Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat 'Ngartis'  

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tasroh, pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Alumnus Ritsumeikan Asia-Pacific University, Jepang

Rancangan UU DPR RI khususnya Pasal 12 ayat 2 tentang "larangan anggota DPR RI merangkap pekerjaan sebagai artis atau pekerjaan di luar sebagai politikus" hakikatnya adalah regulasi yang sudah terlambat. Sudah lama dilarang, melalui berbagai regulasi lain sebelumnya, termasuk dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Pasal 19 ayat 3 UU ASN tegas disebutkan bahwa semua penikmat anggaran publik (baik dari sumber APBN, APBD, maupun BUMN/D atau pihak negara dan pemerintahan lainnya), dilarang bekerja rangkap pekerjaan dalam waktu bersamaan.

Sayangnya, RUU DPR yang dinilai sebagai upaya memperbaiki kinerja wakil rakyat tersebut justru banyak ditentang oleh wakil rakyat itu sendiri. Hal itu terlihat dari hasil riset Poltracking (2015) yang menyebutkan sebanyak 55 persen wakil rakyat, khususnya wakil rakyat yang berasal dari kalangan artis/selebritas hiburan, menolak tegas RUU DPR yang melarang anggota DPR "ngartis" tersebut.

Dari mana pun asal-usul pekerjaan para wakil rakyat sebelum duduk menjadi wakil rakyat, tak menjadi masalah serius. Yang menjadi masalah adalah, ketika mereka sudah dipercaya konstituennya/rakyatnya untuk mewakili mereka di Senayan, sebagian besar wakil rakyat dari kalangan artis tersebut belum bisa melepas pekerjaannya sebagai artis, sehingga banyak pekerjaan di Senayan yang "keteter", bahkan jauh dari standar kinerja wakil rakyat. Sebab, waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian mereka terbagi-bagi.

Secara regulasi negara, larangan merangkap jabatan/pekerjaan sebenarnya tidak hanya berlaku bagi "wakil rakyat", tapi secara prinsip tindakan demikian juga berlaku bagi semua pejabat publik/negara, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan pejabat-pejabat dalam jabatan/pekerjaan lain yang selama ini hidup dan bekerja dari sumber anggaran publik di berbagai tingkatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setidaknya ada dua bahaya yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kasus "pejabat ngartis". Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, merusak wibawa negara/pemerintah.

Untuk yang terakhir inilah dampaknya yang amat sistemik. Kita bisa melihat kasus yang menimpa Dahlan Iskan yang waktu itu masih aktif sebagai Menteri BUMN, tapi juga menerima pekerjaan sebagai "bintang iklan" sebuah produk obat herbal. Demikian pula kasus perusakan citra dan wibawa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, di mana wakil gubernurnya, sejak dijabat Dede Jusuf, menjadi bintang iklan obat sakit kepala, kemudian dilanjutkan oleh wakil gubernurnya lagi, yakni aktor dan produser Dedy Mizwar, yang menjadi bintang iklan makanan ringan, yang kini banyak menjadi lecehan publik di jejaring sosial dan media massa.

Karena itu, RUU DPR soal pelarangan ngartis bagi wakil rakyat, menurut hemat penulis, tak hanya wajib dicantumkan secara terang-benderang, tapi juga harus didukung publik untuk segera diperjelas, baik sanksi hukumnya, sanksi sosialnya, bahkan hingga etika dan moralnya. RUU DPR tersebut harus menegaskan perihal larangan ngartis bagi wakil rakyat dan pejabat publik lainnya, agar mereka serius bekerja untuk rakyat dan negara. Jika tak sanggup, mereka harus memilih: mau jadi artis atau pejabat.


Iklan

DPR


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

6 jam lalu

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kanan), bersama Waki; Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang setiap tahun menghadapi masalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.


Anggaran Mahasiswa di Sekolah Kedinasan Kemenhub Capai Rp 155 Juta, DPR Minta Hitung Ulang

7 jam lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan. educenter.id
Anggaran Mahasiswa di Sekolah Kedinasan Kemenhub Capai Rp 155 Juta, DPR Minta Hitung Ulang

Panitia Kerja atau Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk menghitung kembali alokasi anggaran yang selama ini diberikan kepada sekolah kedinasan. Menurut Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf, ada perbedaan yang terlalu jauh antara anggaran sekolah kedinasan di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan perguruan tinggi umum.


DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

7 jam lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

Komisi X DPR panggil sejumlah mantan menteri pendidikan ke Senayan. Akan membahas biaya pendidikan.


Rapat dengan DPR, Sekarga Jabarkan Pelanggaran Garuda Indonesia terhadap Karyawan

8 jam lalu

Karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Sekarga, APG dan IKAGI saat memberikan keterangan Pers terkait pensiun dini, Jumat 28 Mei 2021. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Rapat dengan DPR, Sekarga Jabarkan Pelanggaran Garuda Indonesia terhadap Karyawan

Sekarga menyatakan PT Garuda Indonesia secara sepihak melakukan pemotongan penghasilan karyawan.


Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

9 jam lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

Sejauh ini, tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah seperti tahun lalu.


Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

10 jam lalu

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). Foto: Singgih/vel
Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti keputusan pengalihan 10 ribu kuota tambahan haji untuk haji khusus (ONH Plus).


Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

11 jam lalu

Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

Sebanyak 8.400 jemaah haji reguler kehilangan haknya untuk bisa menunaikan haji pada tahun 1445H/2024M


Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

15 jam lalu

Kuota haji Indonesia
Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota haji.


Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah soal bahan baku pangan Jemaah haji Indonesia yang berasal dari Thailand.


Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

17 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

Penundaan revisi UU Penyiaran itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.