Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Remisi bagi Koruptor

Oleh

image-gnews
Iklan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin seharusnya mengkaji lagi pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi. Pemotongan hukuman tetap diberlakukan kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengetatan pemberian remisi bagi koruptor.

Hadiah untuk memperingati Hari Kemerdekaan itu antara lain diberikan kepada 39 narapidana korupsi yang dibui di Penjara Sukamiskin, Bandung. Mereka memperoleh pemotongan hukuman 3 sampai 6 bulan. Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, bekas pegawai pajak Gayus Halomoan Tambunan, mantan jaksa Urip Tri Gunawan, dan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad termasuk yang mendapat remisi.

Gayus termasuk beruntung. Terpidana korupsi perpajakan dengan total hukuman 30 tahun penjara ini sebelumnya sudah memperoleh remisi pada Lebaran. Pengurangan hukuman ini dipertanyakan, karena diberikan pada saat negara sedang repot memerangi korupsi. Narapidana kasus korupsi tidak menjalani hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Apalagi Gayus dan narapidana yang lain kelak juga akan mendapat keringanan lain, seperti pembebasan bersyarat.

Orang tentu heran karena obral remisi tetap terjadi kendati pemerintah telah memperketatnya. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Khusus untuk narapidana kejahatan luar biasa, seperti korupsi, diperlakukan berbeda. Mereka tak bisa begitu saja diberi pemotongan hukuman pada hari besar nasional.

Narapidana korupsi hanya diberi remisi jika ia bersedia menjadi justice collaborator atau membantu penegak hukum dalam membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Mereka harus sudah membayar denda yang diputuskan dalam vonis. Syarat ini cukup berat sehingga jarang narapidana yang bisa memenuhinya. Mereka umumnya berusaha menutup-nutupi korupsinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gayus dan kawan-kawan pun tidak menempuh jalur sebagai justice collaborator. Menteri Hukum Amir Syamsuddin juga menegaskan bahwa belum ada narapidana kasus korupsi yang diberi remisi sesuai dengan prosedur PP terbaru. Kementerian Hukum memberikan remisi kepada Gayus dan rekan-rekannya dengan alasan terpidana divonis sebelum Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi itu terbit. Artinya, Gayus dianggap tak terikat aturan itu.

Dalih itu sungguh janggal. Kalau begitu, apa dasar Gayus dan kawan-kawan mendapat remisi? Soalnya, dalam PP No. 99/2012 jelas dinyatakan bahwa aturan dalam peraturan pemerintah yang lama tidak berlaku bila bertentangan dengan PP terbaru ini. Dengan kata lain, aturan lama dalam PP lama, sepanjang menyangkut remisi bagi koruptor, tentu tak bisa jadi pegangan lagi.

Kementerian Hukum seharusnya tidak membuat kebijakan yang membingungkan sekaligus menimbulkan standar ganda dalam memperlakukan narapidana. Narapidana korupsi semestinya diperlakukan sama, tanpa memandang kapan ia divonis. Perbedaan ini membuat upaya memperketat remisi terasa kurang efektif. Nyatanya, banyak sekali koruptor yang terus-menerus dimanja dengan remisi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kembalikan Uang Suap Proyek BTS Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Divonis Setengah dari Tuntutan Jaksa

54 detik lalu

Terdakwa kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo Achsanul Qosasi berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kembalikan Uang Suap Proyek BTS Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Divonis Setengah dari Tuntutan Jaksa

Majelis hakim memvonis Achsanul Qosasi 2,5 tahun penjara dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara karena telah mengembalikan uang suap Rp 40 miliar.


Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

1 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Sri Mulyani tidak membenarkan atau membantah soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia juga tidak menjawab soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

Presiden Jokowi mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana di tengah kurs rupiah yang terus melemah.


Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot di Pilgub Jakarta, Gerindra Buka Opsi Usung Kaesang

6 menit lalu

Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman saat memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menemukan 16 potensi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif serta indikasi dugaan adanya kegiatan gerakan yang kemungkinan menggagalkan pemilu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot di Pilgub Jakarta, Gerindra Buka Opsi Usung Kaesang

Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Kaesang Pangarep dlam Pilgub Jakarta.


Usai Pembatalan Kenaikan oleh Kemendikbud, ITB Belum Tetapkan UKT 2024

13 menit lalu

Institut Teknologi Bandung. Foto : ITB
Usai Pembatalan Kenaikan oleh Kemendikbud, ITB Belum Tetapkan UKT 2024

Tarif kenaikan UKT di ITB itu gagal diterapkan setelah Mendikbud Nadiem Makarim membatalkan semua kenaikan UKT di PTN.


Marshel Widianto Diusung Gerindra Ikut Pilkada Tangsel, Raffi Ahmad: Semua Orang Punya Masa Lalu

14 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
Marshel Widianto Diusung Gerindra Ikut Pilkada Tangsel, Raffi Ahmad: Semua Orang Punya Masa Lalu

Raffi Ahmad mendukung pencalonan Marshel Widianto di Pilkada Tangsel dan mengatakan semua orang punya masa lalu.


Disambut Karpet Merah di Mabes Polri, Prabowo Dapat Bintang Bhayangkara Utama

17 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Disambut Karpet Merah di Mabes Polri, Prabowo Dapat Bintang Bhayangkara Utama

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

20 menit lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil masih cukup unggul di Jabar. Namun, Golkar masih menunggu hasil survei apakah RK maju di Pilkada Jabar atau Jakarta.


Tak Melulu Kelas Atas, Ponsel Kelas Menengah Ini Juga Punya Fitur Wireless Charging

20 menit lalu

HP dengan wireless charging. Foto: Canva
Tak Melulu Kelas Atas, Ponsel Kelas Menengah Ini Juga Punya Fitur Wireless Charging

Fitur wireless charging yang eksklusif di jajaran ponsel pintar kelas flagship kini ada di kelas menengah.


Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

27 menit lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Bank Indonesia saat mengumumkan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dengan mempertahankan suku bunga acuan tersebut diharapkan inflasi berada dalam sasaran dan terkendali pada tahun ini dan 2025.


Rekomendasi Tempat Wisata di Kuningan untuk Liburan bersama Keluarga

28 menit lalu

Telaga Biru Cicerem. Shutterstock
Rekomendasi Tempat Wisata di Kuningan untuk Liburan bersama Keluarga

Dari air terjun, danau, hingga perkebunan, inilah tempat wisata di Kuningan yang bisa didatangi saat libur sekolah.