Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah dan Kabinet

image-profil

image-gnews
Iklan

Benni Setiawan, Warga Muhammadiyah

Sejak awal, doktrin perserikatan Muhammadiyah adalah gerakan sosial kemasyarakatan amar makruf nahi mungkar. Khitah Denpasar, Bali, pada 2002, memuat pernyataan, "Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat, sebagaimana tujuan Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."

Pernyataan itu merupakan jiwa Muhammadiyah. Khitah tersebut menjadi panduan dan gerak langkah perserikatan yang kini berusia 102 tahun (18 November 1912-18 November 2014). Khitah itu juga menjadi semangat Muhammadiyah untuk terus berkarya (work) dan bertindak (action) untuk bangsa dan negara.
Kekaryaan dan tindakan Muhammadiyah tak akan pernah surut. Walaupun Muhammadiyah kini tak mempunyai seorang kader pun di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ketiadaan kader Muhammadiyah dalam kabinet Jokowi tak akan menyurutkan langkah persemaian peradaban membangun masyarakat.

M. Amien Rais (2009) menyebutkan, membangun masyarakat lebih sulit daripada membangun negara. Membangun negara memang lewat pemegangan kekuasaan dari sebuah bangsa. Muhammadiyah tidak percaya bahwa misi keislaman Muhammadiyah bisa dilaksanakan semata-mata lewat kekuasaan. Kekuasaan itu sesuatu yang sifatnya sangat rapuh. Tapi masyarakat itu jauh lebih lestari. Pasalnya, masyarakat adalah kumpulan dari tiap individu yang membentuk sebuah bangsa dengan segala macam aspirasi, impian, dan cita-cita.

Membangun masyarakat, melalui amal usaha, menjadi pilihan Muhammadiyah dalam membangun kebangsaan. Muhammadiyah tak akan kekurangan saat tak memiliki wakil di pemerintahan. Muhammadiyah pun tak akan merengek kepada penguasa agar memberi "jatah" kepada organisasi modern pemilik amal usaha terbanyak di dunia ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekuasaan bagi Muhammadiyah bukanlah "selendang kebesaran". Selendang kebesaran Muhammadiyah adalah mewujudkan cita mulia membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang terbangun atas transformasi gagasan, keilmuan, dan amal saleh berbasis kemanusiaan.
Inilah perjuangan Muhammadiyah berbasis teologi al-Maun dan al-Ashr. Muhammadiyah berjuang melalui jalan sunyi. Jalan sunyi ini tak akan pernah menghilangkan entitas Muhammadiyah dalam kebangsaan. Bahkan jalan sunyi inilah yang menjadikan di setiap derap langkah bangsa dan negara senantiasa ada jejak dan peran Muhammadiyah.

Meminjam istilah Ahmad Syafii Maarif, inilah politik garam Muhammadiyah. Muhammadiyah senantiasa menjadi bagian penting dalam proses kebangsaan. Ia tak terlihat, namun terasa. Muhammadiyah menjauhi politik gincu, politik lipstik penuh tipu daya, politik yang menjadikan seseorang harus terbungkus dan menjadi orang lain untuk mendapatkan "kekuasaan".
Karena itu, saat kader Muhammadiyah tak menduduki pos kementerian, hal itu bukanlah akhir dari proses pengabdian. Muhammadiyah telah membina masyarakat jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Proses kreatif Muhammadiyah itu membuktikan bahwa perserikatan "dapat hidup" tanpa harus menduduki posisi sentral dalam rahim kekuasaan.

Pada akhirnya, peran kebangsaan membangun masyarakat menjadi lokus tindakan Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal memposisikan diri sebagai pegiat civil society. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

39 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.