Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menghemat Anggaran

Oleh

image-gnews
Iklan

Sulit untuk tidak menyokong upaya Presiden Joko Widodo menghemat anggaran negara. Ia menekan biaya perjalanan dinas dan rapat para pejabat. Langkah ini penting untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Diharapkan pula, Jokowi meneruskan kebijakan ini untuk anggaran tahun depan.

Penghematan itu dilakukan, antara lain, dengan menginstruksikan pejabat eselon I agar tidak menggunakan tiket pesawat kelas bisnis ketika melakukan perjalanan dinas. Mereka diperintahkan menggunakan tiket kelas ekonomi, yang lebih murah. Ketentuan ini juga berlaku bagi petinggi badan usaha milik negara. Rapat-rapat yang selama ini sering digelar di hotel kini cukup diadakan di kantor kementerian.

Kebijakan Presiden Jokowi tak bisa dielakkan karena defisit anggaran kita yang lumayan besar. Keadaan yang "besar pasak daripada tiang" ini disebabkan oleh membengkaknya subsidi bahan bakar minyak dan tidak tercapainya target penerimaan pajak 2014. Penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2014 ditargetkan mencapai Rp 1.072,38 triliun. Namun, hingga September 2014, penerimaan pajak baru mencapai Rp 663 triliun atau 62 persen dari target.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya, telah melakukan penghematan dengan memangkas anggaran sebesar Rp 43 triliun. Tapi penghematan tetap harus diteruskan untuk memenuhi ambang batas defisit sebesar Rp 241,5 triliun atau 2,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis bisa menekan defisit atau setidaknya memenuhi target itu. Menurut dia, pemerintah Jokowi sudah bisa menghemat Rp 1 triliun hanya dalam waktu dua pekan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi juga perlu meneruskan kebijakan itu untuk anggaran tahun depan. Sekalipun ada rencana mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM, penghematan tetap perlu dilakukan demi menyehatkan anggaran. Apalagi defisit APBN 2015 diproyeksikan masih cukup besar, yakni 245,9 triliun atau 2,21 persen dari PDB. Angka ini pun diperoleh dengan mengasumsikan penerimaan pajak yang tinggi, yakni Rp 1.380 triliun atau naik 29 persen dibanding target tahun ini.

Langkah penghematan bisa menyelamatkan anggaran bila target penerimaan pajak tidak tercapai. Kalaupun penerimaan pajak ternyata melimpah-ruah, Presiden Jokowi bisa menggunakan kelebihan dana itu untuk proyek infrastruktur. Selama ini hanya sedikit anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, dan pembangkit listrik, sehingga perekonomian tidak tumbuh secara maksimal. Anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk membiayai gaji pegawai negeri dan kegiatan operasional birokrasi pemerintah.

Dalam APBN 2015, dana yang dialokasikan untuk kegiatan birokrasi masih sangat mencengangkan, yaitu Rp 15,5 triliun untuk biaya perjalanan dinas dan Rp 18 triliun untuk rapat-rapat di hotel atau di luar kota. Alangkah baiknya bila sebagian anggaran ini dihemat, lalu dialihkan untuk memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

2 menit lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

6 menit lalu

Zara Adhisty dan kakeknya, Acil Bimbo. Instagram/@zaraadhsty
21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

Adhisty Zara atau Zara Adhisty, cucu Acil Bimbo ini pernah berkarir di dunia musik sebelum terjun ke bidang akting. Berikut profilnya.


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

7 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

7 menit lalu

Rapper Iran,  Toomaj Salehi. Foto : X
Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

Mahkamah Agung Iran telah membatalkan hukuman mati terhadap rapper populer Toomaj Salehi.


We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

7 menit lalu

Suasana We The Fest di Komplek GBK Jakarta
We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

We The Fest #WTF24 telah mengumumkan lineup Phase 3 mereka


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

22 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

25 menit lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan jenazah terduga anggota OPM/KKB di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

Setelah operasi pengakan hukum kepada TPNPB-OPM di Paniai rampung, personil Satgas Damai Cartenz mendapat supervisi.


Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

43 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

52 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

59 menit lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan pihaknya ikut membantu assesment gangguan server pusat data nasional di Kemenkominfo.