Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Talangan buat Lapindo

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah mesti berhati-hati mengalokasikan anggaran ganti rugi buat korban lumpur Lapindo di dalam peta area yang terkena dampak. Tak sepantasnya pemerintah mengambil alih beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga Bakrie. Tapi, kalau sekadar memberikan dana talangan, bisa saja hal itu dilakukan.

Sikap pemerintah benar-benar diuji setelah proses penyelesaian ganti rugi korban Lapindo terasa bertele-tele. Lahan penduduk yang belum dilunasi sekitar 20 persen dari 640 hektare area yang terkena dampak semburan lumpur. Nilai ganti rugi yang mencapai Rp 781 miliar itu seharusnya diselesaikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Pemerintah selama ini hanya memberikan ganti rugi bagi korban di luar peta dampak.

Karena PT Minarak Lapindo tak segera melunasi ganti rugi tersebut, muncul usul agar pemerintah turun tangan. Saran itu juga muncul dalam rapat koordinasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kota Sidoarjo baru-baru ini.

Ketua Dewan Pengarah BPLS, Djoko Kirmanto, menyebutkan dua opsi yang diusulkan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah memberikan dana talangan kepada PT Minarak Lapindo untuk mengganti kerugian masyarakat Sidoarjo yang berada di dalam peta area dampak yang belum dibayar. Kedua, pemerintah menanggung penuh sisa ganti rugi tersebut. Jika opsi terakhir yang dipilih, hal itu akan membebani anggaran negara. Selama ini negara telah mengucurkan Rp 8,4 triliun untuk mengatasi dampak semburan sejak 2007.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itulah pentingnya sikap Menteri Keuangan Chatib Bisri. Sejauh ini ia menolak opsi pemberian ganti rugi oleh pemerintah, dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkannya. Putusan MK beberapa waktu yang lalu memang hanya bisa dimaknai: pemerintah mesti memastikan korban Lapindo di luar area terkena dampak mendapatkan ganti rugi. Putusan itu untuk memenuhi permohonan korban di dalam peta area dampak lumpur Lapindo yang merasa diperlakukan tak adil. Soalnya, para korban di luar area terkena dampak justru telah mendapatkan ganti rugi karena ditangani langsung oleh pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah cukup mendesak keluarga Bakrie, yang bertanggung jawab melunasi ganti rugi bagi korban di dalam peta dampak lumpur. Sebagai pemilik PT Lapindo Brantas-perusahaan minyak dan gas yang memicu semburan lumpur di Sidoarjo- keluarga ini semestinya tidak lari dari tanggung jawab. Tapi, kalau keluarga Bakrie benar-benar belum bisa membayarnya, pemerintah boleh saja menalanginya seperti yang diusulkan dalam rapat koordinasi BPLS dengan sejumlah kementerian.

Opsi memberikan dana talangan itu harus disertai kesanggupan tertulis dari keluarga Bakrie untuk mengganti dana talangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, korban lumpur Lapindo tidak terkatung-katung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terima Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo Disebut Punya Jasa Besar untuk Polri

2 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terima Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo Disebut Punya Jasa Besar untuk Polri

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri.


Kota Padang Gelar Kelurahan Tangguh Bencana

16 menit lalu

Penjabat Wali Kota Padang Andree Harmadi Algamar saat meresmikan Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (20/6/2024).
Kota Padang Gelar Kelurahan Tangguh Bencana

Potensi bencana alam di Kota Padang diantaranya banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, tsunami.


Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

18 menit lalu

Justin Timberlake ditampilkan dalam foto resmi polisi setelah dia ditangkap karena mengemudi sambil mabuk, dalam gambar yang dirilis pada 18 Juni 2024. Justin dilaporkan gagal mematuhi rambu berhenti dan dua kali keluar dari jalurnya di kawasan kelas atas Hamptons Seaside di New York, kata pihak berwenang pada hari Selasa. SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS
Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Justin Timberlake tabiatnya kerap mengundang kontroversi. Terakhir, ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk.


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

21 menit lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

21 menit lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

23 menit lalu

Sutradara Kimo Stamboel menggarap film Netflix original zombie pertama dari Indonesia, Abadi Nan Jaya (judul sementara). Dok Netflix
Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

Netflix menggandeng sutradara Kimo Stamboel dalam memproduksi film zombie, Abadi Nan Jaya (judul sementara).


Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

23 menit lalu

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (kiri) membantu calon penumpang pesawat untuk menggunakan pintu otomatis (autogate) pemeriksaan imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Januari 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi Bandara Soekarno Hatta meresmikan 68 autogate baru di Terminal 3, dan 10 autogate baru di Terminal 2 untuk mempermudah dan memperketat layanan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan Imigrasi berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem PDN.


Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

25 menit lalu

All New Toyota Corolla Altis
Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

Corolla-ness, Toyota mengembangkannya sebagai mobil yang berkualitas tinggi, tangguh, dan prestisius.


Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

26 menit lalu

Gunung Ibu mengeluarkan abu vulkanik terlihat dari Desa Gam Ici Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin 13 Mei 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi yang menghasilkan kolom abu setinggi lima kilometer dari puncak Gunung Ibu pada Rabu (13/5) pukul 09:12 WIT dengan intensitas tebal condong ke arah barat dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 5 menit 6 detik.  ANTARA FOTO/Andri Saputra
Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

Badan Geologi mencatat erupsi Gunung Ibu memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter sekitar pukul 20.10 WIT.


Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

34 menit lalu

Anggota komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu
Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

Lembaga MPR RI terdiri dari unsur anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Maka elemen-elemen tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pimpinan maupun anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mewakili lembaga MPR RI.