Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memilih Dirjen Pajak Baru

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chandra Budi, bekerja di Ditjen Pajak, alumnus Pascasarjana IPB

Hampir sebulan, otoritas pajak Indonesia-Direktorat Jenderal Pajak-tidak memiliki orang nomor satu yang definitif. Setelah pensiunnya Fuad Rahmany pada akhir Desember 2014, praktis Ditjen Pajak hanya dipimpin seorang pelaksana tugas.

Walaupun proses pencarian sosok Direktur Jenderal Pajak melalui seleksi terbuka telah berakhir, Presiden Jokowi belum juga menerbitkan keputusan presiden tentang pengangkatan Dirjen Pajak yang baru. Padahal Panitia Seleksi Dirjen Pajak telah menyerahkan empat nama kandidat kepada Presiden Jokowi sejak beberapa hari yang lalu. Lambatnya proses ini membuat publik mereka-reka, siapa yang akan diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Dirjen Pajak yang baru nanti. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi.

Sebenarnya, kalau Presiden Jokowi percaya pada sistem seleksi terbuka, penentuan nama Dirjen Pajak baru tidaklah sulit. Apalagi, proses seleksi terbuka Dirjen Pajak sudah didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pansel setidaknya telah menguji kompetensi, integritas, dan visi semua calon yang mendaftar. Keterlibatan aktif PPATK dan KPK dalam seleksi ini seharusnya menjadi nilai tambah kualitas kandidat yang dihasilkan. Tak ketinggalan, media massa dan pegiat LSM pun turut aktif mengawal proses seleksi ini. Jadi, sepatutnya tidak diperlukan waktu lama bagi Tim Penilai Akhir (TPA) dan Presiden Jokowi untuk memilih satu nama dari kandidat yang disodorkan Menteri Keuangan tersebut sebagai Dirjen Pajak yang baru.

Dari empat kandidat hasil seleksi terbuka, tiga pria dan satu wanita, semuanya pasti memiliki karakteristik masing-masing. Ibarat menu yang disajikan, Presiden Jokowi tinggal memilih menu mana yang sesuai dengan visi beliau untuk membangun negeri ini. Cara mudah, Presiden Jokowi dapat memilih kandidat dengan skor kumulatif hasil seleksi tertinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentunya, dapat saja kandidat yang terpilih memiliki skor yang paling tinggi namun minim pengalaman lapangan, tidak pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak, misalnya. Cara ini sangat adil tapi cukup riskan karena laju gerak Dirjen Pajak yang baru nantinya akan sedikit lambat. Dirjen Pajak yang baru memerlukan waktu untuk adaptasi dan mempelajari kondisi lapangan. Pengalaman manajerial di lapangan tentunya tidak ada di buku-buku teori manajemen mana pun.

Kalau Presiden Jokowi memilih kandidat Dirjen Pajak baru dengan pertimbangan lebih kepada pengalamannya, menu yang disediakan juga telah tersedia. Dari tujuh kandidat yang lolos dan diumumkan resmi oleh Pansel, ada beberapa orang yang pernah dan/atau masih menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Tentunya, beberapa dari mereka ini diyakini masuk daftar pendek empat kandidat Dirjen Pajak yang telah ada di tangan Presiden Jokowi. Dengan bekal pengalaman memimpin pasukan pajak di lapangan, Dirjen Pajak baru ini nantinya akan lebih cepat bergerak, paham kondisi lapangan, bekerja keras, dan cerdas.

Siapa pun Dirjen Pajak yang nantinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Jokowi, dia mempunyai tanggung jawab superberat. Target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.300 triliun atau naik 44 persen dari realisasi pajak tahun 2014 tidak boleh gagal lagi-sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun terakhir.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

20 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

Penerimaan pajak kripto per Mei 2024 dilaporkan mencapai Rp746,16 miliar.


Kemendag Bakal Kenakan Pajak Tinggi untuk Keramik Impor

2 hari lalu

Warga melintas di depan etalase toko keramik di kawasan sentra kerajinan keramik Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Kamis (18/10). Maraknya keramik impor yang masuk ke pasar Indonesia menyebabkan permintaan untuk keramik lokal menurun. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kemendag Bakal Kenakan Pajak Tinggi untuk Keramik Impor

Kementerian Perdagangan bakal kenakan pajak tinggi untuk keramik impor. Diklaim untuk menjaga harga keramik dalam negeri.


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

3 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

3 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

3 hari lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

3 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

Berikut ini cara daftar NPWP online lewat HP yang mudah dan praktis. Berikut beberapa dokumen yang harus Anda persiapkan.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

4 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

4 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

4 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Heru Budi mengatakan pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah lantaran hanya untuk mereka yang rumahnya lebih dari satu.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

5 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar