Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keistimewaan Anggota DPR

Oleh

image-gnews
Iklan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukannya berintrospeksi, melainkan malah membentengi diri. Lewat undang-undang yang mereka buat, kini politikus Senayan semakin sulit disentuh hukum. Pemeriksaan anggota Dewan oleh penegak hukum mesti mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan-lembaga baru yang menggantikan Badan Kehormatan DPR.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Undang-undang yang belum lama disahkan ini menggantikan UU No. 27/2009 tentang MD3. Izin dari Mahkamah Kehormatan diperlukan untuk memeriksa anggota Dewan yang mendapat tuduhan pidana.

Keistimewaan anggota Dewan diatur dalam Pasal 224 mengenai hak impunitas. Pemanggilan penegak hukum terhadap anggota DPR yang dituduh melakukan tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas harus seizin Mahkamah Kehormatan. Bila Mahkamah tidak mengizinkan, pemanggilan itu dianggap batal demi hukum.

Walau aturan tersebut berkaitan dengan pernyataan anggota DPR yang disampaikan di dalam maupun di luar sidang, kekebalan itu tetaplah berlebihan. Anggota Dewan akan cenderung bicara sembarangan dan bisa menyerang pihak lain, tanpa bisa dipidanakan. Aturan yang amat memproteksi politikus Senayan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip persamaan warga negara di depan hukum yang digariskan oleh konstitusi. Inilah peluang bagi masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang MD3.

Peran Mahkamah Kehormatan juga bisa dipertanyakan. Alat kelengkapan DPR ini memiliki wewenang yang jauh lebih besar dibanding Badan Kehormatan. Tapi besarnya kekuasaan ini tidak diikuti upaya meningkatkan kredibilitas. Keanggotaannya mirip dengan Badan Kehormatan, yang selama ini mandul. Anggota Mahkamah Kehormatan merupakan perwakilan dari partai-partai di DPR tanpa melibatkan anggota dari luar.

Dengan keanggotaan seperti itu, sulit diharapkan Mahkamah Kehormatan akan berani bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik. Yang akan terjadi, Mahkamah itu akan cenderung menjadi benteng perlindungan anggota DPR dari sentuhan hukum. Dengan alasan politikus yang bermasalah sudah ditangani Mahkamah, penegak hukum tidak bisa lagi mengusutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penegak hukum yang ingin menyidik anggota DPR yang terlibat pidana pun kini harus mendapat izin Mahkamah Kehormatan, kecuali untuk kasus tertangkap tangan atau pidana khusus. Selama ini izin tersebut diberikan oleh presiden. Kendati prosedur ini hanya formalitas-bisa diabaikan bila selama 30 hari izin tersebut tidak diberikan--perubahan ini semakin menunjukkan besarnya kekuasaan DPR.

Tak sepantasnya anggota DPR membuat aturan yang semakin mengistimewakan dirinya sendiri. Itu sebabnya, penting untuk mengoreksi Undang-Undang MD3 lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi, demi menjaga prinsip persamaan di depan hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

1 jam lalu

Ilustrasi wanita batuk. Freepik.com/Jcomp
Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

Dokter membagi tips pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) untuk membersihkan paru-paru secara mandiri.


Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

2 jam lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

Timnas Jerman berhasil meraih kemenangan penting atas Hungaria pada pertandingan kedua di Grup A Euro 2024.


Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

3 jam lalu

Ilustrasi Ring jantung. Vidio/Abott
Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

Pakar mengatakan pemasangan ring jantung masih menjadi solusi efektif mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Kapan diperlukan pasien penyakit jantung?


Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

3 jam lalu

Implementasi IOT Bima Sakti Alterra/Bima Sakti Alterra
Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

Teknologi anak bangsa mencoba integrasikan berbagai aspek pengelolaan air bersih, mulai dari infrastruktur, manajemen risiko, hingga analisis data.


Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

4 jam lalu

Pemain Albania Klaus Gjasula melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Kroasia dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Hamburg Volksparkstadion, Hamburg, 19 Juni 2024. Gol  Klaus Gjasula di menit-menit akhir membuat Albania menahan imbang Kroasia 2-2. REUTERS/Lisi Niesner
Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

Kroasia gagal mengalahkan Albania setelah gol Klaus Gjasula memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam laga kedua Grup B Euro 2024.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

5 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

5 jam lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

Polres Jakarta Timur membawa satu unit Honda Mobilio putih milik Burhanis, bos rental mobil yang tewas dikeroyok di Sukolilo, Pati


Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

5 jam lalu

Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang hilang, terlihat dalam acara peringatan 10 tahun hilangnya pesawat tersebut, di Subang Jaya, Malaysia, 3 Maret 2024. Keluarga penumpang dari Malaysia dan Cina berkumpul untuk mengenang pesawat rute Kuala Lumpur-Beijing yang hilang pada 8 Maret 2014 silam. REUTERS/Hasnoor Hussain
Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

Peneliti dari Cardiff, dengan teknologi hidrofon, punya harapan bisa memecahkan misteri hilangnya pesawat MH370.


Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

PPATK mencatat ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

5 jam lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Dharma Pongrekun mengaku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut Pilkada Jakarta lewat sengketa yang diajukannya ke Bawaslu.