Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hukuman Dokter Bambang

Oleh

image-gnews
Iklan

Putusan Mahkamah Agung terhadap Dokter Bambang Suprapto amat janggal. Dokter bedah ini divonis 1,5 tahun penjara karena tak memiliki izin praktek di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Madiun, Jawa Timur. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menghapus hukuman penjara untuk pelanggaran izin praktek.

Dokter Bambang sebaiknya segera mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang keliru itu. Majelis kasasi--diketuai Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Surya Jaya dan Andi Samsan Nganro-bisa jadi salah menerapkan ketentuan undang-undang. Kekeliruan seperti ini merupakan salah satu alasan untuk menyampaikan permohonan peninjauan kembali.

Sang dokter terlibat dalam operasi tumor ganas atas Johanes Tri Handoko di Rumah Sakit DKT Madiun pada Oktober 2007. Setahun kemudian, pasien dioperasi untuk kedua kalinya di Surabaya dan tak lama kemudian meninggal. Keluarga pasien mempersoalkan operasi pertama di Madiun karena di tubuh korban ditemukan benang bekas jahitan. Kebetulan Dokter Bambang juga tidak memiliki izin praktek di rumah sakit itu.

Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun menyatakan Bambang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Terdakwa dijerat dengan Pasal 76, yang mengatur hukuman bagi pelanggar izin praktek; dan Pasal 79, yang memuat pidana bagi pelanggar layanan kedokteran. Tapi, dalam putusan yang dibacakan pada 2011 ini, hakim membebaskan terdakwa dengan alasan pelanggaran itu bukanlah tindak pidana. Nah, di tingkat kasasi, Bambang divonis penjara pada Oktober 2013, tapi salinan putusannya baru didapat terdakwa belakangan ini.

Baik putusan pengadilan pertama maupun kasasi terlihat tidak selaras dengan hasil koreksi MK atas kedua pasal tersebut. Putusan MK diambil sekitar empat bulan sebelum Bambang menangani Johanes. Hakim konstitusi menghapus hukuman penjara maksimal 3 tahun dalam Pasal 76 dan hukuman kurungan 1 tahun pada Pasal 79. Tapi MK tidak menghilangkan hukuman denda masing-masing Rp 100 juta dan Rp 50 juta dalam dua pasal ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun semestinya tidak membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Ia dibebaskan dari ancaman penjara, tapi seharusnya tetap dihukum denda. Soalnya, dalam putusan itu hakim jelas menyatakan dakwaan jaksa terbukti. Misalnya, Bambang terbukti hanya dokter tamu di rumah sakit.

Mahkamah Agung pun mengoreksi putusan pengadilan negeri itu secara salah dengan memberikan hukuman pidana penjara. Majelis kasasi seharusnya memperhatikan putusan MK yang telah mengoreksi Pasal 76 dan 79. Amat memprihatinkan jika ternyata majelis kasasi tidak tahu sama sekali mengenai putusan uji materi itu.

Demi kepastian hukum, penerapan aturan yang keliru itu harus diluruskan. Kasus Bambang perlu diprioritaskan dalam proses peninjauan kembali. Jangan sampai terjadi putusan peninjauan kembali baru keluar setelah ia menjalani hukuman penjara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

1 menit lalu

Justin Timberlake ditampilkan dalam foto resmi polisi setelah dia ditangkap karena mengemudi sambil mabuk, dalam gambar yang dirilis pada 18 Juni 2024. Justin dilaporkan gagal mematuhi rambu berhenti dan dua kali keluar dari jalurnya di kawasan kelas atas Hamptons Seaside di New York, kata pihak berwenang pada hari Selasa. SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS
Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Justin Timberlake tabiatnya kerap mengundang kontroversi. Terakhir, ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk.


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

4 menit lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

4 menit lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

6 menit lalu

Sutradara Kimo Stamboel menggarap film Netflix original zombie pertama dari Indonesia, Abadi Nan Jaya (judul sementara). Dok Netflix
Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

Netflix menggandeng sutradara Kimo Stamboel dalam memproduksi film zombie, Abadi Nan Jaya (judul sementara).


Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

6 menit lalu

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (kiri) membantu calon penumpang pesawat untuk menggunakan pintu otomatis (autogate) pemeriksaan imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Januari 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi Bandara Soekarno Hatta meresmikan 68 autogate baru di Terminal 3, dan 10 autogate baru di Terminal 2 untuk mempermudah dan memperketat layanan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan Imigrasi berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem PDN.


Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

9 menit lalu

All New Toyota Corolla Altis
Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

Corolla-ness, Toyota mengembangkannya sebagai mobil yang berkualitas tinggi, tangguh, dan prestisius.


Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

9 menit lalu

Gunung Ibu mengeluarkan abu vulkanik terlihat dari Desa Gam Ici Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin 13 Mei 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi yang menghasilkan kolom abu setinggi lima kilometer dari puncak Gunung Ibu pada Rabu (13/5) pukul 09:12 WIT dengan intensitas tebal condong ke arah barat dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 5 menit 6 detik.  ANTARA FOTO/Andri Saputra
Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

Badan Geologi mencatat erupsi Gunung Ibu memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter sekitar pukul 20.10 WIT.


Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

17 menit lalu

Anggota komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu
Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

Lembaga MPR RI terdiri dari unsur anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Maka elemen-elemen tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pimpinan maupun anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mewakili lembaga MPR RI.


Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

21 menit lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

Mantan terpidana koruptor Irman Gusman akan antarkan berkas administratif ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada Jumat 21 Juni 2024.


Mengenali Game Black Myth: Wukong, Perjalanan Kera Sakti

22 menit lalu

Tampilan game Black Myth: Wukong (Dok. Game Rant)
Mengenali Game Black Myth: Wukong, Perjalanan Kera Sakti

lack Myth: Wukong dikembangkan oleh Game Science, studio di Shenzhen, Cina