Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Struktur Kabinet Jokowi

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Joko Widodo boleh saja mengubah struktur kabinet demi efisiensi dan memperlancar roda pemerintah. Tapi, biar perubahan ini tak terkesan "cuma asal beda" dengan pemerintah sebelumnya, ia mesti secepatnya membuktikan efektivitas struktur baru itu.

Struktur baru akan berjalan mulus bila Jokowi pintar menempatkan figur yang pas. Soalnya, tidak mudah memimpin lembaga baru. Misalnya, siapa pun yang akan ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, ia harus bekerja ekstra-keras. Karena pos ini baru, ia mesti menata kementerian sebelum menggerakkannya untuk melaksanakan program.

Tak hanya menambah menteri koordinator yang selama ini hanya tiga menjadi empat, Jokowi juga berencana menggabungkan beberapa kementerian. Bidang pendidikan tinggi, yang selama ini masuk Kementerian Pendidikan, digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Perubahan ini mencuatkan nama baru: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Ada pula Kementerian Kedaulatan Pangan, yang merupakan gabungan bidang pertanian dan perikanan, yang dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing masuk pos terpisah: Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan.

Urusan sepele yang segera disiapkan tentu saja anggaran perubahan nama. Biaya perubahan nomenklatur satu kementerian diperkirakan sebesar Rp 80-120 miliar-Rp 1 miliar di antaranya cuma untuk kop surat. Presiden Jokowi juga mesti menentukan di mana kementerian itu akan berkantor, terutama bagi pos baru, seperti Menteri Koordinator Maritim.

Jangan sampai proses perubahan itu berantakan seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu Gus Dur melebur Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan. Ternyata kementerian baru yang dipimpin oleh Bungaran Saragih ini tidak bisa berjalan mulus. Akibatnya, pada Kabinet Gotong Royong, yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, kedua kementerian itu kembali dipisah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kegagalan peleburan kementerian biasanya disebabkan oleh gesekan keras di kalangan pejabat teknis. Karena itu, menteri yang memimpinnya harus mampu mengakomodasi kepentingan pejabat dan pegawai yang semula berasal dari kementerian yang berbeda. Proses peleburan selalu tidak mudah. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pernah menghitung, agar kementerian baru bisa efektif bekerja, dibutuhkan waktu minimal satu tahun.

Itulah ganjalan yang perlu diantisipasi Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Perubahan struktur yang bertujuan membuat birokrasi berjalan lebih gesit dan efisien bisa meleset bila tidak disiapkan secara matang. Proses penggabungan pun perlu dikawal secara ketat. Duet ini tidak boleh gagal menata kementerian baru karena hal tersebut akan menghambat pelaksanaan program yang mereka janjikan dalam kampanye.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

2 menit lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kerap tuai kontroversi, sebut OTT KPK buat hiburan masyarakat dan tak malu Firli Bahuri sebagai tersangka


Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

4 menit lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengaku lebih ingin menjadi presiden ketimbang gubernur.


Mengapa Pria Lebih Rentan Mengalami Buta Warna?

6 menit lalu

Seorang siswi sedang menjalani tes buta warna pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 6 Yogyakarta, 1 Juli 2015. Meski tak banyak berubah, Dinas Pendidikan tahun ini menerapkan kebijakan cukup ketat terhadap calon peserta didik. TEMPO/Pius Erlangga
Mengapa Pria Lebih Rentan Mengalami Buta Warna?

Karena diturunkan pada kromosom X, buta warna lebih sering terjadi pada pria.


Usut Kematian Bocah 13 Tahun di Kota Padang, Propam Polda Sumbar Periksa 30 Anggota Samapta

16 menit lalu

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Suharyono. ANTARA/HO Polda Sumbar
Usut Kematian Bocah 13 Tahun di Kota Padang, Propam Polda Sumbar Periksa 30 Anggota Samapta

Propram Polda Sumbar periksa 30 anggota Samapta Bhayangkara untuk mengusut kematian AM, bocah 13 tahun yang diduga tewas karena disiksa polisi.


Peralihan Musim Bikin Cuaca Tak Menentu, Bentengi Tubuh dengan Vitamin Berikut

17 menit lalu

Ilustrasi perempuan konsumsi multivitamin. Freepik.com/wayhomestudio
Peralihan Musim Bikin Cuaca Tak Menentu, Bentengi Tubuh dengan Vitamin Berikut

Berikut ragam vitamin yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh di tengah cuaca yang sering berubah di musim pancaroba.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

19 menit lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

25 menit lalu

Sejumlah siswa Palestina berada di ruang kelas sekolah tenda di Kota Rafah, Jalur Gaza Selatan, Selasa, 30 April 2024. Xinhua/Rizek Abdeljawad
Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

450 anak Palestina, dengan rincian 430 di Jalur Gaza dan 20 di Tepi Barat tak bisa mengikuti ujian masuk sekolah karena dibunuh Israel.


Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

28 menit lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan antan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT KPK seperti hiburan buat masyarakat senang. Apa maksudnya?


Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

30 menit lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakartamenjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk.


Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

31 menit lalu

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero saat menghadiri acara TEMPO Young Enterpreneur Challenge 2022. Jakarta. Selasa, 4 Oktober 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

Salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah larangan penjualan produk impor di e-commerce dengan harga di bawah 100 dolar AS