Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Polri Baru

image-profil

image-gnews
Iklan

Aminuddin, Peneliti Sosial Dan Politik Di Bulaksumur Empat Yogyakarta

Mereformasi penegakan hukum yang bebas dari korupsi merupakan salah satu "zikir" politik Joko Widodo semasa kampanye. Cita-cita itu terus menjadi komoditas Jokowi dalam melakukan petualangan kampanye di berbagai daerah. Tak pelak, publik berharap janji kampanye tersebut menempatkan orang-orang berintegritas di kabinet maupun di lembaga negara yang tergolong krusial.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun pada akhir 2015. Penunjukan tersebut menuai pertanyaan dari banyak kalangan. Pasalnya, Jokowi mengabaikan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK untuk menelusuri rekam jejaknya. Hal itu juga dinilai sebagai inkonsistensi Jokowi dalam menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari praktek korupsi. Ini kontras dengan apa yang dilakukannya ketika membentuk Kabinet Kerja, di mana KPK dan PPATK dilibatkan.

Perlu digarisbawahi, bahwasanya Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Hal itu pulalah yang disinyalir oleh banyak pengamat bahwa keputusan Jokowi penuh dengan kepentingan politik sekaligus pesanan partai politik tertentu. Terlebih, Hasto Kristiyanto (pelaksana tugas Sekjen PDIP) mengakui bahwa Budi Gunawan adalah usulan PDIP.

Secara detail, Presiden Jokowi tidak dibebani oleh undang-undang bahwa ia harus melibatkan KPK dan PPATK dalam mengajukan calon Kepala Polri. Jika tidak ada arang melintang, Budi Gunawan akan menjadi Kepala Polri setelah disetujui oleh DPR sesuai dengan amanat konstitusi.

Terlepas dari polemik tersebut, kursi Kepala Polri merupakan tempat ideal sekaligus kunci utama dalam menegakkan hukum. Dengan begitu, orang-orang yang duduk pun harus memiliki integritas, kapabilitas, rekam jejak yang bagus, serta tidak pernah memiliki masalah hukum. Dengan begitu, menjadi relevan apabila publik bertanya-tanya keputusan Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Terlebih, ia memiliki rekam jejak yang mencurigakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut catatan majalah Tempo pada 2010, Budi memiliki rekening gendut yang mencurigakan. Lonjakan jumlah harta bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengherankan. Pada 2008, ia memiliki kekayaan senilai Rp 4,6 miliar. Lima tahun kemudian, harta yang dilaporkan ke KPK meningkat drastis menjadi Rp 22,6 miliar (Editorial Koran Tempo, 12/01).

Langkah Jokowi sekaligus adalah ekspresi antiklimaks atas kepemimpinannya selama ini. Antiklimaks tersebut dapat dicatat dalam dua hal. Pertama, Jokowi yang mengutamakan transparansi sekaligus aspirasi KPK dan PPATK, kini mulai pudar. Kedua, keputusannya juga sebagai antiklimaks dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era SBY, lembaga seperti KPK diminta mengkaji Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon yang selanjutnya diserahkan kepada SBY sebagai pertimbangan. Namun Jokowi tidak melakukannya.

Keputusan Jokowi yang tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam menentukan calon Kepala Polri tidak menerobos rambu-rambu konstitusi. Namun sangat disayangkan jika keberadaan lembaga negara tersebut diabaikan. Ini juga sebagai preseden buruk terhadap pembelajaran politik ke depannya.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

11 Januari 2021

Mabes Polri. polri.go.id
Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya


Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

9 Januari 2021

Anggota kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2020 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan Operasi Lilin Jaya 2020 guna memberikan keamanan dan kenyamanan warga dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR


Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

25 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.


Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

20 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.


Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

20 Desember 2020

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adakan konpres soal Revisi UU antiterorisme Andrea H Poeloengan, Bekto Suprapto Sekretaris, Poengky Indarti, Benediktus Bambang Nurhadi di gedung Kompolnas, 2 Juni 2017. TEMPO/Albert
Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.


IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

30 November 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.


Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

18 November 2020

Nana Sudjana dan Rudy Sufahradi, dicopot karena dinilai gagal mencegah terjadinya kerumunan kala Pandemi Covid-19.
Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

Dicopotnya dia dari jabatan Kapolda Metro Jaya, Bambang menilai tak menghancurkan peluang Nana Sudjana menjadi salah satu calon Kapolri


Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

17 November 2020

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman pada Senin, 26 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

IPW menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri


IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

21 Juni 2020

Ketua Presidium Indonesia police Watch, Neta S. Pane. TEMPO/ Imam Sukamto
IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

Dari data IPW, delapan nama calon Kapolri itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua.


IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

11 Juni 2020

Komjen Idham Azis saat dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019. TEMPO/Subekti.
IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

Menurut prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri.