Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi bagi FPI

Oleh

image-gnews
Iklan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perlu bertindak nyata terhadap Front Pembela Islam. Tak hanya menggertak, ia semestinya juga segera mengeluarkan peringatan tertulis. Langkah ini akan memudahkan upaya membekukan kegiatan, bahkan membubarkan, FPI.

Sikap lebih tegas mesti diambil setelah organisasi itu melakukan kericuhan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Mereka menolak pelantikan Ahok sebagai gubernur lewat unjuk rasa yang brutal. Kepolisian akhirnya menahan para pelaku dan Novel Bamukmin, penanggung jawab demonstrasi. Polisi juga menyita tujuh karung pecahan batu, pecahan kaca, kotoran sapi, dan satu bilah pedang samurai.

Ulah serupa sudah sering dilakukan FPI. Maka, solusinya tak cukup hanya dengan mempidanakan koordinator lapangan dan para pelaku, tapi juga harus memberi sanksi bagi organisasi ini. Ahok perlu mengeluarkan peringatan tertulis sebagai dasar untuk menghukum FPI lebih berat pada tahap berikutnya. Sanksi dari pemerintah DKI juga bisa menjadi amunisi cadangan apabila pemerintah pusat tidak bertindak tegas.

Wewenang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah pusat atau daerah berhak memberi peringatan tertulis terhadap ormas yang melanggar aturan. Sanksi bisa diberikan kepada FPI lantaran undang-undang ini jelas mengatur larangan: melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, serta memusuhi suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

Undang-undang itu menganut prinsip pemberian sanksi secara bertahap. Peringatan tertulis pertama merupakan dasar untuk memberi peringatan tertulis kedua dan seterusnya. Dengan demikian, peringatan pertama hingga ketiga merupakan modal bagi pemerintah pusat atau daerah untuk mengeluarkan sanksi lebih berat, yakni pembekuan kegiatan atau pembubaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah DKI bisa membekukan kegiatan FPI di wilayahnya dengan pertimbangan DPRD dan kepolisian. Adapun pembubaran organisasi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah, melalui menteri hukum, bisa merekomendasikan pembubaran. Atas rekomendasi ini, kejaksaan kemudian menuntut pembubaran organisasi itu ke pengadilan negeri.

Tuntutan pembubaran lewat pengadilan mesti disertai peringatan tertulis dari pemerintah pusat atau daerah. Tanpa bukti ini, pengadilan bisa menolaknya. Apalagi organisasi yang dibubarkan berhak pula mengajukan kasasi. Inilah pentingnya peringatan tertulis terhadap FPI.

Kementerian Dalam Negeri mengklaim telah memberikan peringatan sebanyak dua kali kepada FPI. Pemerintah pusat seharusnya segera memberi peringatan ketiga untuk membuka jalan pemberian sanksi lebih berat. Tanpa langkah konkret pemerintah pusat atau daerah, keinginan membekukan atau membubarkan FPI niscaya hanya akan menjadi bahan perbincangan setiap kali organisasi ini melakukan kericuhan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

5 menit lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kerap tuai kontroversi, sebut OTT KPK buat hiburan masyarakat dan tak malu Firli Bahuri sebagai tersangka


Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

7 menit lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengaku lebih ingin menjadi presiden ketimbang gubernur.


Mengapa Pria Lebih Rentan Mengalami Buta Warna?

9 menit lalu

Seorang siswi sedang menjalani tes buta warna pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 6 Yogyakarta, 1 Juli 2015. Meski tak banyak berubah, Dinas Pendidikan tahun ini menerapkan kebijakan cukup ketat terhadap calon peserta didik. TEMPO/Pius Erlangga
Mengapa Pria Lebih Rentan Mengalami Buta Warna?

Karena diturunkan pada kromosom X, buta warna lebih sering terjadi pada pria.


Usut Kematian Bocah 13 Tahun di Kota Padang, Propam Polda Sumbar Periksa 30 Anggota Samapta

19 menit lalu

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Suharyono. ANTARA/HO Polda Sumbar
Usut Kematian Bocah 13 Tahun di Kota Padang, Propam Polda Sumbar Periksa 30 Anggota Samapta

Propram Polda Sumbar periksa 30 anggota Samapta Bhayangkara untuk mengusut kematian AM, bocah 13 tahun yang diduga tewas karena disiksa polisi.


Peralihan Musim Bikin Cuaca Tak Menentu, Bentengi Tubuh dengan Vitamin Berikut

21 menit lalu

Ilustrasi perempuan konsumsi multivitamin. Freepik.com/wayhomestudio
Peralihan Musim Bikin Cuaca Tak Menentu, Bentengi Tubuh dengan Vitamin Berikut

Berikut ragam vitamin yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh di tengah cuaca yang sering berubah di musim pancaroba.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

22 menit lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

28 menit lalu

Sejumlah siswa Palestina berada di ruang kelas sekolah tenda di Kota Rafah, Jalur Gaza Selatan, Selasa, 30 April 2024. Xinhua/Rizek Abdeljawad
Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

450 anak Palestina, dengan rincian 430 di Jalur Gaza dan 20 di Tepi Barat tak bisa mengikuti ujian masuk sekolah karena dibunuh Israel.


Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

31 menit lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan antan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT KPK seperti hiburan buat masyarakat senang. Apa maksudnya?


Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

33 menit lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakartamenjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk.


Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

34 menit lalu

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero saat menghadiri acara TEMPO Young Enterpreneur Challenge 2022. Jakarta. Selasa, 4 Oktober 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

Salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah larangan penjualan produk impor di e-commerce dengan harga di bawah 100 dolar AS