Presiden terpilih Joko Widodo mesti serius mempersiapkan perampingan kabinet. Gagasan bagus ini, bila tak matang diperhitungkan, bisa mengurangi kecepatan pelaksanaan program yang ia janjikan dalam kampanye. Risiko semakin besar bila perubahan dilakukan secara serampangan sekaligus mengabaikan sama sekali aspirasi partai politik penyokongnya.
Keadaan yang dilematis itu tergambar dari perbedaan pendapat antara tim Joko Widodo alias Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla. Tim Jokowi mengusulkan perampingan kabinet secara cukup signifikan, dari 34 kementerian saat ini menjadi hanya 27 atau bahkan 24 kementerian. Tapi Kalla memandang tak perlu ada perubahan yang terlalu besar.
Bagi Kalla, restrukturisasi besar memerlukan waktu lama sehingga akan mengganggu roda pemerintahan. Ia juga berargumen jumlah menteri yang banyak bukanlah masalah, karena negara kita cukup luas. Kalla lebih menginginkan perampingan di lingkup internal kementerian, misalnya dengan menghapus jabatan eselon III, untuk memangkas rentang birokrasi.
Tak harus dilihat sebagai konflik, perbedaan pendapat itu justru bisa semakin mematangkan rencana perampingan kabinet. Bagaimanapun, restrukturisasi pada masa awal pemerintahan jauh lebih mudah dibanding perombakan di tengah jalan. Tak akan ada menteri yang tersinggung karena kementeriannya dilebur. Hanya, dampak dari peleburan kementerian tetap perlu diperhitungkan secara cermat sehingga tak mengganggu kinerja, apalagi sampai menimbulkan gonjang-ganjing.
Gagasan Jokowi sebetulnya juga sesuai dengan hasil pengkajian pemerintah selama ini. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, telah merekomendasikan penyederhanaan kabinet menjadi hanya terdiri atas 30 atau 27 kementerian. Ia mengusulkan, misalnya, agar Kementerian Pertanian digabung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup bisa dilebur dengan Kementerian Kehutanan.
Perampingan diharapkan tidak hanya menghemat anggaran, tapi juga memudahkan koordinasi. Kementerian akan semakin gesit bila kemudian diikuti penghapusan eselon III seperti yang diusulkan Kalla. Bahkan pegawai negeri yang kurang diperlukan bisa dipindahkan ke berbagai daerah yang masih memerlukan pegawai.
Roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif bila perampingan itu diikuti upaya menciptakan budaya birokrasi modern dan serba online. Pelayanan publik diharapkan akan lebih cepat dan memuaskan. Dalam soal ini, harus diakui, birokrasi pemerintah-apalagi pemerintah daerah--jauh tertinggal oleh swasta.
Itulah pentingnya keinginan Jokowi. Hanya, ia perlu meyakinkan kalangan partai politik pendukungnya, termasuk pasangannya, Jusuf Kalla. Apalagi sang presiden terpilih juga ingin merekrut banyak profesional sebagai menteri. Jangan sampai partai politik penyokongnya merasa ditinggalkan lantaran tak mendapat jatah kursi di kabinet yang ramping.
