Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reaksi yang Berlebihan

Oleh

image-gnews
Iklan

Tindakan polisi mempidanakan Adrianus Meliala menunjukkan mental yang belum berubah dalam menerima kritik. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman langsung memperkarakan anggota Komisi Kepolisian Nasional ini karena menyebut divisi reserse kriminal sebagai "ATM polisi".

Adrianus mengucapkan pernyataan itu di sebuah televisi, menanggapi dugaan setoran rutin bandar judi online di Bandung sebesar Rp 7 miliar kepada seorang perwira menengah di sana. Ucapan itu seharusnya malah memicu sikap kepolisian untuk membongkar kejadian sebenarnya. Jika berita tersebut sama sekali bohong dan tak ada perwira yang menerima setoran, publik tentu akan menilai ucapan Adrianus kurang bermakna.

Jenderal Sutarman semestinya tidak perlu khawatir pernyataan Adrianus akan menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap polisi. Soalnya, selama ini khalayak sudah memiliki penilaian sendiri terhadap polisi berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Ucapan itu hanya bisa memperburuk citra polisi bila memang mereka masih mengumbar kebiasaan buruk menerima setoran.

Artinya, kritik Adrianus bukanlah sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah wajah kepolisian dalam waktu singkat. Di alam demokrasi, akan lebih baik jika kecaman seperti itu dianggap sebagai obat untuk menyembuhkan perilaku para polisi yang, harus diakui, masih jauh dari tuntutan ideal. Polisi belum benar-benar menjadi pengayom dan pelayan masyarakat. Tak sedikit di antara mereka yang sering menyalahgunakan wewenang dan meminta dilayani masyarakat.

Dalih polisi bahwa hukum harus ditegakkan perlu ditanggapi secara kritis karena kasus ini mengandung konflik kepentingan. Adalah pihak polisi yang melaporkan Adrianus ke kepolisian. Kepolisian pula yang mesti mengusut dugaan adanya perwira yang menerima setoran dari bandar judi. Orang tentu kurang percaya polisi bisa menangani dua masalah itu secara profesional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penegak hukum sebaiknya diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang tentang KPK jelas mengatur hal ini. Dengan kata lain, asumsi bahwa tidak mungkin lembaga penegak hukum bisa menangani secara obyektif kasus yang menyangkut dirinya sebetulnya telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang.

Kepolisian seharusnya membuka diri-termasuk terhadap kemungkinan pengusutan oleh KPK-bukannya malah bersikap defensif. Memperkarakan ucapan Adrianus secara hukum sama saja dengan mengasumsikan bahwa pernyataan yang ia sampaikan benar-benar tanpa dasar. Citra kepolisian akan semakin rusak bila kelak tudingan seperti ini mendapat semakin banyak bukti.

Tak sepantasnya kepolisian menggunakan wewenangnya secara membabi-buta untuk memproses hukum pernyataan seorang anggota Komisi Kepolisian-lembaga yang dilahirkan untuk mengawasi polisi. Ini bukan penegakan hukum yang wajar. Tindakan itu malah mempertontonkan sikap kepolisian yang enggan dikoreksi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

43 detik lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

7 menit lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.


Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

13 menit lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam pengungkapan kasus pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

Kodam Jaya libatkan Pomdam Jaya dalam penyelidikan bersama Polda Metro Jaya soal temuan mobil dinas TNI di lokasi penyimpanan uang palsu Rp22 miliar.


Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

17 menit lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan nilai tukar rupiah Rp16.475 per dolar AS terendah sejak April 2020.


Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

23 menit lalu

Munirpad. Google Maps
Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

Tidak sedikit nama jalan di Belanda yang menggunakan nuansa Indonesia, baik dari tokoh maupun pulau. Lantas, apa saja nama jalan di Belanda yang bernuansa Indonesia?


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

27 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

KPU mengklaim lembaganya memperoleh citra yang membaik berdasarkan survei Litbang Kompas.


Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

29 menit lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

Secara umum untuk wilayah Indonesia, BMKG membuat daftar yang semakin pendek untuk wilayah provinsi yang berpotensi hujan.


Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

30 menit lalu

Suasana di dalam gerai Hokben, Buaran Plaza, Klender, Jakarta Timur pada hari pertama promo ultah, 17 April 2018. Hampir semua meja penuh terisi oleh para pengunjung yang membawa anaknya pada siang hari ini. TEMPO/Rr. Ariyani
Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

Tiga jaringan restoran, HokBen, Yoshinoya Indonesia, dan Pepper Lunch Indonesia menawarkan promo di akhir bulan. Simak detailnya berikut ini.


Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

35 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diwawancarai awak media di sela World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin  20 Mei 2024. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

Sandiaga Uno Sebut Sumsel jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata


Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

37 menit lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) memberi informasi bagaimana cara melaporkan praktik kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.