Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peraturan Menteri Susi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Toto Subandriyo, penulis

Pada 8 Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 yang dikenal nelayan sebagai Permen Cantrang. Permen tersebut mengatur tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Permen ini menuai kontroversi. Gelombang demonstrasi nelayan yang pro dan kontra merebak di sejumlah daerah hingga kini.

Cantrang adalah nama dari salah satu alat penangkapan ikan yang saat ini banyak digunakan para nelayan, terutama nelayan di sepanjang Pantai Utara Jawa. Alat penangkapan ikan ini termasuk jenis pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Alat penangkapan ikan sejenis cantrang yang juga banyak digunakan nelayan adalah dogol (danish seines), payang, dan lampara dasar. Selain itu, nelayan kita banyak menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat hela.

Memang, berbagai gebrakan langsung dilakukan oleh Menteri Susi, antara lain menenggelamkan kapal pencuri ikan. Berbagai regulasi dan peraturan pun dikeluarkan dan tak sedikit di antaranya menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Secara normatif, aktivitas penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik, termasuk aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat penangkapan ikan jenis itu mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan. Karena itu, aktivitas manusia (antrophogenic causes) yang berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan, baik langsung maupun tidak langsung, harus dihentikan.

Sesuai dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO, ada sembilan karakteristik alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Antara lain (1) mempunyai selektivitas tinggi, (2) tidak merusak habitat, (3) menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, (4) tidak membahayakan nelayan, (5) produksi tidak membahayakan konsumen, (6) hasil tangkapan sampingan (by-catch) rendah, (7) dampak terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) rendah, (8) tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, dan (9) tidak membahayakan nelayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun semua pihak harus bijak menyikapi pendapat pro dan kontra ini. Bagaimanapun perilaku nelayan yang cenderung destruktif dalam menangkap ikan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang membelit sebagian besar nelayan. Karena itu, solusi permasalahan ini harus menyentuh substansi dan akar permasalahannya, yaitu kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan nelayan dilakukan melalui diversifikasi usaha dengan memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif di luar usaha pokok menangkap ikan. Pemberian stimulan modal sangat dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut, termasuk bantuan modal untuk penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan. Akses kredit mikro bagi wanita nelayan juga diyakini bisa membantu mengentaskan keluarga nelayan dari kubangan kemiskinan.

Karena menyangkut masalah isi perut jutaan nelayan dan keluarganya, pemberlakuan Permen Cantrang harus dipertimbangkan secara matang. Selain membutuhkan biaya cukup besar, penggantian alat tangkap memerlukan waktu cukup lama dan memerlukan keahlian yang cukup. Nah, di sinilah kearifan kita semua sedang diuji.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

3 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

5 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.