Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asketisme Politikus Islam

image-profil

image-gnews
Iklan

Arfanda Siregar,
Pengamat Politik dan Gerakan Islam

Sungguh lucu rasanya bahwa yang menjadi pelopor hidup sederhana (asketisme) justru berasal dari politikus partai nasionalis. Sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden, semua pejabat negara, baik menteri, pejabat setingkat menteri, maupun kepala daerah mendadak turut menganut asketisme.

Jokowi memang bersahaja. Jauh sebelum menjadi presiden pun beliau telah memelopori hidup sederhana. Bekas Ketua Umum Muhammadiyah Buya Syafii Maarif pernah memuji sepatu yang dipakai alumnus UGM tersebut karena berharga 50 ribu perak. Beberapa kali beliau tertangkap kamera wartawan sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat ekonomi. Tak salahlah daftar "The Leading Global Thinkers of 2013" memasukkannya sebagai tokoh Challenger atau tokoh reformis baru, berkat kesederhanaannya.

Terlepas dari validitas penilaian tersebut, tokoh partai Islam malah menjauh dari pengamalan salah satu ajaran Islam tersebut. Padahal, asketisme merupakan bagian dari nilai Islam yang seharusnya melekat pada diri politikus Islam, apalagi setelah menjabat berbagai posisi penting di pucuk kekuasaan.  

Coba saja lihat, ada ketua partai memiliki mobil mewah sampai tiga, menggunakan jam tangan Rolex berharga puluhan juta rupiah,  berpakaian bak selebritas, berhobi ala para miliuner, dan lain sebagainya. Sungguh kontras dengan nilai asketisme yang seharusnya menjadi fatsun politik Islam. Mereka bukan tak memahami fatsun politik tersebut. Toh, mayoritas politikus Islam berlatar belakang ilmu agama.  

Mereka sangat paham bahwa zuhud berarti hidup sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, dan jauh dari sikap hidup berfoya-foya. Meskipun mampu untuk hidup mewah, glamor, dan berfoya-foya, itu tidak dilakukan karena hadirnya kesadaran bahwa sebagai pejabat negara memang mereka harus hidup sederhana dan prihatin di tengah mayoritas umat yang masih banyak berpredikat duafa. Tidak justru sebaliknya, ketika menjadi ustad bersahaja, setelah menjadi pejabat berfoya-foya. Persis pepatah, "lupa kacang dengan kulitnya".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu banyak tokoh Islam yang zuhud dan seharusnya diteladani politikus Islam. Di kancah internasional, ada Nabi Muhammad SAW, Umar Bin Khatab, Umar Bin Abdul Aziz, dan Ahmadinejad yang termasyhur di mata dunia, justru karena berperilaku zuhud. Dalam sejarah bangsa, para politikus Islam bisa mencari teladan dari sosok KH Agus Salim, M. Hatta, dan Natsir dalam menjalani dunia politik. Menurut Agus Salim, leiden is lijden (memimpin adalah menderita).

Fakta mengatakan bahwa hasil kontestasi politik Indonesia, partai Islam selalu kalah dari partai nasionalis. Bahkan, sepanjang pilpres digelar, belum pernah satu pun politikus partai Islam yang mampu menyaingi tokoh nasionalis. Politikus Islam selalu kalah pamor dibanding politikus nasionalis.

Mengapa hal itu terjadi? Karena politikus Islam tak mau mengamalkan hidup sederhana, asketisme, atau zuhud. Nabi Muhammad pernah berpesan, "Zuhudlah terhadap dunia, maka kamu dicintai Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, mereka akan mencintaimu."

Ternyata wejangan tersebut malah dipraktekkan oleh tokoh nasionalis, seperti Jokowi. Sedangkan politikus Islam malah asyik dengan gemerlap kemewahan yang justru menjauhkannya dari hati rakyat Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

8 April 2023

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

Presiden Saied menolak pemaksaan lebih jauh dari IMF karena bisa mengarah pada kemiskinan yang lebih lanjut di Tunisia.


Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

14 Desember 2022

Polisi menghadapi pengunjuk rasa yang memprotes untuk menuntut pembubaran Kongres dan mengadakan pemilihan demokratis daripada mengakui Dina Boluarte sebagai Presiden Peru, setelah penggulingan Presiden Peru Pedro Castillo, di Lima, Peru, 12 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

Setidaknya tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di Peru akhir pekan lalu saat aksi protes berubah menjadi kerusuhan.


Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

5 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi  saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS
Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Menteri Luar Negeri RI secara terbuka menyebut isu Myanmar menjadi masalah yang paling banyak di bahas di pertemuan AMM


Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

18 Mei 2020

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]
Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

PM Netanyahu dan rival politik Benny Gantz membentuk koalisi pemerintahan baru bersatu untuk mengakhiri konflik politik berkepanjangan.


Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

13 Agustus 2018

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Gmfus.org
Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

Risiko sistemik dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis Turki mempengaruhi IHSG.


Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

25 Maret 2018

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertema unik. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

Perludem pun menilai sistem politik yang ada di Indonesia tak ramah bagi anak muda sehingga mereka sulit terjun di dunia politik.


Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

23 Mei 2017

Presiden Jokowi menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Puspen TNI
Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

Presiden Jokowi mengatakan, 6-8 bulan ini, energi dihabiskan untuk banyak hal tidak berguna, saling hujat, berdebat, dan membuat suhu politik memanas.


SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

8 Februari 2017

Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberi salam seusai menyampaikan pidato politik pada Rapimnas dan Dies Natalies Partai Demokrat ke-15 di JCC, Jakarta, 7 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

SBY mengatakan pemerintah harus berhati-hati jika negara hanya menekankan aspek stabilitas politik.


Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini  

2 Februari 2017

Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez
Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini  

Pertarungan Joko Widodo adalah kepada siapa saja yang berdiri di seberang kepentingan negara dan bangsa.