Kadir,
Bekerja di Badan Pusat Statistik
Indonesia memiliki catatan sejarah gemilang sebagai negara maritim di masa lampau. Sayang, kebijakan pembangunan selama ini bias ke darat. Walhasil, laut yang menurut Bung Karno sejatinya merupakan sumber kekuatan dan kemakmuran bagi negeri ini malah terabaikan.
Kabar baiknya, pemerintah Jokowi-JK punya agenda besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu termanivestasi melalui visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur di Myanmar, Kamis pekan lalu, Jokowi menyatakan salah satu pilar utama yang diagendakan-dalam pembangunan lima tahun mendatang-untuk mengaktualisasi visi besar tersebut adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal itu bakal diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama (Tempo.co, 13 November).
Bila terlaksana, hal tersebut bakal berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST-2013) memperlihatkan, secara nasional, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan penangkapan ikan di laut (nelayan) mencapai 611 ribu rumah tangga. Jika diasumsikan rata-rata setiap rumah tangga terdiri atas empat anggota, itu artinya implementasi agenda besar Jokowi bakal berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi sekitar 2,4 juta penduduk.
Faktanya, meski negeri ini diberkahi Tuhan dengan kekayaan laut (ikan) yang melimpah, sebagian besar nelayan masih hidup dalam belenggu kemiskinan. Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial pada 2011 menunjukkan, sekitar 451 ribu rumah tangga dengan lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga di perikanan tangkap merupakan bagian dari 16 juta (30 persen) rumah tangga dengan status kesejahteraan berada pada strata paling bawah. Mudah diduga, sebagian besar adalah rumah tangga nelayan yang menggantungkan hidup pada kegiatan penangkapan ikan di laut.
Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan negeri ini juga tecermin dari rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah tangga nelayan dari kegiatan penangkapan ikan. Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dari hasil melaut hanya Rp 28 juta per tahun atau sekitar Rp 2,3 juta per bulan.
Itu artinya, jumlah total pendapatan yang diperoleh seluruh rumah tangga nelayan di negeri ini dari hasil menangkap ikan hanya sekitar Rp 17 triliun per tahun. Tentu sebuah ironi. Bandingkan dengan kerugian negara akibat kegiatan pencurian ikan (illegal fishing) yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Jadi, tak usah heran bila dalam dasawarsa terakhir banyak nelayan yang "pensiun" untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Hasil ST-2013 memperlihatkan, jumlah rumah tangga nelayan telah berkurang sekitar 287 ribu rumah tangga atau sekitar 32 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
Karena itu, agenda besar Jokowi untuk mengembangkan industri perikanan nasional dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama merupakan angin surga. Kita berharap hal itu dapat diwujudkan dan bukan hanya sekadar visi besar tanpa aktualisasi.
