Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Cukup dengan Kerja Saja

image-profil

image-gnews
Iklan

Fadel Muhammad, Ketua Komisi XI DPR RI

Pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla layak diapresiasi. Segera setelah dilantik mulai berlari kencang, dan dunia mengapresiasi langkah Jokowi. Tampak beberapa gebrakan dan perdebatan, salah satunya tentang kenaikan harga BBM. Kerja keras dan cepat itu penting dan bagus. Namun harus mempunyai sasaran. Parlemen berkewajiban mengawal program pemerintah agar selain cepat, juga tepat sasaran.

Berdasarkan pengamatan saya, terdapat tiga program penting pemerintah dan parlemen yang harus menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yaitu pertama, pengurangan kemiskinan; kedua, pengurangan ketimpangan; ketiga, perluasan kesempatan kerja.
Program pemerintah tahun 2015 harus melaksanakan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015. Hal yang paling berat adalah memenuhi amanat Pasal 32 dengan menciptakan program dan kegiatan agar kemiskinan turun tinggal 9-10 persen, tingkat pengangguran menurun menjadi sekitar 5,5-5,7 persen, pertumbuhan ekonomi setiap 1 persen harus dapat menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja. Ketimpangan harus diturunkan. Saat ini indeks gini nasional 0,413. Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan parlemen.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi transformasi ekonomi yang menuju ke arah melebarnya ketimpangan. Ini konsekuensi terintegrasinya ekonomi Indonesia ke ekonomi global, terutama pasar uang. Ekonom Prancis, Thomas Pikety, melalui serangkaian risetnya, menjelaskan bahwa ketimpangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan karena rate of return on capital jauh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi sektor riil. Kebijakan liberalisasi yang dipaksakan oleh IMF telah menjadikan sistem ekonomi kita menjadi sangat kapitalistis, maka tak terhindarkan ketimpangan yang terus melebar. Berdasarkan data BPS, indeks gini meningkat sangat signifikan. Pada 2005, indeks masih di angka 0,363. Pada 2013, naik menjadi 0,413. Ada delapan provinsi dengan indeks gini di atas indeks gini nasional. Ini harus diatasi dengan memberikan peranan negara secara terbatas.

Ketimpangan ini akan menjadi lebih buruk jika kita tidak mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hampir dua pertiga provinsi memiliki tingkat pertumbuhan penduduk di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan penduduk nasional saat ini 1,49 persen. Pengurangan kemiskinan terasa kurang signifikan. Lajunya relatif lambat. Pada 2004, penduduk miskin adalah 16,66 persen dari jumlah penduduk total. Pada Maret 2013, persentase penduduk miskin turun menjadi 11.37 persen. Dalam kurun sembilan tahun, kemiskinan hanya turun 5,29 persen atau rata-rata turun 0,59 persen per tahun.

Mesin penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja juga mengalami penurunan kinerja. Hal ini tampak pada menurunnya kontribusi dua sektor ekonomi andalan, yaitu pertanian dan manufaktur terhadap PDB. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada 2014 adalah 14,92 persen dan sektor manufaktur 28,37 persen. Sedangkan pada 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tinggal 12,27 persen. Untuk sektor manufaktur kontribusinya tinggal 25,54 persen. Kedua sektor ini yang memiliki kemampuan menampung tenaga kerja relatif tinggi, sangat berpengaruh terhadap penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Sedangkan kita masih menghadapi tingginya tingkat pengangguran yang pada 2004 mencapai 9,86 persen dan pada 2013 sebesar 6,83 persen. Dengan kata lain, selama sepuluh tahun, tingkat pengangguran hanya bisa diturunkan 2,03 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan demikian, agenda penting yang harus dijalankan pemerintah adalah membuat perencanaan dan pembelanjaan yang difokuskan pada tiga program utama, yaitu pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Sementara DPR, khususnya Komisi XI, akan menilai kembali (review) undang-undang, apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama apakah sudah menjalankan amanat Pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. UU yang menjadi prioritas antara lain adalah UU Perbankan dan UU Lalu Lintas Devisa. Kedua UU tersebut sangat liberal dan kapitalistis. Kita pernah, saat mengalami krisis, dipaksa untuk meminta bantuan kepada IMF dan lembaga internasional. Pertolongan itu menggerogoti kemandirian kita. Karena itu, DPR akan proaktif dalam melakukan amendemen UU agar, bersama pemerintah, Indonesia mampu menjalankan pogram (1) pemerataan, (2) keadilan di bidang ekonomi bagi seluruh warga negara; serta (3) perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

DPR tentu sepakat dengan pemerintah untuk mengambil langkah penghematan. Karena itu, DPR sebaiknya membuat kebijakan anggaran yang mengedepankan segi efektivitas, efisiensi, ekonomi, relevansi, dan produktivitas dengan mengacu pada financial governance. Untuk melaksanakan hak konstitusinya, DPR sebaiknya mengawasi dengan menerapkan total quality control, agar apa yang direncanakan dapat direalisasi secara terukur. Kerja keras dan cepat itu penting dan harus dihargai, namun harus dengan program dan sasaran yang jelas. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

42 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.