Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Pusat Penelitian Politik-LIPI
Kepemimpinan partai politik di Indonesia semakin lama mengarah ke pengkultusan figur ketua umum. Premis tersebut setidaknya telah dibahas oleh berbagai analis yang menyebutkan bahwa kaderisasi partai politik macet sehingga memunculkan pragmatisme politik dengan mengangkat pengusaha dan sanak famili elite partai menjadi pengurus partai. Dari situ, kemudian ditemukan dua penilaian mendasar mengenai macetnya kaderisasi partai politik.
Pertama, partai secara ekonomi-politik telah berkembang menjadi lembaga ekonomi semu yang menjadikan pengaruh politik maupun akses kebijakan sebagai komoditas politik bagi pengusaha. Kedua, partai, tidak lebih, diartikan sebagai relasi arisan keluarga inti, di mana mekanisme kerja organisasi sebuah partai tidak lebih dari sekadar pembagian fungsi antar-anggota keluarga.
Kedua tesis itulah yang kini melanda dalam institusionalisasi maupun kaderisasi partai politik di Indonesia sekarang ini. Kita bisa melihat banyaknya figur pengusaha yang masuk dalam pejabat teras partai karena kekuatan kapitalnya berkontribusi terhadap eksistensi dan survivalitas partai dalam arena kontestasi politik. Adapun masuknya sanak famili sendiri adalah bagian kooptasi figur untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin teras partai sehingga nantinya pucuk pimpinan partai hanya bersirkulasi dalam relasi keluarga inti, tanpa harus berpindah ke figur orang lain.
Adanya logika pragmatis yang telah programatik dalam tubuh kepartaian sekarang ini mengindikasikan bahwa esensi partai sebagai artikulator aspirasi publik sudah semakin hilang. Maka, tidaklah mengherankan apabila rilis berbagai lembaga survei sendiri menempatkan kredibilitas publik terhadap partai politik sudah semakin menipis, dengan berbagai skandal kasus korupsi politik yang mendera. Ditambah lagi, struktur dan kontur partai yang tidak lagi advokatif terhadap isu publik karena seringnya partai tetap menjaga kursi kekuasaan maupun kunci anggaran. Maka, tidaklah mengherankan apabila wajah partai sekarang ini tidak lebih dari sekadar perusahaan mini keluarga.
Akar dari kaderisasi dan institusionalisasi partai sekarang ini adalah masih kuatnya patronase elite tua dalam tubuh partai politik. Dalam berbagai klausul, kita bisa melihat masih kuatnya hegemoni elite dalam tubuh partai politik dibandingkan dengan majunya arus kaderisasi partai politik dari bawah. Elite bisa diartikan dari famili maupun kapitalis yang bercokol dalam tubuh partai tersebut. Hal itu terjadi lantaran era kepartaian kita telah mengarahkan kepada era catch-all party, yang menuntun partai secara tidak langsung berkembang menjadi partai yang tidak ideologis lagi karena lebih berupaya pada pengejaran kepentingan akumulasi suara dan kuasa, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
Sebenarnya, pengerucutan partai menjadi partai keluarga atau partai kapitalis sudah terjadi semenjak pemilu langsung diterapkan pada 2004. Saat itulah kemudian partai politik berpikir bahwa eksistensi dalam kancah politik ditentukan dalam dua poin, yakni kapital dan figur. Kapital dibutuhkan karena tuntutan sistem elektoral yang mengharuskan peran kampanye dilakukan secara maksimalis dan masif untuk bisa menjangkau seluruh segmentasi pemilih. Figur dibutuhkan untuk memperkuat citra partai agar bisa lebih populis dan afirmatif di tingkat bawah masyarakat.
Kedua gejala inilah yang lazim disebut sebagai gerontokrasi politik. Fenomena politik yang mengisyaratkan adanya degradasi politik dari sebuah partai ketika fungsi kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Gerontokrasi sendiri terjadi lantaran partai tidak bisa mengaktualisasi diri secara organisatoris sebagai lembaga publik, melainkan berkembang menjadi lembaga privat semata. Kondisi tersebut dapat ditelusuri dari motivasi pembentukan partai itu sendiri.
Dalam pengalaman demokrasi liberal sendiri, pembentukan partai politik itu sendiri diartikan sebagai bentuk perjuangan ideologis untuk mencapai orientasi politik tertentu. Hal ini bisa kita temui dari beragam corak identitas maupun ideologi politik yang mewarnai tumbuhnya partai politik di sana, di samping juga memiliki akar massa yang kuat. Sementara itu, jika dibandingkan, kasus terbentuknya partai politik di negara berkembang sendiri lebih disebabkan oleh adanya kekuatan figur dan kapital.
Yang disesalkan dari bercokolnya gerontokrasi dalam tubuh partai adalah matinya suksesi kaum muda untuk menjadi pemimpin partai. Kemunculan politikus muda dalam tubuh partai sekarang ini merupakan bagian dari pola kaderisasi peer group yang dilakukan oleh elite senior sehingga kemudian terjadilah politik balas budi dalam tubuh partai politik. Dengan adanya pola patronase yang ditekankan dan diwajibkan hadir dalam bentuk kaderisasi partai, kondisi tersebut menjadikan gerak ideologi politikus muda tidak berkembang secara maksimal.
Pada akhirnya kemudian, tidak ada kebaruan yang muncul dalam wajah partai politik jikalau politikus muda tidak diberi ruang bergerak bebas dan pola gerontokrasi masih tetap berjalan. Akibatnya, partai politik dalam menapaki jalan kompetisi akan semakin sulit jikalau partai tidak bisa fleksibel di akar rumput mencari suara dengan dukungan orang muda di dalamnya.
