Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memangkas Lembaga, Menuai Paradigma Baru

image-profil

image-gnews
Iklan

Firoz Gaffar, Dosen Analisis Ekonomi atas Hukum

Tidak ramai diberitakan di media, Peraturan Presiden (Perpres) 176/2014 telah membabat 10 lembaga non-struktural (LNS). Konsiderans cuma menyebut singkat alasan normatifnya: efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Adapun perbincangan publik menyinggung topik eliminasi tumpang-tindih fungsi organ, reduksi anggaran negara, dan optimalisasi peran kementerian.

Berbicara tentang LNS, kita teringat reformasi dua windu yang telah lewat. Tiupan euforia melanda birokrasi, bongkar-pasang LNS sah saja karena bukan soal ribet prosedur atau tabu sasaran, bukan pula soal tepat fungsi atau ringan bujet. Lihat rezim Gus Dur sebagai presiden pada awal era reformasi, betapa banyak dibentuk LNS baru, dengan ketidakpercayaan atas kredibilitas instansi struktural sebagai pemicunya.

Ambil contoh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada 2000. Sebagai advisory organ, tugasnya beririsan dengan Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) di Kementerian Hukum dan HAM. Selaku planning agency, nomenklaturnya bertabrakan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tapi KHN tetap lahir, karena urgensi penanggulangan krisis kepercayaan atas hukum tidak bisa ditaruh di pundak kementerian terkait.

Yang ingin digagas penulis, tidakkah pemangkasan LNS ini menjadi momentum perubahan model birokrasi? Bukankah rezim pemerintah Jokowi-JK sudah menjadikan revolusi mental sebagai salah satu tagline-nya? Revolusi birokrasi di depan mata.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ada 87 LNS yang terbentuk sejak era Gus Dur hingga era SBY, yaitu dari 1999 sampai 2014 (Kompas, 16/12/14). Satu alasan yang menonjol dalam pembentukannya adalah hilangnya public trust atas organ resmi. Konklusi ini tidak keliru dan bukan hal unik di Indonesia.

Dilaporkan Alice Rivlin (1996), sejak 1970 negara anggota Organization of Economic Cooperation Development (OECD) menghadapi tekanan fundamental berupa ekonomi global, ketidakpuasan warga negara, dan krisis fiskal. Mereka melakukan kebijakan reaktif serupa, yakni perubahan administrasi publik dan birokrasi, termasuk pembentukan LNS.

Kalau LNS bukan anak haram reformasi, maka apa dosanya? Tumbuh suburnya LNS, kata Jimly Asshidiqie (2008), "bagaikan cendawan di musim hujan". Hal ini hadir didasari idealisme efisiensi dan efektivitas, kendati sayangnya tanpa desain matang dan komprehensif. Sifatnya reaktif, sektoral, dan dadakan. Realisasi misi birokrasi tidak bisa lagi dengan tambal-sulam atau gonta-ganti LNS. Padahal, yang disyaratkan adalah revisi cara pandang atas model birokrasi, bukan dengan kacamata konservatif secara induktif atau deduktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini tertanam asumsi pemerintah kegemukan, terpusat, dan rumit, yang lalu kita coba atasi via layanan publik hemat dan cepat. Ini adalah pergulatan dalam perjalanan dari bureaucratic model ke entrepreneural model. Ahli sejarah, Thomas Kuhn, dengan teori paradigmanya mengklarifikasi hal ini. Paradigma ialah himpunan asumsi yang membentuk persepsi dan menjelaskan kenyataan (Thomas Kuhn, 1970). Prosesnya dari asumsi berubah menjadi kondisi biasa, lalu nilai baru menimbulkan anomali, terjadi krisis, melalui revolusi bergeser menjadi kondisi baru.

Asumsi patrimonial adalah persepsi kita atas model birokrasi lama, yang berciri: pejabat disaring berlandaskan relasi pribadi, jabatan menjadi sumber kekayaan, dan tindakan pejabat disasar ke interest politik. Adapun fenomena baru menuntut penegakan aturan, orientasi kualitas, dan netralitas layanan. Ini anomali, sehingga timbul krisis birokrasi, yang membutuhkan revolusi. Di titik ini ditunggu model birokrasi baru.

David Osborne dan Ted Gaebler (1992) menawarkan birokrasi wirausaha yang didasari fenomena nyata menghadapi anomali. Tidak asing buat kita, tapi perlu keberanian. Apa mungkin pemerintah bisa run like business? Hal ini membutuhkan pemerintah yang mendorong, bukan mematikan kompetisi. Pemerintah harus memberdayakan warga, di mana kontrol dilakukan oleh komunitas sendiri; yang menilai kinerja berdasar hasil; yang menggerakkan dengan misi, bukan regulasi; yang mengubah layanan dengan opsi, tidak tunggal; yang menggunakan sumber daya untuk pendapatan, bukan belanja; yang mendesentralisasi wewenang, tidak menentang partisipasi manajemen; yang mengedepankan interest pasar, bukan birokrasi sendiri; yang melakukan katalisasi, bukan sekadar layanan biasa.

Kalau LNS dihidupkan dalam suasana tersebut, tentu sikap kita tidak perlu reaktif, sektoral, dan dadakan. LNS yang tidak mencerminkan model wirausaha harus tegas dicopot papan namanya. Tapi LNS yang siap berkarakter model wirausaha mesti didukung, demi kokohnya paradigma baru.

Jangan lupa, menjatuhkan vonis bubar atau lanjut harus diawali dengan audit kelembagaan. Hal ini memotret kondisi fundamental LNS. Pencapaian program, pembukuan keuangan, kerja sama pihak ketiga, dan status kepegawaian adalah sebagian aspek yang diverifikasi. Ingat wejangan: "Mulailah, begitu mulai, separuh pekerjaan selesai" (incipe, dimidum facti est coptum).*


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet: Keberadaan Banyak Lembaga Negara Independen Layak Dikaji Ulang

25 hari lalu

Bamsoet: Keberadaan Banyak Lembaga Negara Independen Layak Dikaji Ulang

Dasar pembentukan lembaga negara independen karena munculnya tuntutan masyarakat


Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

43 hari lalu

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara berpotensi melanggar HAM.
Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, berpotensi melanggar HAM.


Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

13 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang diwakili oleh Agus Sunaryanto dari ICW, Gina Sabrina dari PBHI, dan Hussein Ahmad dari Imparsial melaporkan dugaan maladministrasi penunjukan PT TMI oleh Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista ke Ombudsman RI di Jalan HR Rasuna Said Kav. C19, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

Pasca-munculnya dugaan maladministrasi yang dilakukan menteri pertahanan Prabowo, laporan terhadap Ombudsman pun muncul. Ini profil Ombudsman.


Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

16 Januari 2024

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

Groundbreaking pertama IKN di tahun ini digelar pada 17 Januari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.


Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

9 Januari 2024

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

Peretasan atau serangan siber yang menyasar lembaga negara atau pemerintahan memang kerap terjadi.


Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

7 Juli 2022

Mahasiswa menampilkan poster kritikan untuk DPR saat aksi demo  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kawasan Istana Negara, Kota Bogor, Senin, 27 Juni 2022. Tempo/Magang/Muhammad Syauqi Amrullah
Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.


BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

19 Juni 2022

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menyelenggarakan pelantikan sumber daya manusia peralihan sebanyak 1.648 periset pada hari Kamis, 17 Juni 2022. (BRIN)
BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

Pelantikan itu membuat total 3.621 orang periset peralihan dari kementerian dan lembaga yang telah resmi bergabung ke BRIN.


KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

23 April 2022

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, KPK meminta dukungan Komisi III untuk membahas dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan komisi antirasuah.TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.


Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

17 Agustus 2021

Patung Presiden RI ke-1 Bung Karno Berkuda yang baru diresmikan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Hari Angkatan Perang pertama diperingati pada 5 Oktober 1946 di Daerah Istimewa Yogyakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun.


Sekjen: Sidang Tahunan MPR Bentuk Akuntabilitas Lembaga Negara ke Publik

15 Agustus 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat pidato Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Sekjen: Sidang Tahunan MPR Bentuk Akuntabilitas Lembaga Negara ke Publik

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan yang kedudukannya tinggi dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.