Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Cap Politikus

Oleh

image-gnews
Iklan

Badan Pemeriksa Keuangan bakal mudah bermetamorfosis menjadi alat politik, minimal lembaga berkinerja buruk, jika rekrutmen anggotanya terus berlangsung seperti sekarang. Bukan hanya tidak transparan, proses pemilihannya pun dipaksa berfokus menyeleksi daftar calon yang kurang bermutu.

Dua dari lima calon terpilih anggota pimpinan BPK kali ini bahkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri-lembaga yang berwenang menyeleksi sekaligus memilih pimpinan BPK. Mereka adalah Achsanul Qosasi asal Partai Demokrat dan Harry Azhar Azis yang merupakan politikus Partai Golkar.

Rumus lama kembali dipakai oleh Komisi Keuangan DPR dalam memilih anggota pimpinan BPK. Mereka seakan mengutamakan rekan-rekannya yang sedang mencari kursi jabatan. Kebetulan, baik Achsanul Qosasi maupun Harry Azhar gagal terpilih lagi sebagai anggota DPR karena kalah di daerah pemilihan masing-masing.

Hasil pemilihan anggota pimpinan BPK itu mengisyaratkan bagaimana watak kinerjanya kelak. Yang mudah terbayang: kalaupun para politikus itu tak terbukti tercela, dan meski ada kewajiban keluar dari partai, mereka tetap akan sulit menghindari tarik-menarik kepentingan, terutama yang datang dari partai asal mereka. Kedekatan pribadi saja berpeluang mengaburkan batas antara tugas sebagai pejabat publik dan sebagai kepanjangan partai, apalagi keterikatan struktural dan "ideologis".

Boleh saja ada yang berpendapat semua kekhawatiran itu hanya patut diuji dengan bukti: bahwa calon-calon itu mesti diberi kesempatan menunjukkan diri memang layak dipilih. Tapi menyerahkan keputusannya kepada DPR sudah sangat salah sejak awal. Benturan kepentingan dimulai justru dari sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bolong-bolong dalam pemilihan anggota BPK itu merupakan akibat langsung dari ketentuan hukum mengenai cara pemilihannya. Berbeda dengan pengisian jabatan komisioner untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, pemilihan anggota BPK dilakukan tanpa melalui panitia seleksi yang independen. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa pelaksana pemilihan sepenuhnya adalah DPR.

Dijalankannya ketentuan itu, ditambah pemungutan suara secara tertutup dalam penentuan akhirnya, menurut Indonesia Corruption Watch, telah menyebabkan kinerja BPK periode saat ini mengalami kemunduran. ICW menyebutkan bukti, antara lain, buruknya audit proyek fasilitas olahraga Hambalang dan berbagai audit di level daerah. Tentu saja, ini belum ditambah fakta bahwa Ketua BPK Hadi Poernomo terjerat kasus korupsi.

Agar kemunduran BPK bisa dihentikan, ketentuan ihwal pemilihan anggotanya dalam undang-undang mesti diubah. Begitu pula aturan pelaksanaannya. Usul yang wajib diadopsi adalah pembentukan panitia seleksi yang terlepas dari campur tangan siapa pun. Selain itu, patut dipertimbangkan pula pembagian komposisi keanggotaan secara tegas, yang terdiri atas politikus, pejabat karier, dan kalangan profesional, serta syarat kualifikasi sebagai auditor.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

1 menit lalu

Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

PT Unilever Indonesia Tbk. mengumumkan komposisi direksi yang baru.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

5 menit lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

7 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

27 menit lalu

Sejumlah pencari kerja antre untuk masuk ke dalam area Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

Pada bursa ini tersedia 5.435 lowongan kerja dari 40 perusahaan.


Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

32 menit lalu

Wisatawan mancanegara melakukan ritual melukat atau pembersihan diri di Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar, Bali, Rabu, 24 April 2024. Ritual tersebut direncanakan masuk dalam agenda World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

Melukat adalah ritual khas yang ditujukan untuk membersihkan diri dan biasa dilakukan oleh umat Hindu maupun masyarakat Bali. Ini tata caranya.


Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

33 menit lalu

Perdana Menteri Cina Li Qiang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat pertemuan mereka di Putrajaya, Malaysia, 19 Juni 2024. Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS
Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

Malaysia sepakat untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain melalui jalur dialog.


Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

33 menit lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

KJRI telah menemui Revi Cahya Windi Sulihatun, WNI yang sempat dinyatakan hilang di Osaka Jepang.


KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

33 menit lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menyita 54 bidang tanah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera.


IMIFEST 2024 Akan Layani Seribu Pemohon Paspor Dalam Sehari

33 menit lalu

Festival Imigrasi 2024, kerja sama KantorImigrasi Kelas I TPI Bandung dan Tempo aja!
IMIFEST 2024 Akan Layani Seribu Pemohon Paspor Dalam Sehari

Pada tahun 2023, Imifest sukses diselenggarakan di Denpasar, Bali, dan Yogyakarta, DIY.


Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

33 menit lalu

Kampung wisata Purbayan Kotagede Yogyakarta. Dok. Istimewa
Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

Di festival ini, wisatawan bisa melihat lebih dekat berbagai keunikan 25 kampung wisata di Kota Yogyakarta