Empat medali emas perolehan Indonesia dalam Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, menunjukkan bahwa kita makin jauh tertinggal dalam kancah olahraga tingkat Asia. Tim Merah Putih hanya mampu meraih posisi ke-16, bahkan di bawah bangsa serumpun Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Emas dari Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari (ganda putri bulu tangkis) Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (ganda putra bulu tangkis), Maria Natalia Londa (lompat jauh putri), dan Juwita Niza Wasmi (wushu) ini jauh di bawah target. Menteri Olahraga Roy Suryo sebelumnya menyebutkan target kita adalah sembilan medali emas dan masuk 10 besar.
Ada yang menggembirakan, atau malah menyedihkan: para juara ini lahir nyaris tanpa campur tangan pemerintah. Mereka digembleng oleh klub dan kemudian induk cabang olahraga. Bahkan Maria Londa berlatih di lapangan sederhana di Badung, Bali, karena harus tetap bekerja. Para lifter angkat besi, penyumbang perak dan perunggu, adalah hasil gemblengan di Lampung. Sedangkan para pemain bulu tangkis sudah lama hidup dari hadiah di kejuaraan internasional.
Pemerintah hanya memberi dana minim untuk olahraga. Dalam setahun, anggaran pelatihan hingga memberangkatkan atlet 20 cabang Olimpiade ke luar negeri hanya sekitar Rp 250 miliar. Ini bahkan lebih kecil dibanding dana pembinaan cabang renang Australia.
Sebagai perbandingan, anggaran olahraga kita hanya 0,08 persen dari pendapatan negara. Sedangkan Thailand 0,2 persen, bahkan Singapura 4,2 persen. Sebuah studi oleh konsultan olahraga menyebutkan, Indonesia perlu dana Rp 3,1 triliun per tahun untuk bisa kembali menjadi juara SEA Games, masuk lima besar Asian Games, dan 10 besar Olimpiade.
Benar, peningkatan prestasi olahraga tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah. Masyarakat juga harus berperan. Hal ini sudah dilakukan banyak keluarga, yang mengirim anak-anak mereka berlatih di klub-klub. Sayangnya, pembinaan usia dini ini tidak berlanjut ketika anak-anak beranjak dewasa. Mereka kebanyakan memilih serius kuliah karena masa depan sebagai atlet tidak menjanjikan.
Tidak sedikit atlet berprestasi yang kemudian hidup susah di masa tua. Kita masih ingat bagaimana juara dunia tinju Ellyas Pical harus menyambung hidup sebagai penjaga keamanan diskotek di Jakarta setelah gantung sarung tinju.
Pemerintah mesti mendorong pembinaan dengan menciptakan banyak kompetisi dari tingkat klub sampai nasional secara rutin dan berjenjang. Pekan Olahraga Nasional yang digelar empat tahun sekali itu tidak cukup. Pembinaan terhadap atlet juga harus dibarengi pemberian bekal keterampilan dan pengetahuan, yang kelak bisa digunakan setelah mereka pensiun. Insentif besar bagi cabang mandiri seperti bulu tangkis, misalnya berupa keringanan pajak atau subsidi untuk gaji pelatih, juga perlu dipikirkan.
Langkah cepat perlu segera dilakukan karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Peningkatan prestasi atlet harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai atlet kita hanya menjadi penonton di kandang sendiri. Empat tahun bukan waktu yang lama.
