Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Kekalahan di MK

Oleh

image-gnews
Iklan

Manuver politik Koalisi Merah Putih sangat mungkin bakal kian menjadi-jadi setelah uji materi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan itu berimplikasi luas. Dengan leluasa, kubu pendukung Prabowo Subianto ini, misalnya, bisa mendudukkan calon pilihannya sebagai Ketua DPR dan MPR. Ini artinya, mereka punya kekuatan di parlemen untuk menyandera pemerintah.

Salah satu gugatan yang ditolak MK adalah Pasal 84, yang antara lain memuat tentang pimpinan DPR yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkeberatan atas pasal tersebut karena mereka merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Selama ini partai pemenang pemilu otomatis menjadi Ketua DPR.

Diberlakukannya pasal itu jelas mementahkan peluang PDIP. Mereka berharap MK mengabulkan keberatan tersebut. Tapi Mahkamah menolak keberatan itu. Inilah pukulan telak kedua bagi partai-partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo. Sebelumnya, mereka kalah voting dalam rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Publik memang mengecam keras DPR yang mengesahkan pemilihan tak langsung dan memangkas hak demokrasi rakyat itu. Namun, tanpa memperkuat lobi-lobi di DPR, kubu ini akan kembali menelan kekalahan pahit. Bisa dihitung, misalnya, gabungan suara dukungan untuk Koalisi Merah Putih-terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan-di DPR periode mendatang mencapai 291 kursi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditambah Demokrat sebanyak 61 kursi, persekongkolan partai-partai itu akan mengempaskan PDIP, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura, yang hanya memiliki sekitar 208 kursi. Akibat yang tampak sangat jelas: Koalisi akan menguasai sejumlah pimpinan di DPR, MPR, maupun alat kelengkapannya. Mereka, sekalipun tak mudah, juga bisa kembali menggulirkan pemilihan presiden oleh MPR seperti di zaman Orde Baru dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih fatal dari itu, mereka tak akan sulit mengganjal setiap program pemerintah Jokowi. Anggaran pembangunan pun bisa mereka otak-atik seenaknya. Dengan kekuatan seperti itu, Koalisi tak pelak bisa berubah menjelma menjadi monster demokrasi. Tak hanya berperan sebagai kekuatan penyeimbang sebagaimana mereka citrakan selama ini, mereka lebih jauh lagi akan bergerak sebagai penyandera pemerintahan. Kartel politik yang mereka bangun bahkan bisa menentukan siapa saja pengendali proyek-proyek politik dan ekonomi selama lima tahun ke depan.

Situasi tersebut jelas sangat mencemaskan. Apalagi sejumlah nama yang diajukan sebagai pimpinan Dewan periode mendatang ternyata pernah tersangkut kasus hukum. Munculnya nama-nama bermasalah tersebut jelas kian memperpanjang daftar citra buruk Dewan yang selama ini mereka sandang. Bisa dibayangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan luar biasa repot membendung korupsi para politikus lancung itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

18 detik lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Jumlah Jemaah Haji Meninggal Bertambah Lebih dari 1.000: Apa Saja Sebabnya?

2 menit lalu

Peziarah Muslim disiram air saat cuaca sangat panas, pada hari pertama ritual lempar jamrah, saat ibadah haji tahunan, di Mina, Arab Saudi, 16 Juni 2024. Arab Saudi mengeluarkan peringatan waspada terhadap cuaca panas ekstrem yang dapat mengakibatkan heat stroke bagi para jemaah haji. REUTERS/Saleh Salem
Jumlah Jemaah Haji Meninggal Bertambah Lebih dari 1.000: Apa Saja Sebabnya?

Mayoritas korban adalah jemaah haji tidak terdaftar yang melaksanakan ibadah haji di tengah cuaca ekstrem yang sangat panas di Arab Saudi.


Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

13 menit lalu

Para dokter saat protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

Sejumlah akademisi dan dokter di Korea Selatan memprotes kebijakan baru pemerintah soal penerimaan Jurusan Kedokteran.


Andre Taulany Pernah Maju di Pilkada Tangsel 2010, Kini Langkahnya Diikuti Marshel Widianto

14 menit lalu

Andre Taulany . FOTO ANTARA/Muhammad Deffa
Andre Taulany Pernah Maju di Pilkada Tangsel 2010, Kini Langkahnya Diikuti Marshel Widianto

Partai Gerindra usung komika Marshel Widianto sebagai bakal calon Wakil Wali Kota di Pilkada Tangsel 2024. Sebelumnya, Andre Taulany pernah maju.


Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Keterangan tertulis Kementerian Pertahanan menyebut Prabowo menemui Jokowi seusai jam berkantor di kementerian.


Rincian UKT Unsoed Terbaru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri 2024

17 menit lalu

Unsoed sosialisasikan beasiswa unggulan dosen Indonesia-Dalam Negeri. dok/unsoed.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Rincian UKT Unsoed Terbaru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri 2024

Unsoed batalkan kenaikan UKT dan IPI. Simak rincian UKT Unsoed terbaru untuk mahasiswa dari jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri 2024.


Jadwal Lengkap Kepulangan Jemaah Haji Indonesia 2024

21 menit lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jadwal Lengkap Kepulangan Jemaah Haji Indonesia 2024

Jadwal Kepulangan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua kloter, berikut tanggalnya


Minum Kopi Bisa Memicu Kecemasan?

22 menit lalu

Ilustrasi wanita minum kopi. Foto: Unsplash.com/Freestocks
Minum Kopi Bisa Memicu Kecemasan?

Kandungan kafein dari satu cangkir minum kopi atau teh bisa berbeda kadarnya dipengaruhi proses pembuatan dan jenisnya.


Barasuara Merilis Album Jalaran Sadrah Isi 9 Lagu

22 menit lalu

Vokalis kelompok musik Barasuara Iga Massardi (tengah), Asteriska (kanan) dan Puti Chitara (kiri) tampil dalam Joyland Festival Bali 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu 18 Maret 2023. Barasuara membawakan sejumlah lagu diantaranya Api dan Lentera, Bahas Bahasa dan Mengunci Ingatan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barasuara Merilis Album Jalaran Sadrah Isi 9 Lagu

Grup musik Barasuara merilis album ketiga berjudul Jalaran Sadrah pada Jumat, 21 Juni 2024


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

27 menit lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran