Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet tanpa Bos Partai

Oleh

image-gnews
Iklan

Sikap presiden terpilih Joko Widodo yang tak menginginkan pengurus partai politik masuk kabinet semestinya didukung semua pihak. Langkah ini bakal membuat menteri lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Sistem presidensial kita juga akan lebih kuat.

Gagasan itu telah disokong oleh sebagian partai pendukungnya. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentu tak berminat masuk kabinet. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto sudah rela tidak menjadi menteri. Yang belum sreg hanya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Joko Widodo alias Jokowi sanggup merintis tradisi baru itu karena bukan pengurus partai. Di PDIP, Jokowi hanya kader biasa. Pasangannya, Jusuf Kalla, juga tak memiliki posisi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jokowi-Kalla lebih leluasa merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membentuk zakenkabinet. Kalaupun ada politikus yang diangkat, mereka sebaiknya bukan pengurus partai.

Kabinet yang ideal tersebut sulit diwujudkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Soalnya, ia menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan, belakangan, malah merangkap sebagai ketua umum partai ini. Tidak mungkin Yudhoyono menerapkan aturan "kabinet tanpa pengurus partai" jika ia sendiri tak bisa memenuhinya.

Jokowi sebetulnya juga akan sulit menghindari sama sekali pengaruh kepentingan partai-partai dalam kabinetnya. Kendati negara kita menganut sistem presidensial-presiden memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan, termasuk dalam pengangkatan menteri-sistem ini tak mungkin dilaksanakan seratus persen dalam tatanan multipartai. Presiden akan selalu memerlukan dukungan partai-partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pun tidak melarang secara tegas kehadiran pengurus partai dalam kabinet. Menteri tak boleh merangkap sebagai komisaris dan direksi perusahaan serta pejabat negara dan jabatan lain pada organisasi yang dibiayai oleh anggaran negara. Tapi undang-undang itu hanya "berharap" menteri juga melepas jabatan di partai.

Sungguh elok bila Jokowi dan partai pendukungnya sanggup memenuhi harapan undang-undang itu kendati tidak ada sanksi apa pun bila melanggarnya. Bagaimanapun, seorang menteri akan lebih berkonsentrasi menjalankan tugasnya bila tidak harus mengurusi partai. Cara ini juga untuk menghindari konflik kepentingan dan kecenderungan menggunakan posisinya buat mengumpulkan duit untuk pendanaan partai.

Harus diakui, tidak mudah melaksanakan sistem presidensial secara efektif dalam tatanan politik yang dijejali banyak partai. Jokowi-Kalla mencoba menempuh jalan tengah, tanpa meninggalkan sama sekali kepentingan partai politik. Para petinggi partai politik dan publik semestinya menyokongnya agar sistem presidensial kita bisa dilaksanakan secara lebih baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengacara Optimistis Pengadilan Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan

10 menit lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pengacara Optimistis Pengadilan Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan optimistis majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung akan mengabulkan gugatan praperadilan klien mereka.


Jokowi: Konser Taylor Swift di Singapura Sebabkan Capital Outflow bagi Indonesia

11 menit lalu

Film konser Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) tayang Disney+ Hotstar mulai Jumat, 15 Maret 2024. Dok. Disney+ Hotstar
Jokowi: Konser Taylor Swift di Singapura Sebabkan Capital Outflow bagi Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan konser internasional seperti penyanyi Taylor Swift bisa mendorong perputaran arus modal bagi negara.


Head-to-Head Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Jelang Duel Piala AFF U-16, Garuda Muda Tak Terkalahkan

14 menit lalu

Timnas U-16 Indonesia melakukan latihan di Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Minggu malam, 23 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Head-to-Head Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Jelang Duel Piala AFF U-16, Garuda Muda Tak Terkalahkan

Timnas U-16 Indonesia akan menjamu Filipina dalam lanjutan pertandingan grup A Piala AFF U-16. Mengapa tim asuhan Nova Arianto diunggulkan?


Rekap Hasil dan Jadwal Copa America 2024: Amerika Serikat vs Bolivia 2-0, Uruguay Kalahkan Panama 3-1

14 menit lalu

Timnas Amerika Serikat di Copa America 2024. Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports
Rekap Hasil dan Jadwal Copa America 2024: Amerika Serikat vs Bolivia 2-0, Uruguay Kalahkan Panama 3-1

Hasil Copa America 2024 pada Senin pagi WIB, 24 Juni: Amerika Serikat vs Bolivia 2-0 dan Uruguay vs Panama 3-1.


Jokowi Luncurkan Layanan Permudah Izin Acara Musik dan Ekonomi Kreatif

19 menit lalu

Presiden Jokowi saat meresmikan layanan untuk mempermudah pemohon dalam mengurus perizinan kegiatan masyarakat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Layanan Permudah Izin Acara Musik dan Ekonomi Kreatif

Presiden Jokowi meluncurkan layanan untuk mempermudah pemohon dalam mengurus perizinan kegiatan masyarakat.


Netanyahu: Perang Tetap Lanjut meski Ada Gencatan Senjata

29 menit lalu

Tentara Israel memberi isyarat saat berada di dalam kendaraan militer, di tengah konflik Israel-Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, di Israel, 23 Juni 2024. REUTERS/Amir Cohe
Netanyahu: Perang Tetap Lanjut meski Ada Gencatan Senjata

Netanyahu menegaskan ia tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung selama delapan bulan ini.


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jalani Sidang Putusan Kasus Korupsi LNG Hari Ini

30 menit lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, seusai mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jalani Sidang Putusan Kasus Korupsi LNG Hari Ini

Putusan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG yang menjerat eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan akan dibacakan hari ini jam 10.00.


Alasan Kamar Mandi Hotel Tempat Teraman untuk Menyimpan Koper

31 menit lalu

Ilustrasi perempuan berkemas baju di koper. Shutterstock
Alasan Kamar Mandi Hotel Tempat Teraman untuk Menyimpan Koper

Berikut ini beberapa tips menyimpan koper di dalam kamar hotel agar terhindar dari kutu busuk atau serangga


Alasan Pengamat Sebut Parpol KIM Paling Diuntungkan Jika Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

32 menit lalu

Baliho Ridwan Kamil OTW Jakarta. Foto: Instagram.
Alasan Pengamat Sebut Parpol KIM Paling Diuntungkan Jika Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

PAN salah satu partai yang memperoleh keuntungan jika Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta.


Prediksi Ahmad Sahroni soal Prabowo Subianto di Pilpres 2029

33 menit lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni
Prediksi Ahmad Sahroni soal Prabowo Subianto di Pilpres 2029

Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni bicara soal peluang bakal calon gubernur Jakarta, presiden, dan prediksi Prabowo di Pilpres 2029. Apa katanya?