Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengikis Lemak Birokrasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Walau sudah beberapa kali berganti rezim, sebetulnya pemerintah tak pernah serius melakukan reformasi birokrasi. Jumlah pegawai negeri terus membengkak, tapi banyak program pemerintah jalan di tempat. Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil patut didukung.

Moratorium yang akan dimulai pada 2015 itu, bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi obat cespleng bagi birokrasi kita yang terkenal amat berlemak dan lamban bergerak. Khalayak sangat berharap janji Menteri Yuddy itu bukan sekadar retorika, melainkan dijalankan dengan sungguh-sungguh selama lima tahun. Sebab, hampir di setiap awal pemerintahan baru selalu muncul janji melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri. Namun janji tinggallah janji. Pemerintah kemudian melanggar janjinya dengan mudah. Itulah yang terjadi pada 2011. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji melakukan moratorium. Selang setahun kemudian, pemerintah justru merekrut 60 ribu pegawai negeri.

Kesalahan serupa semestinya tidak diulangi Presiden Joko Widodo. Betapa tidak produktifnya kinerja pegawai negeri sudah sangat kasatmata. Dalam berbagai inspeksi mendadak, kerap ditemui banyak pegawai negeri hanya duduk menganggur, baca koran, atau main game komputer. Kantor pemerintahan juga sering kosong meski waktu pulang belum tiba. Rata-rata produktivitas pegawai negeri kalah telak dibanding karyawan swasta.

Melihat keadaan tersebut, sulit memahami logika beberapa kepala daerah yang memprotes pemberlakuan moratorium penerimaan pegawai negeri. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, misalnya, menolak langkah Menteri Yuddy karena provinsinya membutuhkan 12 ribu pegawai baru. Apakah Soekarwo tak melihat betapa banyak pegawai negeri di daerahnya yang makan gaji buta? Keadaan itulah yang membuat anggaran pembangunan Indonesia banyak tersedot untuk membayar gaji pegawai. Riset oleh lembaga nirlaba Asia Foundation menunjukkan banyak daerah menghabiskan dana alokasi umum (DAU) hanya untuk membayar pegawai. Pada 2008, 69 persen dana alokasi umum dihabiskan untuk pegawai, sedangkan pada 2011 proporsi itu melonjak, 88 persen anggaran dihabiskan untuk pegawai. Jika anggaran habis hanya untuk membayar pegawai, bagaimana pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur, sekolah, atau rumah sakit?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan moratorium, pemerintah bisa mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja pegawai negeri yang ada. Protes-protes dari kepala daerah patut didengarkan tapi tak harus diikuti. Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk mengetahui jumlah pegawai negeri yang tepat, misalnya tingkat produktivitas serta rasio jumlah pegawai negeri dibanding jumlah penduduk.

Yang juga perlu diingat, moratorium hanyalah pintu masuk untuk membenahi birokrasi. Pemerintah mesti merancang program reformasi birokrasi lainnya, seperti perbaikan produktivitas dan pemberian remunerasi. Hanya dengan cara itulah birokrasi kita akan efisien, sehingga program pemerintah bisa melaju kencang. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kans Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, PSI: Tunggu Agustus

4 menit lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Kans Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, PSI: Tunggu Agustus

PSI bakal menjawab peluang duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta, pada Agustus mendatang.


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

5 menit lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


Robert Lewandowski Dikabarkan Absen saat Polandia vs Belanda di Euro 2024, Ronald Koeman Ubah Pendekatan Timnya

6 menit lalu

Timnas Polandia, Robert Lewandowski bereaksi saat betanding melawan Timnas Ukraina dalam Laga Persahabatan di National Stadium, Warsaw, Polandia, 7 Juni 2024. REUTERS/Kacper Pempel
Robert Lewandowski Dikabarkan Absen saat Polandia vs Belanda di Euro 2024, Ronald Koeman Ubah Pendekatan Timnya

Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman mengaku telah menganalisis semua penyerang Polandia yang menjadi lawan di Grup D Euro 2024.


Menag Yaqut Cek Skema Murur Jemaah Haji: Semua Siap

6 menit lalu

Jamaah calon haji Indonesia menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke Arafah di Makkah, Arab Saudi, Jumat 14 Juni 2024. Jamaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji pada Sabtu, 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Yaqut Cek Skema Murur Jemaah Haji: Semua Siap

Menag mengecek persiapan murur jemaah haji.


WNI yang Hilang di Jepang Ditangkap Imigrasi Jepang, Pakai Visa Wisata Diduga untuk Bekerja

9 menit lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
WNI yang Hilang di Jepang Ditangkap Imigrasi Jepang, Pakai Visa Wisata Diduga untuk Bekerja

Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha mengatakan berdasarkan keterangan keluarga Revi Cahya berniat kerja di Jepang


Bamsoet Apresiasi Tulisan Prabowo di Newsweek

12 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Apresiasi Tulisan Prabowo di Newsweek

Bambang Soesatyo mendukung berbagai gagasan Presiden Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan dalam artikel opini yang ditulisnya dan dimuat di media asal Amerika Serikat (AS), Newsweek


Profil Sungai Citarum yang Dicemari Sampah Sepanjang 3 Kilometer

17 menit lalu

Pemulung mencari sampah plastik di Sungai Citarum di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 12 Juni 2024. Dari data dari Dinas LHK Provinsi Barat, mencatat sampah yang mengendap sejak Jumat (7/6/2024) di Sungai Citarum kawasan Batujajar tersebut memiliki panjang 3 kilometer serta lebar 60 meter dan diperkirakan volume sampah plastik lebih dari 100 ton. TEMPO/Prima Mulia
Profil Sungai Citarum yang Dicemari Sampah Sepanjang 3 Kilometer

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Kini kondisinya memprihatinkan dicemari sampah sepanjang 3 Km.


Wakil Jaksa Agung Sunarta Jelang Pensiun, Ini Kandidat Penggantinya

29 menit lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Jaksa Agung Sunarta Jelang Pensiun, Ini Kandidat Penggantinya

Wakil Jaksa Agung Sunarta telah menginjak usia 60 tahun. Ia diperbolehkan memilih untuk pensiun atau menunggu dua tahun lagi sesuai putusan MK


7 jenis Sapi untuk Hewan Kurban, Apa Saja Syarat Harus Dipenuhi?

33 menit lalu

Petugas bersiap memotong seekor sapi kurban dari Presiden Jokowi di kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 11 Agustus 2019. Jokowi menyumbangkan sapi kurban jenis limosin seberat 1,7 ton di Masjid Istiqlal. ANTARA
7 jenis Sapi untuk Hewan Kurban, Apa Saja Syarat Harus Dipenuhi?

Berikut adalah beberapa jenis sapi yang sering digunakan untuk hewan kurban di Indonesia, dari sapi Bali, sapi lomosin, hingga sapi simmental.


Respons PDIP Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

35 menit lalu

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang, dalam rangka bakti sosial dan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu serta penyandang disabilitas, Jumat 14 Juni 2024.  TEMPO/ Sandi Prastanto.
Respons PDIP Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Chico Hakim juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud mengatakan, dalam menanggapi isu reshuffle kabinet, menunjuk atau mencopot menteri merupakan hak presiden. Sehingga pihaknya tidak pada kondisi menolak atau menerima jika memang terjadi reshuffle di kabinet yang tersisa tiga bulan ini.