Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi dan Model Cina

image-profil

image-gnews
Iklan

A. Dahana, Guru Besar Sinologi Universitas Bina Nusantara

Dua dasawarsa pertama abad ke-21 adalah masa suram buat demokrasi. Ambil contoh di negeri-negeri yang mengklaim sudah memasuki era di mana kedaulatan rakyat menjadi kekuasaan tertinggi. Di sana demokrasi lebih cocok disebut democrazy-atas nama konsep itu, orang boleh bersikap semau gue.

Demokrasi juga berarti politik uang dan ideologi buat keuntungan pribadi atau kepentingan golongan. Karena itu, demokrasi yang mestinya dijalankan dengan adu argumentasi kini lebih merupakan konflik beraroma kekekerasan. Bahkan, di Amerika, negeri yang diagungkan sebagai kampiun demokrasi, Partai Demokrat dan Partai Republik saling piting dan saling blokir program. Telah berulang kali pemerintah harus ditutup lantaran rencana anggaran belanja diblokir oposisi, sehingga berbagai program kemaslahatan rakyat harus terhenti.

Dalam situasi seperti itu, sekarang ini banyak yang menoleh ke "model Cina." Slogannya "Belajar dari Cina" (Xiang Zhongguo Xuexi). Inilah model sistem politik dan pemerintahan yang nyeleneh. Dulu, sudah jadi argumentasi yang tak bisa ditawar bahwa kemakmuran tak akan tercapai tanpa didampingi demokrasi.

Karena itulah, begitu Uni Soviet bubar, Francis Fukuyama mengibarkan bendera kemenangan demokrasi dan kapitalisme. Ilmuwan sosial-politik Amerika itu kurang-lebih mengatakan kapitalisme plus demokrasi telah berjaya dalam perebutan pengaruh melawan sosialisme. Dan, karena itu, pencarian manusia atas aturan kehidupan telah berakhir.

Namun, di Cina kita menyaksikan fenomena sebaliknya. Kesuksesan pembangunan ekonomi Cina malah diraih karena mereka menyandingkan dua ajaran yang menurut konsep lama tak mungkin bersatu. Itulah otoritarianisme dan kapitalisme. Partai Komunis Cina (PKC) mampu menciptakan keamanan dan ketertiban-dua dari sekian banyak prasyarat bagi pembangunan ekonomi.

Lalu, di bawah kebijakan baru itu muncullah slogan "sosialisme berkarakter Cina" (Zhongguo tese de shehuizhuyi) dan "ekonomi pasar dengan karakter Cina" (Zhongguo tese de shichang jingji). Di bawah sistem ekonomi yang diperkenalkan mendiang Deng Xiaoping itu, orang Cina didorong untuk xiahai atau terjun ke lautan ekonomi dan bisnis. Itu dilakukan di bawah slogan lain: "menjadi kaya mulia"(zhifu guangrong) dan "sosialisme tak berarti kemiskinan" (pinqiong bu shi shehuizhuyi). Padahal, selama 1957-1980, Mao dan para pemujanya menganggap itu sebagai perbuatan haram.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai akibat dari kebijakan baru itu, perekonomian Cina dalam 30 tahun terakhir ini terus berkembang dengan angka pertumbuhan rata-rata di atas 7 persen per tahun. Hasilnya, Cina telah berubah dari sebuah negara Dunia Ketiga menjadi raksasa ekonomi global, nomor dua setelah Amerika. Bahkan, diperkirakan paling lambat menjelang 2050, negara ini akan melampaui Amerika dan akan menjadi satu-satunya negara adikuasa di bidang ekonomi, politik, dan militer. Apakah resep kesuksesan pembangunan yang begitu besar itu?

Jawabannya bisa macam-macam. Tetapi faktor-faktor inilah yang barangkali bisa dikemukakan. Ada argumen bahwa PKC telah berkuasa di daratan Cina lebih dari 65 tahun. Partai ini telah berakar kuat dan dalam di segala lapisan masyarakat dan birokrasi. Partai ini juga tak pernah memberi peluang kepada adanya kekuatan sosial dan politik yang pada suatu saat punya kekuatan buat menyainginya. Pembantaian Tiananmen 1989 dan peristiwa Fa Lun Gong pada 1990-an adalah contoh tentang PKC yang tak memberi peluang kepada perbedaan pendapat.

Contoh mutakhir adalah peristiwa yang sedang berlangsung di Hong Kong sekarang. Pemerintah bekas jajahan Inggris itu ditekan untuk tak toleran terhadap para pendemo Revolusi Payung yang menuntut pemilihan bebas buat menunjuk seorang pemimpin eksekutif. Sebab, sekali pendemo Hong Kong itu diberi hati, gemanya akan terasa di Cina sendiri, Makau, dan Taiwan. Namun, di sisi lain, PKC cukup fleksibel. Ketika Deng mengubah pedoman PKC dari "politik sebagai panglima" ke "ekonomi sebagai panglima," hal itu berlangsung tanpa banyak krisis.

PKC tak akan kekurangan pemimpin, lantaran kaderisasi berjalan dengan sangat menuruti aturan. Itu didukung oleh fakta bahwa Cina merupakan sebuah negara yang penduduknya homogen. Dari sekitar 1,4 miliar manusia, posisi mayoritas, atau 93 persen, dipegang suku Han. Sisanya terdiri atas berbagai suku minoritas yang jumlahnya maksimum 7 persen. Karena itu, menurut argumentasi ini, relatif mudah bagi PKC untuk melakukan rekayasa sosial. Memang ada masalah dengan suku Tibet yang Buddhis dan orang Xinjiang yang muslim. Namun, karena jumlahnya minim, relatif mudah bagi pemerintah Cina untuk mematahkan segala perlawanan kedua suku militan itu.

Jurus yang dipakai antara lain dengan memberi cap kepada para pembangkang sebagai "kaum separatis." Hasilnya, mereka tak banyak mendapat dukungan masyarakat internasional. Usaha lain untuk mematahkan oposisi kaum minoritas itu adalah dengan migrasi suku Han ke wilayah-wilayah yang dihuni mereka. Hal itu dikombinasikan dengan asimilasi. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

6 jam lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

2 hari lalu

Bank Dunia. worldbank.org
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal stabil di level 2,6 persen pada tahun 2024 ini.


Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

5 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

Ekonom merespons target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN tahun 2025 pada rentang 5,1 hingga 5,5 persen


Pemerintah dan Komisi XI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi APBN 2025 di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

8 hari lalu

Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah dan Komisi XI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi APBN 2025 di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Komisi XI DPR RI menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN 2025 berada pada rentang 5,1 hingga 5,5 persen.


Ma'ruf Amin Dorong Papua Barat Daya Kebut Pertumbuhan Ekonomi Syariah

8 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya resmi dikukuhkan di Gedung Lambert Jitmau, Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis, 6 Juni 2024. Foto Setwapres
Ma'ruf Amin Dorong Papua Barat Daya Kebut Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Ma'ruf Amin mendorong pengoptimalan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk menarik investasi baru.


Bos BI: Ekonomi RI 2025 Tumbuh 4,8-5,6 Persen, Dipengaruhi Kebijakan Fiskal

9 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BI: Ekonomi RI 2025 Tumbuh 4,8-5,6 Persen, Dipengaruhi Kebijakan Fiskal

Perry Warjiyo mengatakan negara-negara mitra dagang utama RI mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.


Sri Mulyani Sebut RI Perlu Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut RI Perlu Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen untuk bisa keluar dari middle income trap.


Asia Disebut Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global, HSBC Tawarkan 4 Prioritas Investasi

10 hari lalu

Global Chief Investment Officer HSBC Global Private Banking Willem Sels menyampaikan laporan bertajuk Power Up with Income and Growth di Kawasan Jakarta Selasa, pada Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Asia Disebut Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global, HSBC Tawarkan 4 Prioritas Investasi

HSBC menyatakan optimistis dengan kondisi di kuartal III-2024 , sehingga investasi perlu dilakukan.


PMI Manufaktur Mei Melambat, Pemerintah Dorong Kontribusi Ekspor

10 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
PMI Manufaktur Mei Melambat, Pemerintah Dorong Kontribusi Ekspor

Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Mei tercatat sedikit melambat dari bulan April.