaza

Empat dokter dari AS, Prancis dan Inggris memberi kesaksian di PBB tentang sistem layanan kesehatan di Gaza yang runtuh dan kekejian Israel.


Hari Perempuan Internasional, Pentingnya Peran Wanita Bangun Sistem Kesehatan Indonesia

8 Maret 2024

Ilustrasi keluarga. Freepik.com/Lifestylememory
Hari Perempuan Internasional, Pentingnya Peran Wanita Bangun Sistem Kesehatan Indonesia

Perempuan memainkan peran penting dalam bidang kesehatan. Ada berbagai peranan perempuan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga