Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi Enteng Penerobos Langit

Oleh

image-gnews
Iklan

Kegesitan pilot-pilot TNI AU menyergap pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin dalam sepekan terakhir patut dipuji. Ini menunjukkan skuadron pesawat tempur kita, yang telah dimodernisasi dengan jet Sukhoi, menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, di sisi lain, insiden penerobosan wilayah udara ini juga menimbulkan pertanyaan: mengapa begitu mudah kita melepaskan para penerobos? Tak pernah ada hukuman yang cukup berat bagi mereka, meski dasar hukumnya sudah ada.

Masuknya pesawat asing ke wilayah udara kita bukan perkara baru. Dalam setahun, puluhan insiden serupa terjadi. Sebagian besar penyusup berhasil dihalau oleh pengelola lalu lintas udara. Hanya sebagian kecil yang mesti disergap dan dipaksa mendarat. Dan memang, tiga penyergapan sekaligus dalam sepekan ini agak istimewa. TNI AU seperti sedang memamerkan kemampuannya melakukan penyergapan kepada pemerintah baru Presiden Joko Widodo.

Umumnya, insiden penerobosan berakhir tanpa ribut-ribut. Prosedur yang biasa digunakan adalah mengharuskan pilot yang dipaksa mendarat segera membereskan perizinan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, mereka harus membayar denda. Jumlahnya sangat kecil, Rp 60 juta per pesawat. Angka ini sesungguhnya tak sebanding dengan biaya meluncurkan dua jet Sukhoi penyergapnya. Dalam kasus penerobos adalah pesawat militer, yang lazim dilakukan adalah mengirim nota protes ke negara asal pesawat tersebut.

Ringannya hukuman bagi penyusup itulah salah satu penyebab pilot pesawat asing menganggap enteng urusan penerobosan wilayah udara Indonesia. Membayar denda hanya Rp 60 juta pasti bukan masalah bagi mereka. Denda yang terlalu ringan juga membawa efek lebih buruk, yaitu kita seolah menempatkan urusan kedaulatan negara seperti polisi memperlakukan pengendara mobil yang melanggar rambu lalu lintas. Penerobos cukup didenda karena ulah mereka hanya dianggap sebagai tindak pidana ringan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap terlalu lunak ini tak boleh dibiarkan. Pelanggaran wilayah udara adalah pelanggaran kedaulatan. Ini kategori pelanggaran serius. Sudah waktunya pemerintah bersikap lebih keras. Dasar hukum untuk tindakan tegas ini pun sudah ada. Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan, awak pesawat asing yang terbang di wilayah Indonesia tanpa izin diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.

Sanksi itu pun masih bisa diperberat dengan penerapan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberi ancaman hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 500 juta bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen sah.

Pemerintah Indonesia tak perlu ragu menerapkan ketentuan keras dan tegas ini. Sikap tegas makin mendesak karena sebentar lagi kita memasuki masa ASEAN Open Sky Policy, yaitu saat wilayah udara kita harus lebih terbuka kepada maskapai asing. Terbukanya wilayah udara membutuhkan aturan dan regulasi pendukung yang lebih tegas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Baru PBNU yang Berminat

3 menit lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Baru PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Jadwal Proliga 2024 Kamis 20 Juni: 3 Laga, Jakarta STIN BIN Berpeluang Lolos ke Final Four

7 menit lalu

Jakarta STIN BIN (kanan) mengalahkan Jakarta LavAni dalam laga Proliga 2024 di Semarang, 2 Mei. (PBVSI/Proliga)
Jadwal Proliga 2024 Kamis 20 Juni: 3 Laga, Jakarta STIN BIN Berpeluang Lolos ke Final Four

Jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan terakhir babak reguler. Tiga pertandingan akan hadir di GOR Pangsuma, Pontianak, Kamis hari ini, 20 Juni.


Begini Cara Mencegah Ponsel Disadap

14 menit lalu

Uji terbatas chatbot Meta AI di versi terbaru aplikasi WhatsApp. Foto : Gsmarena
Begini Cara Mencegah Ponsel Disadap

Salah satu ancaman yang mungkin dihadapi oleh pengguna ponsel adalah penyadapan. Begini cara mencegahnya.


Begini Cuaca Jabodetabek dan Indonesia Hari Ini Menurut Prediksi BMKG

19 menit lalu

Ilustrasi aplikasi Info BMKG. Google Play Store
Begini Cuaca Jabodetabek dan Indonesia Hari Ini Menurut Prediksi BMKG

Betapapun redup kondisi langit pagi ini, jangan mudah percaya kalau hujan akan turun di Jabodetabek hari ini. Simak prediksi cuaca BMKG.


Kawasan Industri Batang Diharapkan Meningkatkan Penggunaan Jaringan Gas Cisem I

23 menit lalu

Foto udara suasana bendungan air baku di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2023). Menurut Direktur Kelembagaan dan Humas 17 November 2023. KIT Batang Fakhrur Rozi, sebanyak dua bendungan air baku yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana itu memiliki kapasitas tampung masing-masing sebesar satu juta meter kubik dengan kemampuan instalasi pengolahan air bersih ke tenant sebanyak 285 liter per detik untuk mendukung semua tenant yang ada di fase pertama. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.
Kawasan Industri Batang Diharapkan Meningkatkan Penggunaan Jaringan Gas Cisem I

Penggunaan jaringan gas Cisem I masih belum maksimal. Diharapkan bisa naik setelah kawasan industri Batang beroperasi.


Presiden Korea Selatan Deklarasikan Darurat Demografis

27 menit lalu

Anak-anak bermain selama kelas pendidikan jasmani di sebuah sekolah dasar di Daejeon, Korea Selatan, 22 November 2021. Yonhap melalui REUTERS
Presiden Korea Selatan Deklarasikan Darurat Demografis

Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah pada 2023


Suhu Panas Ekstrem Jadi Satu Penyebab Sejumlah Jemaah Haji Yogyakarta Meninggal di Tanah Suci

27 menit lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Suhu Panas Ekstrem Jadi Satu Penyebab Sejumlah Jemaah Haji Yogyakarta Meninggal di Tanah Suci

Puncak suhu terpanas di Tanah Suci saat ini berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat, berisiko heat stroke bagi jemaah haji.


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

27 menit lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

27 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

Menurut Hatta, pengadaan rompi antipeluru untuk SYL itu dianggarkan oleh Bagian Biro Umum Kementan.


Muncul di Daftar Geekbench, HMD Skyline Miliki Chipset Snapdragon 7s Gen 2

30 menit lalu

HMD Skyline. gsmarena.com
Muncul di Daftar Geekbench, HMD Skyline Miliki Chipset Snapdragon 7s Gen 2

HMD Skyline kini telah terlihat di daftar Geekbench dan mengungkap detail spesifikasinya.