Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Pembajak Reformasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kabar buruk. Para politikus penyokong Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih terkesan sedang membajak reformasi. Mereka telah memilih figur yang diragukan integritasnya.

Kubu Merah Putih pula yang mengusung pemilihan secara voting dalam penentuan jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mekanisme yang tampak demokratis itu berubah menjadi kartel politik karena diikuti dengan sistem paket. Koalisi Merah Putih sudah membagi-bagi jatah posisi strategis di parlemen.

Tak hanya mengingkari prinsip demokrasi, koalisi yang dominan di parlemen itu juga sembarangan memboyong figur untuk Ketua DPR. Rekam jejak Setya jelas dipertanyakan. Bendahara Partai Golkar itu sudah disebut-sebut dalam urusan yang kurang baik sejak 1998. Saat itu perusahaan Setya menjadi juru tagih piutang Bank Bali ke empat bank yang diambil alih pemerintah karena tak bisa membayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang awalnya tak mengakui piutang itu, setuju membayar Rp 905 miliar. Hanya Rp 350 miliar yang mengalir ke Bank Bali, sisanya menguap. Skandal ini tak pernah diusut aparat hukum, dan Setya terus melenggang di parlemen sebagai anggota Dewan yang digaji negara.

Puluhan tahun sebagai bendahara partai penguasa Orde Baru, Setya disebut pula dalam urusan lain. Nama dia sempat muncul dalam kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Riau hingga proyek kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi pun masih terus menyelidiki peran Setya dalam sejumlah kasus korupsi.

Dengan latar belakang seperti itu, Setya tak pantas diusung menjadi Ketua DPR. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa sia-sia belaka. Reformasi 1998 merupakan wujud perlawanan publik terhadap kekuasaan Golkar, partai Setya itu, dengan satu harapan agar korupsi pada masa Orde Baru bisa diberantas dan politik kembali berfungsi sebagai sumber harapan hidup yang lebih baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koalisi Merah Putih sebelumnya juga gegabah menyetujui mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum akhirnya dibatalkan oleh presiden lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Kini mereka juga mulai berancang-ancang menolak perpu ini.

Bersikap berbeda dalam parlemen akan menyehatkan demokrasi bila dilakukan secara terukur. Koalisi Merah Putih terlihat membalas kekalahannya dalam pemilihan presiden secara "membabi-buta". Setelah berhasil mengusung Setya, mereka bertekad menyapu bersih posisi penting di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kelak, bukan tidak mungkin pula koalisi itu akan mengubah mekanisme pemilihan presiden secara langsung menjadi lewat MPR. Jika hal ini terjadi, reformasi benar-benar tinggal kenangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

3 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

7 menit lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan jenazah terduga anggota OPM/KKB di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

Setelah operasi pengakan hukum kepada TPNPB-OPM di Paniai rampung, personil Satgas Damai Cartenz mendapat supervisi.


Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

24 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

33 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

41 menit lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan pihaknya ikut membantu assesment gangguan server pusat data nasional di Kemenkominfo.


Sederet Artis Terjerat Kasus Narkoba Sampai Medio 2024, Virgoun Susul Epy Kusnandar

41 menit lalu

Virgoun. FOTO/Instagram/Virgoun_
Sederet Artis Terjerat Kasus Narkoba Sampai Medio 2024, Virgoun Susul Epy Kusnandar

Polisi tangkap Virgoun dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Berikut sederet selebritas dicokok karena kasus narkoba hingga pertengahan 2024.


Taman Aglaonema yang Diklaim Terbesar di Dunia Diresmikan di Puri Mataram Yogyakarta

48 menit lalu

Taman Aglaonema di Puri Mataram Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Taman Aglaonema yang Diklaim Terbesar di Dunia Diresmikan di Puri Mataram Yogyakarta

Total ada sebanyak 90.000 tanaman aglaonema yang terdiri dari 209 spesies di Taman Aglaonema Sleman, Yogyakarta.


Kedubes Australia Gelar Festival Barbeku untuk Rayakan 75 Tahun Diplomasi dengan RI

48 menit lalu

Pemenang MasterChef Australia 2023 Brent Draper melakukan demonstrasi masak di acara Taste of Australia 2024, perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia yang digelar di Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kedubes Australia Gelar Festival Barbeku untuk Rayakan 75 Tahun Diplomasi dengan RI

Brent Draper, pemenang MasterChef Australia 2023, turut meramaikan festival barbeku di Jakarta dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia.


Tersangka Kasus Ferienjob yang Ditangkap di Italia Dibebaskan

48 menit lalu

Ferienjob. Istimewa
Tersangka Kasus Ferienjob yang Ditangkap di Italia Dibebaskan

Enik, salah satu tersangka kasus ferienjob resmi bebas setelah ditahan di Venesia, Italia karena jadi buron interpol.


Menteri Zulhas akan Menaikkan Harga MinyaKita, Begini Tanggapan Warga

48 menit lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Menteri Zulhas akan Menaikkan Harga MinyaKita, Begini Tanggapan Warga

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Bagaimana tanggapan pedagang dan konsumen?