Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sikap Presiden Soal Pilkada

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak sepantasnya mendua. Jika dia memang tidak setuju penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, seharusnya sejak awal hal itu tecermin dalam sikap Partai Demokrat yang dipimpinnya. Sebagai kepala pemerintahan, dia bahkan bisa menarik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memuat aturan kontroversial itu.

Sikap tegas Presiden perlu ditunjukkan lantaran polemik mengenai RUU itu sudah berkepanjangan. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih-pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu-tampak ngotot menginginkan penghapusan pilkada langsung untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka mendorong pemilihan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Koalisi Merah Putih berdalih perubahan itu akan menghemat anggaran. Tapi, sulit dimungkiri, koalisi ini amat diuntungkan bila RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang. Kelak koalisi yang amat dominan di banyak DPRD ini akan "memiliki" banyak kepala daerah.

Adapun partai politik yang berada pada kubu pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersikap berbeda. Mereka menolak tegas penghapusan pilkada langsung. Sikap serupa juga diperlihatkan oleh para kepala daerah dan kalangan penyokong otonomi daerah. Mereka berargumen, demokrasi seharusnya tidak dinilai dengan uang.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikhawatirkan pula akan memunculkan kartel politik yang mendikte kebijakan banyak daerah. Mekanisme ini juga rawan suap dan kongkalikong antara calon kepala daerah dan para anggota DPRD. Akibatnya, kepentingan rakyat akan diabaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah semestinya segera bersikap tegas dengan menarik lagi RUU itu. Tidak ada gunanya pembahasan RUU itu diteruskan karena akan sulit mencapai titik temu. Voting memang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan. Masalahnya, tak ada keperluan mendesak untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah.

Sudah berkali-kali pemerintah mengevaluasi pemilihan langsung kepala daerah. Hasilnya, seperti yang tecermin dalam Naskah Akademik RUU Pilkada, hanya penghapusan pilkada langsung untuk gubernur yang direkomendasikan, dan bukan untuk bupati serta wali kota. Janggal bila Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkesan memaksakan pembahasan RUU itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.

Bila pemerintah menarik RUU itu, kita justru bisa mengevaluasi lagi pilkada secara lebih cermat. Betapa berbahaya bila keinginan ke arah sentralisasi itu dibiarkan. Kali ini soal pilkada langsung yang diperdebatkan, lain kali mungkin pemilihan presiden langsung yang digugat. Bukankah pemilihan presiden juga bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat agar lebih praktis dan efisien?

Presiden Yudhoyono, yang cukup berhasil menjaga demokrasi selama 10 tahun memerintah, seharusnya tidak membiarkan republik ini kembali ke ala Orde Baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serangan Israel Bunuh Sedikitnya 42 Orang di Kamp Pengungsi Bersejarah Gaza

6 menit lalu

Kamp pengungsi Al Shati berdiri di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di tengah konflik Israel-Hamas, di Kota Gaza, 22 Juni 2024. REUTERS/Ayman Al Hassi
Serangan Israel Bunuh Sedikitnya 42 Orang di Kamp Pengungsi Bersejarah Gaza

Israel terus-menerus menyerang zona aman di Gaza, kali ini, sedikitnya 42 orang tewas setelah serangan ke kamp pengungsi bersejarah.


Menteri Zulhas Naikkan Harga Minyakita, YLKI: Gerus Alokasi Belanja Masyarakat

12 menit lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyakita kepada pengunjung bazar pangan murah di Kids Republic School, Jakarta Timur pada Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Zulhas Naikkan Harga Minyakita, YLKI: Gerus Alokasi Belanja Masyarakat

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau Minyakita akan dinaikkan menjadi Rp15.500 per liter minggu depan.


BMKG Prediksi Jakarta Cerah Seharian, Namun Kualitas Udaranya Tergolong Buruk

26 menit lalu

Gedung perkantoran terselimuti kabut polusi di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
BMKG Prediksi Jakarta Cerah Seharian, Namun Kualitas Udaranya Tergolong Buruk

Cuaca Jakarta diprediksi cerah sepanjang hari ini. Namun, tingkat polusinya juga sedang tinggi.


Spesial Liburan Sekolah, KAI Beri Diskon Makanan dan Gratis Kerajinan Kertas Kereta

42 menit lalu

Ratusan calon penumpang kereta api memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Libur panjang sekolah dimanfaatkan warga untuk liburan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. TEMPO/Subekti
Spesial Liburan Sekolah, KAI Beri Diskon Makanan dan Gratis Kerajinan Kertas Kereta

PT KAI menghadirkan program khusus liburan sekolah bernama Kidsfun Menu with Papercraft Train Series hingga 28 Juli 2024.


Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

44 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

Penjelasan Bamsoet lulus S2 dahulu baru S1.


63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

54 menit lalu

Walikota Solo Joko Widodo berpose di depan mobil Kiat Esemka. TEMPO/Ukky Primartantyo
63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

Presiden Jokowi berulangtahun ke-63 pada 21 Juni lalu. Karier politiknya melejit ketika ia berhasil menjabat dua periode sebagai Wali Kota Solo.


Asal Usul Pelat Nomor Kendaraan Satu Huruf, Ini Daftar dan Cara Baca Pelat Nomor

57 menit lalu

Ilustrasi plat mobil. momobil.id
Asal Usul Pelat Nomor Kendaraan Satu Huruf, Ini Daftar dan Cara Baca Pelat Nomor

Masih banyak yang belum tahu bahwa gabungan antara huruf dan angka di pelat nomor kendaraan memiliki arti dan ada asal usulnya.


IQAir Catat Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Belum Berubah Empat Hari Terakhir

58 menit lalu

Deretan gedung bertingkat yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
IQAir Catat Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Belum Berubah Empat Hari Terakhir

Data IQAir menunjukkan polusi udara di Jakarta sedang tinggi. Konsentrasi polutan PM 2,5 mencapai 80 mikrogram per meter kubik.


Jadwal Piala AFF U-16 2024: Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Senin Malam 24 Juni

59 menit lalu

Pesepak bola Timnas Indonesia Evandra (kiri) berselebrasi bersama rekannya Mierza (kanan) usai mencetak gol ke gawang Singapura pada pertandingan penyisihan grup A Piala AFF U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat 21 Juni 2024. Timnas Indonesia menang atas Singapura dengan skor 3-0. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Jadwal Piala AFF U-16 2024: Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Senin Malam 24 Juni

Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di laga kedua Grup A Piala AFF U-16 2024 akan digelar di Stadion Manahan Solo, Senin, 24 Juni 2024, mulai 19.30 WIB.


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

1 jam lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.