Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memutus Gerontokrasi Partai

image-profil

image-gnews
Iklan

Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Pusat Penelitian Politik-LIPI

Kepemimpinan partai politik di Indonesia semakin lama mengarah ke pengkultusan figur ketua umum. Premis tersebut setidaknya telah dibahas oleh berbagai analis yang menyebutkan bahwa kaderisasi partai politik macet sehingga memunculkan pragmatisme politik dengan mengangkat pengusaha dan sanak famili elite partai menjadi pengurus partai. Dari situ, kemudian ditemukan dua penilaian mendasar mengenai macetnya kaderisasi partai politik.

Pertama, partai secara ekonomi-politik telah berkembang menjadi lembaga ekonomi semu yang menjadikan pengaruh politik maupun akses kebijakan sebagai komoditas politik bagi pengusaha. Kedua, partai, tidak lebih, diartikan sebagai relasi arisan keluarga inti, di mana mekanisme kerja organisasi sebuah partai tidak lebih dari sekadar pembagian fungsi antar-anggota keluarga.

Kedua tesis itulah yang kini melanda dalam institusionalisasi maupun kaderisasi partai politik di Indonesia sekarang ini. Kita bisa melihat banyaknya figur pengusaha yang masuk dalam pejabat teras partai karena kekuatan kapitalnya berkontribusi terhadap eksistensi dan survivalitas partai dalam arena kontestasi politik. Adapun masuknya sanak famili sendiri adalah bagian kooptasi figur untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin teras partai sehingga nantinya pucuk pimpinan partai hanya bersirkulasi dalam relasi keluarga inti, tanpa harus berpindah ke figur orang lain.

Adanya logika pragmatis yang telah programatik dalam tubuh kepartaian sekarang ini mengindikasikan bahwa esensi partai sebagai artikulator aspirasi publik sudah semakin hilang. Maka, tidaklah mengherankan apabila rilis berbagai lembaga survei sendiri menempatkan kredibilitas publik terhadap partai politik sudah semakin menipis, dengan berbagai skandal kasus korupsi politik yang mendera. Ditambah lagi, struktur dan kontur partai yang tidak lagi advokatif terhadap isu publik karena seringnya partai tetap menjaga kursi kekuasaan maupun kunci anggaran. Maka, tidaklah mengherankan apabila wajah partai sekarang ini tidak lebih dari sekadar perusahaan mini keluarga.

Akar dari kaderisasi dan institusionalisasi partai sekarang ini adalah masih kuatnya patronase elite tua dalam tubuh partai politik. Dalam berbagai klausul, kita bisa melihat masih kuatnya hegemoni elite dalam tubuh partai politik dibandingkan dengan majunya arus kaderisasi partai politik dari bawah. Elite bisa diartikan dari famili maupun kapitalis yang bercokol dalam tubuh partai tersebut. Hal itu terjadi lantaran era kepartaian kita telah mengarahkan kepada era catch-all party, yang menuntun partai secara tidak langsung berkembang menjadi partai yang tidak ideologis lagi karena lebih berupaya pada pengejaran kepentingan akumulasi suara dan kuasa, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Sebenarnya, pengerucutan partai menjadi partai keluarga atau partai kapitalis sudah terjadi semenjak pemilu langsung diterapkan pada 2004. Saat itulah kemudian partai politik berpikir bahwa eksistensi dalam kancah politik ditentukan dalam dua poin, yakni kapital dan figur. Kapital dibutuhkan karena tuntutan sistem elektoral yang mengharuskan peran kampanye dilakukan secara maksimalis dan masif untuk bisa menjangkau seluruh segmentasi pemilih. Figur dibutuhkan untuk memperkuat citra partai agar bisa lebih populis dan afirmatif di tingkat bawah masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua gejala inilah yang lazim disebut sebagai gerontokrasi politik. Fenomena politik yang mengisyaratkan adanya degradasi politik dari sebuah partai ketika fungsi kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Gerontokrasi sendiri terjadi lantaran partai tidak bisa mengaktualisasi diri secara organisatoris sebagai lembaga publik, melainkan berkembang menjadi lembaga privat semata. Kondisi tersebut dapat ditelusuri dari motivasi pembentukan partai itu sendiri.

Dalam pengalaman demokrasi liberal sendiri, pembentukan partai politik itu sendiri diartikan sebagai bentuk perjuangan ideologis untuk mencapai orientasi politik tertentu. Hal ini bisa kita temui dari beragam corak identitas maupun ideologi politik yang mewarnai tumbuhnya partai politik di sana, di samping juga memiliki akar massa yang kuat. Sementara itu, jika dibandingkan, kasus terbentuknya partai politik di negara berkembang sendiri lebih disebabkan oleh adanya kekuatan figur dan kapital.

Yang disesalkan dari bercokolnya gerontokrasi dalam tubuh partai adalah matinya suksesi kaum muda untuk menjadi pemimpin partai. Kemunculan politikus muda dalam tubuh partai sekarang ini merupakan bagian dari pola kaderisasi peer group yang dilakukan oleh elite senior sehingga kemudian terjadilah politik balas budi dalam tubuh partai politik. Dengan adanya pola patronase yang ditekankan dan diwajibkan hadir dalam bentuk kaderisasi partai, kondisi tersebut menjadikan gerak ideologi politikus muda tidak berkembang secara maksimal.

Pada akhirnya kemudian, tidak ada kebaruan yang muncul dalam wajah partai politik jikalau politikus muda tidak diberi ruang bergerak bebas dan pola gerontokrasi masih tetap berjalan. Akibatnya, partai politik dalam menapaki jalan kompetisi akan semakin sulit jikalau partai tidak bisa fleksibel di akar rumput mencari suara dengan dukungan orang muda di dalamnya.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

6 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

8 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

12 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

13 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

13 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

25 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

29 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

29 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

31 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.


Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

45 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.