Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi dan Konsumsi Ikan

image-profil

image-gnews
Iklan

Kadir, bekerja di Badan Pusat Statistik

Salah satu capaian Menteri Susi yang patut dibanggakan adalah keberhasilannya menurunkan harga ikan. Hal itu tecermin dari statistik harga konsumen (inflasi) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini. BPS melaporkan, komoditas ikan segar mengalami penurunan harga sebesar 0,37 persen sehingga menyumbang deflasi sebesar 0,02 persen pada November 2014. Padahal nyaris semua komoditas yang termasuk dalam kelompok bahan makanan justru menyumbang inflasi.

Secara ekonomi, penurunan harga tersebut merupakan pertanda bahwa pasokan ikan berlimpah. Dalam soal ini, sedikitnya ada dua penyebab. Pertama, kondisi cuaca yang mendukung nelayan untuk melaut. Kedua, boleh jadi, hal itu merupakan buah dari keseriusan dan kerja keras Menteri Susi dalam memerangi aksi pencurian ikan (illegal fishing) dalam beberapa bulan terakhir, yang puncaknya adalah penenggelaman tiga kapal nelayan Vietnam di perairan Anambas, Kepulauan Riau, pada awal bulan ini.
Tak bisa dimungkiri, aksi penenggelaman tersebut mampu memberi efek kejut bagi kapal-kapal nelayan asing yang terbiasa wara-wiri di perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Seperti diwartakan sejumlah media, pasca-penenggelaman tersebut, wilayah perairan Indonesia, terutama di titik-titik di mana aksi pencurian ikan biasa terjadi, menjadi sepi dari aktivitas kapal-kapal nelayan asing. Ditengarai, hal itu berdampak signifikan terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan lokal sehingga membikin pasokan ikan segar berlimpah.

Selain meningkatkan hasil tangkapan nelayan, keseriusan pemerintah dalam memerangi illegal fishing sejatinya bakal mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat, karena pasokan ikan yang berlimpah dengan harga terjangkau.

Faktanya, konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah. Itu pun sebagian ikan yang dikonsumsi adalah hasil budidaya, seperti mujair dan lele, yang, kata Menteri Susi, nyaris 100 persen komponen pakannya harus diimpor. Data statistik memperlihatkan, konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia rata-rata hanya 35 kilogram per tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia, yang konsumsi ikan penduduknya sebesar 56 kilogram per kapita per tahun; dan Singapura, yang mencapai 49 kilogram per kapita per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak mengherankan bila konsumsi protein hewani penduduk Indonesia relatif rendah.  Bayangkan, dari kebutuhan protein hewani sebesar 150 gram per hari, rata-rata pemenuhan masyarakat Indonesia hanya 60 persen. Cukup jauh bila dibandingkan dengan Thailand, yang mencapai 100 persen; dan Vietnam, yang mencapai 80 persen. Hal tersebut  ditengarai telah berkontribusi  signifikan terhadap tingginya prevalensi orang bertumbuh pendek dan gizi kurang di tanah air.

Ini tentu sebuah ironi, mengingat negeri ini sejatinya diberkahi Tuhan dengan kekayaan ikan yang berlimpah, yang notabene merupakan salah satu sumber utama protein hewani. Bayangkan, luas perairan laut negeri ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan potensi produksi ikan lebih dari 7 juta ton per tahun. Karena itu, keseriusan dan kerja keras yang ditunjukkan Menteri Susi adalah sebuah harapan, tidak hanya bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, tapi juga untuk peningkatan konsumsi ikan dan asupan protein masyarakat Indonesia. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

43 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

3 Januari 2017

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 September 2016. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengevaluasi kebijakan ekonomi. TEMPO/Subekti
Reaksi Beberapa Partai Soal Kabar Resuffle Kabinet Jilid 3

Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka,
seiring santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja jilid 3


Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

3 Februari 2015

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) tengah berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelum rakor di kantor Kemenko, Jakarta, 15 Januari 2015. Rakor tersebut membahas tentang pembiayaan BPJS. Tempo/Tony Hartawan
Masih Rangkap Jabatan, Apa Alasan Menteri Puan?  

Puan Maharani berdalih sudah tak aktif dalam kegiatan PDIP.


Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

2 Februari 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?

Angka kepuasan terhadap Susi cukup besar ketimbang tingkat kepuasan terhadap menteri lainnya.