SENO GUMIRA AJIDARMA, wartawan panajournal.com
Megawati tidak hadir dalam pelantikan SBY. Prabowo hadir dalam pelantikan Jokowi. Koalisi pendukung Prabowo tidak hadir dalam pelantikan Ahok.
Dalam hal Megawati, beredar topik, "Memang tidak wajib."; dalam hal Prabowo, sempat terdengar, "Kalau urusan saya di luar negeri bisa diselesaikan."; dalam hal Ahok, jawabannya adalah, "Saya tidak apa-apa."
Tentu secara linguistik maupun politik bisa dikerahkan segala pakar untuk membongkar makna kalimat-kalimat tersebut. Namun bagaimana dengan tindakan untuk hadir dan tidak hadir itu sendiri? Tidakkah tindakan itu bukan berarti dilakukan karena tidak terdapat kalimat apa pun? Tindakan itu sebetulnya menggantikan suatu gagasan dengan tajam, seperti misalnya kalau hadir berarti setuju, dan kalau tidak hadir berarti tidak setuju; ataukah justru dilakukan karena gagasan di baliknya sudah tidak bisa lagi dibahasakan? Apakah hadir dan tak hadir itu sendiri telah menjadi suatu bahasa, meskipun misalnya bahasa itu tidak terkatakan?
Betapapun, hadir dan tak hadir, tentunya, telah menjadi cara berkomunikasi. Pada abad ke-14, bukankah pemberontakan Ranggalawe, dalam naratif tentang Majapahit, ditandai oleh ketidakhadirannya dalam pertemuan para kepala daerah di hadapan Raja Jayanegara? Di sana, ketidakhadiran dibaca sebagai pemberontakan Tuban. Namun tidak semua kehadiran dan ketidakhadiran bermakna sama. Ketidakhadiran Putin, yang pulang lebih dulu setelah mendapat banyak kecaman dalam pertemuan G20 di Brisbane, tidak bisa disamakan maknanya dengan ketidakhadiran Jokowi dalam pertemuan yang sama karena blusukan ke pelabuhan.
Dalam strukturalisme, tepatnya pendekatan semiotik, ketidakhadiran teracu kepada pembedaan bermakna suatu tanda atau elemen dari posisinya, dalam kelengkapan yang semestinya terhadirkan. Akibatnya, elemen-elemen yang hadir akan bermakna seperti yang dikehendaki, hanya dalam kontras terhadap kemungkinan tak hadir yang telah membuat mereka terpilih (untuk hadir). Dengan begitu, ketidakhadiran adalah penentu utama atas makna dalam setiap tingkat pembermaknaan (Hartley dalam O'Sullivan et.al, 1994: 2).
Jika konsep dalam kajian komunikasi itu diterapkan pada dunia politik, tempat segalanya dilakukan demi suatu tujuan taktis-strategis, tak hadir merupakan suatu manuver yang sama pentingnya dengan kehadiran itu sendiri. Ketidakhadiranlah yang membuatnya hadir. Seperti ketika tahu ditunggu, sengaja datang terlambat.
Kehadiran dan ketidakhadiran dalam politik, sebetulnya, juga terpadankan dengan konsep dari subyek yang sama dalam kajian sinema. Jika dunia politik bisa kita sebut layar politik, faktor penonton merupakan pertimbangan bagi manuver hadir dan tak hadir yang menentukan. Dengan demikian, politik tak hanya bisa dihubungkan dengan teater, sebagaimana kita kenal istilah panggung politik, tapi juga dengan sinema, sehingga kita bisa bicara tentang layar politik.
Penonton (baca: komunitas politik, termasuk rakyat yang mengikuti perkembangan politik) menatap layar sebagai situs imajiner, tempat para aktor politik lebih dipandang sebagai seorang bintang, berarti membuat yang faktual jadi fiktif, sehingga yang hadir menjadi tak hadir. Namun layar itu sendiri juga berfungsi membuat yang tak hadir menjadi hadir, karena penonton absen dari layar yang ditatapnya. Layar itu tidak akan hadir tanpa kehadiran penontonnya (Hayward, 2006: 4-5).
Para aktor politik sadar betapa diri mereka berada dalam sorot tatapan, sehingga-dengan berbagai modifikasi dari asalnya, semiotika dan psikoanalisis-sahihlah menilai makna hadir dan tak hadir dalam dunia politik dengan konsep kajian komunikasi maupun kajian sinema. Layar menjadi kawan setara penonton, yang semula melakukan identifikasi dengan berbagai citra dan melihat dirinya sendiri menyatu (ingat slogan "Jokowi adalah Kita"), sampai melihat perbedaan dan menyadari kekurangan ("tampangnya begitu, tapi dia presiden"), yang berlanjut dengan pengenalan bahwa dirinya juga diamati ("presiden masih blusukan").
Melalui permainan-antara (interplay) hadir/tak hadir, layar politik melakukan konstruksi penonton sebagai sasaran dari apa yang ditatap, dan membangun gairah untuk menatap dengan apa pun yang memaknai kenikmatan menonton. Dalam kenyataan bahwa penonton itu menonton tanpa ditonton, berlangsung suatu voyeurisme atau kesenangan mengintip, tiada bedanya antara penonton bioskop dan khalayak pemerhati politik, yang mendapat kegairahan meluap ketika mengikuti berbagai macam drama politik. Semuanya melalui media, yang menyusun pengungkapan peristiwa politik dengan berbagai teknik bahasa hiburan, yang membuat dunia politik menjadi layar politik dengan segala permainan antara kehadiran dan ketidakhadiran. *
