Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan yang Melegakan

Oleh

image-gnews
Iklan

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan presiden cukup melegakan. Majelis hakim konstitusi bersikap lugas dengan menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Diharapkan putusan ini bisa mengakhiri ketegangan politik.

Sikap majelis hakim konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva itu pantas dipuji. Mereka terlihat tidak terpengaruh oleh demonstrasi pendukung Prabowo-Hatta yang digelar selama perkara ini disidangkan. Saat putusan dibacakan kemarin, pendukung pasangan itu juga berunjuk rasa di sekitar gedung MK, bahkan sempat bentrok dengan polisi.

Prabowo-Hatta menganggap terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan presiden. Dengan alasan inilah, pemohon meminta MK mengoreksi keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sesuai dengan keputusan KPU, Jokowi-Kalla mendapat suara 53,15 persen dan Prabowo-Hatta 46,85 persen dari total suara sah sekitar 133 juta.

Hasil penghitungan kubu Prabowo-Hatta bertolak belakang. Mereka mengklaim mendapat 50,25 persen suara dan lawannya hanya meraih 49,74 persen suara. Itu sebabnya, pemohon meminta MK menetapkan hasil pemilu versi Prabowo-Hatta atau setidaknya melakukan pemilihan ulang di sejumlah wilayah.

Namun majelis hakim konstitusi menolak semua permohonan itu. Keinginan Prabowo-Hatta sulit dipenuhi karena tuduhan adanya pelanggaran serius itu tak bisa dibuktikan. Pelanggaran terstruktur, misalnya, mengasumsikan ada keterlibatan penguasa. Ini susah dibuktikan. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan dan masuk akal ihwal penghitungan hasil pemilihan presiden versi mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekacauan soal daftar pemilih khusus dan tambahan yang dipersoalkan tidak masuk kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagian besar penyimpangan prosedur pemilu ini pun sudah dikoreksi di berbagai daerah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemarin juga memberikan sanksi kepada sejumlah komisioner KPU daerah yang terbukti melanggar kode etik. Di antara mereka bahkan dipecat.

Majelis konstitusi tak menemukan bukti bahwa kisruh daftar pemilih disalahgunakan sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Begitu pula dengan pembukaan kotak suara oleh KPU. Menurut hakim konstitusi, pembukaan itu juga bukan pelanggaran karena dilakukan demi mendapatkan dokumen untuk menghadapi sidang di MK. Apalagi pembukaan itu telah dihadiri oleh saksi dan kepolisian.

Semua pihak, terutama pasangan Prabowo-Hatta, semestinya menerima putusan itu dengan lapang dada. Harus diakui, ada kekurangan dalam pemilihan presiden. Tapi masalah ini tidak sampai merusak pemilihan yang secara umum berlangsung jujur, cukup adil, dan transparan-apalagi mengubah pemenangnya. Memprotes hasil pemilihan secara membabi-buta dan tanpa ujung hanya akan mengacaukan demokrasi dan membuat rakyat bingung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Temukan Pria Paruh Baya Cabuli Anak Perempuan 10 Tahun di Bekasi, Komnas PA Lapor Polisi

1 menit lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Temukan Pria Paruh Baya Cabuli Anak Perempuan 10 Tahun di Bekasi, Komnas PA Lapor Polisi

Peristiwa pencabulan anak di Bekasi ini terjadi saat ibu korban menceritakan kondisi ekonominya kepada pelanggannya.


Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

6 menit lalu

Ilustrasi Serangan Jantung. thestar.com.my
Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

Dokter menekankan pentingnya gaya hidup sehat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner.


Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

7 menit lalu

Jesse Marsch. REUTERS/Stephane Mahe
Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

Timnas Kanada akan menghadapi Argentina pada laga pertama Copa America 2024 pada Jumat pagi WIB.


Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

9 menit lalu

Tim Bocor Alus Politik menerima penghargaan Pogau dari Yayasan Pantau, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO
Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

Yayasan Pantau menyerahkan penghargaan Pogau untuk Tempo yang membuat podcast Bocor Alus.


Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

14 menit lalu

Aksi pemain Juventus, Kenan Yildiz menjebol gawang Frosinone dalam laga perempat final Coppa Italia di Allianz Stadium, Turin, Italia, 11 Januari 2024. Hasil ini mengantarkan Juventus ke semifnal Coppa Italia dan akan menghadapi Lazio yang lebih dulu lolos dengan menyingkirkan AS Roma 1-0.  REUTERS/Massimo Pinca
Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

Liverpool mengincar pemain muda Juventus Kenan Yildiz


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

16 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

18 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

21 menit lalu

Jonker Walk, salah satu destinasi bersejarah di Malaka, Malaysia (visitmelaka.com.my)
Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

Fan Bingbing mengatakan Malaka adalah tujuan wisata yang unik, tidak seperti tempat wisata kebanyakan.


Polisi Cari Penyewa Mobilio Putih Milik Bos Rental Mobil yang Dikeroyok di Pati, Pakai Identitas Palsu

23 menit lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Polisi Cari Penyewa Mobilio Putih Milik Bos Rental Mobil yang Dikeroyok di Pati, Pakai Identitas Palsu

Polres Metro Jakarta Timur terus mencari keberadaan RP, penyewa awal Honda Mobilio dari bos rental mobil Burhanis.


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

33 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.