Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berharap pada Pajak Kekayaan

image-profil

image-gnews
Iklan

Chandra Budi, Bekerja di Ditjen Pajak

Ada fakta yang mengejutkan, seperti dirilis oleh salah satu media nasional, bahwa salah satu aset orang kaya berupa nilai simpanan di bank umum per September 2014 meningkat sebesar 36,6 persen dibanding pada 2012. Sementara itu, nilai pembayaran pajak individual pada 2013 hanya naik 16,5 persen dibanding pada 2012. Karena itu, wajar jika dalam berbagai kesempatan pelaksana tugas Ditjen Pajak, Mardiasmo, mengatakan pihaknya akan fokus mengejar pajak dari orang-orang kaya tersebut.

Namun sayangnya selama ini Ditjen Pajak selalu gagal menggali potensi itu. Sebab, tambahan kekayaan atau aset bukanlah obyek pajak, sehingga tidak dapat dikenai aturan pajak. Menurut undang-undang, pajak penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksudkan dapat berasal dari gaji, honor, serta imbalan lain atau dividen. Adapun segala bentuk kekayaan yang dimiliki, selama tidak berpindah tangan (transfer of wealth), tidak akan dikenai pajak.  

Lantas bagaimana cara mengkonversi sebagian kecil harta milik orang kaya ini menjadi pajak? Ada instrumen yang dapat dipertimbangkan, yaitu pemberlakuan pajak atas kekayaan. Pajak atas kekayaan sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Pada 1932, melalui ordonansi pajak kekayaan, Indonesia pernah menerapkan pajak kekayaan ini sampai era 1980-an. Setiap batasan tertentu dari kekayaan yang dimiliki wajib pajak akan dikenai pajak setiap tahun. Sejak reformasi sistem administrasi pajak pada 1983, yang melahirkan UU Pajak Penghasilan, pajak kekayaan tidak lagi dikenal di Indonesia.  

Penerapan pajak atas kekayaan dapat ditinjau dari sisi keadilan, sosial, moral, dan politik. Orang kaya akan mempunyai kemampuan membayar pajak lebih besar dibanding orang yang tidak kaya, meski jumlah pajak yang dibayarkan cenderung sama. Orang kaya hanya membayar pajak dari penghasilannya selaku komisaris perusahaan atau dari perolehan dividen atas saham yang dimilikinya. Sebaliknya, pekerja atau eksekutif di perusahaan yang sama harus membayar pajak sama besar dengan sang pemilik perusahaan karena gaji yang diterimanya relatif besar. Padahal, keduanya memiliki kemampuan membayar pajak yang berbeda. Pajak kekayaan akan membuat orang kaya membayar pajak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya serta memenuhi unsur keadilan dalam membayar pajak.

Pajak kekayaan juga diharapkan menghapus salah satu modus penghindaraan pajak yang pernah terjadi. Ada kecenderungan orang kaya menghindari pembayaran pajak dengan nilai lebih besar dengan cara mengubah angka penghasilan yang diterimanya dalam bentuk saham atau dividen, sehingga tarif pajaknya lebih kecil ketimbang tarif normal. Belum lagi, ditengarai kepemilikan saham merupakan upaya untuk menumpuk kekayaan (bunker) sehingga tidak bisa tercium oleh pajak.    

Selain itu, pajak kekayaan dapat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan tambahan dana yang diperoleh dari pajak kekayaan, pemerintah dapat lebih agresif dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui serangkaian program pemberantasan kemiskinan. Di beberapa negara maju, penerapan pajak kekayaan bahkan berhasil mengurangi kapitalisme dan gejolak politik. *


Chandra Budi, Bekerja di Ditjen Pajak

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada fakta yang mengejutkan, seperti dirilis oleh salah satu media nasional, bahwa salah satu aset orang kaya berupa nilai simpanan di bank umum per September 2014 meningkat sebesar 36,6 persen dibanding pada 2012. Sementara itu, nilai pembayaran pajak individual pada 2013 hanya naik 16,5 persen dibanding pada 2012. Karena itu, wajar jika dalam berbagai kesempatan pelaksana tugas Ditjen Pajak, Mardiasmo, mengatakan pihaknya akan fokus mengejar pajak dari orang-orang kaya tersebut.

Namun sayangnya selama ini Ditjen Pajak selalu gagal menggali potensi itu. Sebab, tambahan kekayaan atau aset bukanlah obyek pajak, sehingga tidak dapat dikenai aturan pajak. Menurut undang-undang, pajak penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksudkan dapat berasal dari gaji, honor, serta imbalan lain atau dividen. Adapun segala bentuk kekayaan yang dimiliki, selama tidak berpindah tangan (transfer of wealth), tidak akan dikenai pajak.  

Lantas bagaimana cara mengkonversi sebagian kecil harta milik orang kaya ini menjadi pajak? Ada instrumen yang dapat dipertimbangkan, yaitu pemberlakuan pajak atas kekayaan. Pajak atas kekayaan sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Pada 1932, melalui ordonansi pajak kekayaan, Indonesia pernah menerapkan pajak kekayaan ini sampai era 1980-an. Setiap batasan tertentu dari kekayaan yang dimiliki wajib pajak akan dikenai pajak setiap tahun. Sejak reformasi sistem administrasi pajak pada 1983, yang melahirkan UU Pajak Penghasilan, pajak kekayaan tidak lagi dikenal di Indonesia.  

Penerapan pajak atas kekayaan dapat ditinjau dari sisi keadilan, sosial, moral, dan politik. Orang kaya akan mempunyai kemampuan membayar pajak lebih besar dibanding orang yang tidak kaya, meski jumlah pajak yang dibayarkan cenderung sama. Orang kaya hanya membayar pajak dari penghasilannya selaku komisaris perusahaan atau dari perolehan dividen atas saham yang dimilikinya. Sebaliknya, pekerja atau eksekutif di perusahaan yang sama harus membayar pajak sama besar dengan sang pemilik perusahaan karena gaji yang diterimanya relatif besar. Padahal, keduanya memiliki kemampuan membayar pajak yang berbeda. Pajak kekayaan akan membuat orang kaya membayar pajak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya serta memenuhi unsur keadilan dalam membayar pajak.

Pajak kekayaan juga diharapkan menghapus salah satu modus penghindaraan pajak yang pernah terjadi. Ada kecenderungan orang kaya menghindari pembayaran pajak dengan nilai lebih besar dengan cara mengubah angka penghasilan yang diterimanya dalam bentuk saham atau dividen, sehingga tarif pajaknya lebih kecil ketimbang tarif normal. Belum lagi, ditengarai kepemilikan saham merupakan upaya untuk menumpuk kekayaan (bunker) sehingga tidak bisa tercium oleh pajak.    

Selain itu, pajak kekayaan dapat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan tambahan dana yang diperoleh dari pajak kekayaan, pemerintah dapat lebih agresif dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui serangkaian program pemberantasan kemiskinan. Di beberapa negara maju, penerapan pajak kekayaan bahkan berhasil mengurangi kapitalisme dan gejolak politik. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

7 hari lalu

Seorang barista membuat kopi pesanan pembeli di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.  Mulai 3 Juli 2021, restoran dan rumah makan tidak melayani makan di tempat serta hanya menyediakan take away atau delivery hingga pukul 20.00. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

Pajak makanan dan minuman telah ditetapkan sebesar 10 persen oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa saja yang tidak kena PBJT itu?


Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

11 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

13 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

13 hari lalu

Dua dari empat tersangka korupsi tata niaga emas PT Antam menggunakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

PT Antam diduga pernah memasukkan emas ke Indonesia dengan cara mengubah kode HS.


Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

Pajak pertambahan nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM hingga April nilainya mencapai Rp 218,50 triliun.


Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

32 hari lalu

Ilustrasi turis atau wisatawan di bandara. (Pexel)
Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.


Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

33 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Forkopimda Kota Medan menyegel pintu masuk Mal Centre Point, di Medan, Rabu, 15 Mei 2024. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Medan
Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

34 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

35 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

37 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.