Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demi Demokrasi, Indonesia, dan Kita Semua

image-profil

image-gnews
Iklan

Rachland Nashidik, Ketua Departemen HAM DPP Partai Demokrat

Saya bukan pendukung Jokowi dan saya tidak pernah menyembunyikannya. Dalam pemilu yang lalu, saya menganjurkan agar orang tidak usah memilih dan memihak calon presiden mana pun. Yang penting, kita jaga dan bela demokrasi, the rule of law, agar tidak dilipat dan dimasukkan ke dalam laci oleh siapa pun yang menang.

Di mata saya, dalam cara berbeda, dua jago yang bertanding saat itu sama-sama bermasalah. Yang pertama karena dirinya sendiri, yang kedua karena tak mampu jadi dirinya sendiri.

Sekarang pemilu sudah lewat. Jokowi adalah Presiden RI. Di hati bisa saja ia diingkari tapi tidak pada kenyataan. Demi demokrasi, semua orang harus menerima. Dan setiap warga yang peduli berkepentingan agar Jokowi bisa memerintah dengan efektif. Bagaimanapun juga, setipis apa pun beda yang diakibatkan, seorang medioker masih lebih mending daripada seorang tiran.

Dan Jokowi adalah medioker, sebagian yang paling penting adalah karena pada kenyataannya dia tak punya kontrol sepenuhnya terhadap pemerintahannya sendiri. Dari awal, kita mendengar Megawati menganggapnya "pesuruh partai". Lebih serius daripada itu, Jokowi dipaksa untuk bergantung pada dukungan partai-partai terbesar dalam koalisinya karena sejak awal didorong untuk cuma membangun "koalisi terbatas". Promosinya adalah "non-transaksional", namun mungkin pikiran di belakangnya adalah semakin sedikit anggota koalisi semakin banyak kursi kabinet yang dapat dibagi.

Padahal, dalam presidensialisme dengan multipartai yang dijalankan Indonesia, prinsipnya koalisi untuk pilpres harus dibuat dengan menghitung keperluan kursi-kursi dukungan di DPR yang mencukupi pada pemerintah.

Urusan jadi panjang karena hal itu tidak diperhitungkan atau dengan sengaja dihindari. Koalisi Jokowi di DPR dengan sendirinya adalah minoritas. Tapi yang lebih merugikan: ketergantungan Jokowi kepada partai-partai utama dalam koalisinya telah dimanfaatkan oleh partai-partai itu untuk kepentingan-kepentingan oligarkis yang menyerang rasionalitas dan etika publik. Begitulah pada hari-hari ini kita terkejut karena sepenuhnya di luar ekspektasi bahwa ia melawan suara publik dalam memilih Jaksa Agung dan Kepala Polri, bahkan dalam janjinya memperkuat KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pendukung Jokowi pun sadar akan hal itu. Yang konsekuen berani bilang bahwa "Jokowi mengecewakan". Yang menjaga gengsi mengatakan sambil sedikit malu bahwa "Jokowi jangan lebih buruk dari SBY"-membuat orang yang tahu falsifikasi Karl Popper tertawa geli di hadapan fakta-fakta kesalahannya pada hari-hari ini.

Apa pun, sekali lagi, setiap warga yang peduli perlu mendorong agar Jokowi jadi presiden yang efektif. Namun itu tak mungkin terjadi tanpa dua hal.

Satu, Jokowi harus mengambil langkah-langkah radikal terhadap koalisinya demi membangun posisi tawar yang lebih sejajar dan menggunakannya untuk menegosiasikan tujuan-tujuan politiknya. Faktanya di sini adalah, sebagai presiden ia bisa, tapi ada kemungkinan tak cakap atau tak berani melakukannya.

Dua, para moderat di barisan sini dan sana harus bekerja sama untuk mendukungnya, minimal untuk mencegahnya tergelincir oleh kesalahan-kesalahannya sendiri. Demi demokrasi, demi Indonesia, demi kita semua.***


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

6 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

6 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

11 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

12 hari lalu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' pada Senin, 20 Mei 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Kualitas demokrasi Indonesia disebut menurun setiap tahun. Masyarakat dinilai suka pemilu tapi tidak suka dengan demokrasi,


Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

14 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto saat mengisi Kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

Menurut Sulistyowati, upaya pelemahan demokrasi terlihat mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu ke publik bahwa semuanya wajar.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

15 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

15 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

18 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai mengancam demokrasi.


Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

21 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berbicara saat mengadakan konferensi pers dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Helsinki, Finlandia, 13 Juli 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

Joe Biden sesumbar kalau Amerika Serikat satu-satunya negara superpower di dunia dan pemimpin demokrasi.


4 Cara Partisipasi Demokrasi Ala Anak Muda

22 hari lalu

Chief Executive Officer Think Policy Andhyta F. Utami saat memperkenalkan Bijak Demokrasi pada Selasa 21 Mei 2024/ Think Policy
4 Cara Partisipasi Demokrasi Ala Anak Muda

Memperkuat demokasi tidak boleh berhenti setelah Pemilu Selesai. Ini 4 cara yang bisa tingkatkan partisipasi demokrasi masyarakat terutama anak muda.