Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keistimewaan Anggota DPR

Oleh

image-gnews
Iklan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukannya berintrospeksi, melainkan malah membentengi diri. Lewat undang-undang yang mereka buat, kini politikus Senayan semakin sulit disentuh hukum. Pemeriksaan anggota Dewan oleh penegak hukum mesti mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan-lembaga baru yang menggantikan Badan Kehormatan DPR.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Undang-undang yang belum lama disahkan ini menggantikan UU No. 27/2009 tentang MD3. Izin dari Mahkamah Kehormatan diperlukan untuk memeriksa anggota Dewan yang mendapat tuduhan pidana.

Keistimewaan anggota Dewan diatur dalam Pasal 224 mengenai hak impunitas. Pemanggilan penegak hukum terhadap anggota DPR yang dituduh melakukan tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas harus seizin Mahkamah Kehormatan. Bila Mahkamah tidak mengizinkan, pemanggilan itu dianggap batal demi hukum.

Walau aturan tersebut berkaitan dengan pernyataan anggota DPR yang disampaikan di dalam maupun di luar sidang, kekebalan itu tetaplah berlebihan. Anggota Dewan akan cenderung bicara sembarangan dan bisa menyerang pihak lain, tanpa bisa dipidanakan. Aturan yang amat memproteksi politikus Senayan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip persamaan warga negara di depan hukum yang digariskan oleh konstitusi. Inilah peluang bagi masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang MD3.

Peran Mahkamah Kehormatan juga bisa dipertanyakan. Alat kelengkapan DPR ini memiliki wewenang yang jauh lebih besar dibanding Badan Kehormatan. Tapi besarnya kekuasaan ini tidak diikuti upaya meningkatkan kredibilitas. Keanggotaannya mirip dengan Badan Kehormatan, yang selama ini mandul. Anggota Mahkamah Kehormatan merupakan perwakilan dari partai-partai di DPR tanpa melibatkan anggota dari luar.

Dengan keanggotaan seperti itu, sulit diharapkan Mahkamah Kehormatan akan berani bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik. Yang akan terjadi, Mahkamah itu akan cenderung menjadi benteng perlindungan anggota DPR dari sentuhan hukum. Dengan alasan politikus yang bermasalah sudah ditangani Mahkamah, penegak hukum tidak bisa lagi mengusutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penegak hukum yang ingin menyidik anggota DPR yang terlibat pidana pun kini harus mendapat izin Mahkamah Kehormatan, kecuali untuk kasus tertangkap tangan atau pidana khusus. Selama ini izin tersebut diberikan oleh presiden. Kendati prosedur ini hanya formalitas-bisa diabaikan bila selama 30 hari izin tersebut tidak diberikan--perubahan ini semakin menunjukkan besarnya kekuasaan DPR.

Tak sepantasnya anggota DPR membuat aturan yang semakin mengistimewakan dirinya sendiri. Itu sebabnya, penting untuk mengoreksi Undang-Undang MD3 lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi, demi menjaga prinsip persamaan di depan hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Hal tentang Drakor The Whirlwind yang akan Tayang dI Netflix

4 menit lalu

Logo Netflix. Sumber: Reuters UK
3 Hal tentang Drakor The Whirlwind yang akan Tayang dI Netflix

Netflix akan merilis serial drama Korea atau drakor The Whirlwind


58 Persen Pria Tak Pernah Pakai Pelembap yang Penting buat Kulit Sehat

6 menit lalu

Ilustrasi Pria Merawat Kulit/Instagram - Norm.id
58 Persen Pria Tak Pernah Pakai Pelembap yang Penting buat Kulit Sehat

Sebuah jajak pendapat menyebut mayoritas pria tak pernah atau jarang pakai pelembap yang penting untuk kulit sehat.


Polisi Tangkap Penyuplai Sabu ke Virgoun dan Teman Perempuannya, Satu Orang Lagi Masih Diburu

7 menit lalu

Penyanyi Virgoun saat dihadirkan dalam rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Selasa, 25 Juni 2024. Virgoun dihadirkan bersama dengan B si kru band, dan teman wanitanya berinisial PA, dari hasil tes urine, Virgoun diketahui mengonsumsi sabu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Penyuplai Sabu ke Virgoun dan Teman Perempuannya, Satu Orang Lagi Masih Diburu

Polres Metro Jakarta Barat menangkap orang yang memasok sabu ke Virgoun dan teman perempuannya. Satu orang lagi masih diburu.


Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

13 menit lalu

Bisma Karisma. Dok. Bisma Karisma
Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

Bisma Karisma ingin menunjukkan transformasi dari citra ceria di SMASH ke sisi yang lebih kontemplatif dan reflektif di album solo perdananya.


Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

15 menit lalu

Ilustrasi Huawei Matebook X Pro (Dok. ConsumerHuawei.com)
Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

Dua laptop seri Matebook terbaru Huawei, resmi meluncur untuk pasar Indonesia mulai hari ini, Selasa, 25 Juni 2024.


Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

18 menit lalu

Ilustrasi pasangan merencanakan keuangan. Freepik.com/tirachardz
Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

OJK melaporkan tingkat literasi keuangan kelompok perempuan untuk pertama kalinya melampaui laki-laki.


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

19 menit lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

23 menit lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

28 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

Peneliti ICJR menyatakan klaim Polda Sumbar bahwa tidak ada penyiksaan terhadap bocah AM harus dibuktikan melalui standar HAM internasional.


Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

38 menit lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

Kelangsungan hidup koalisi partai Benjamin Netanyahu bergantung pada dua partai Yahudi ultra-ortodoks.