Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hukuman Mati dan Kejahatan Narkotik

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pendiri Imparsial, pengacara terpidana mati anggota Bali Nine

Saya percaya bahwa hukuman mati bukan hanya hukuman yang tidak adil, tapi juga hukuman yang tak menimbulkan efek jera (deterrence) atas para pelaku tindak kejahatan apa pun. Banyak studi yang membuktikan bahwa kejahatan pembunuhan dan narkotik tetap tak berkurang di negara-negara yang menganut hukuman mati. Rasanya inilah juga yang membuat mayoritas negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati (abolition) atau setidaknya melakukan moratorium yang notabene bisa disebut sebagai abolition de facto.

Mengapa harus menghapuskan hukuman mati? Pertanyaan inilah yang musti dijawab secara terang. Tentu alasan utama saya adalah bahwa "hak untuk hidup" itu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak yang tak bisa diganggu gugat dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Ini berlaku secara universal, dan siapa saja yang berkiprah dalam hak asasi manusia akan tahu bahwa non-derogable right itu adalah hak yang paling asasi. Di Indonesia, legislasi yang mengatur hak asasi manusia juga ada yang memuat pasal hukuman mati. Ini adalah potret sikap mendua atau standar ganda, a contradiction in terminis.

Tidak ada sistem peradilan pidana yang sempurna, tanpa kekeliruan dan kesalahan. Di negara yang judicial corruption masih sangat kental, miscarriage of justice selalu terjadi. Di Amerika pada 1993, ada 48 terpidana mati yang dibebaskan dari hukuman karena terbukti mereka bukanlah pelaku tindak pidana yang dituduhkan, padahal mereka sudah ditahan selama 20 tahun. Angka ini berasal dari laporan yang berjudul Innocence and the Death Penalty: Assessing the Danger of Mistaken Execution yang disampaikan ke parlemen (congress).

Ketika hukuman mati dijatuhkan, tak akan ada koreksi yang bisa dilakukan jika ternyata ada kesalahan. Karena itu, hukum pidana menyediakan alternatif hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup. Selain itu, setiap orang seharusnya diberikan hak untuk memperbaiki dirinya, membayar kesalahan yang dia lakukan, dan memberi kontribusi untuk masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan pemidanaan itu adalah memperbaiki dan merehabilitasi seseorang. Dalam kejahatan hak asasi manusia berat sekalipun ada mekanisme pemaafan melalui mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi, di mana dikenal adagium: to forgive, not to forget. Bisakah semangat itu diintegrasikan dalam sistem pemidanaan kita?

Dalam sistem hukum kita sebetulnya prinsip pemaafan ini bukan tak dikenal. UUD 1945 mengenal apa yang disebut sebagai "grasi", di mana seseorang bisa memohon pengampunan kepada presiden. Di sini presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk memberi maaf setelah lebih dulu memperoleh opini hukum dari Mahkamah Agung. Sayangnya, penolakan grasi yang disampaikan oleh presiden itu tak disertai dengan pertimbangan sama sekali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya kira pemohon grasi haruslah dilihat sebagai manusia (human), bukan sebagai angka (number). Saya khawatir bahwa permohonan grasi yang ditulis biasanya dengan berbagai alasan telah ditolak hanya dengan membaca apa yang tertulis di atas kertas, di mana Mahkamah Agung hanya membaca, dan presiden juga hanya berpegang pada apa yang tertulis. Kalau ini yang terjadi, fungsi grasi menjadi tak bermakna karena menolak permohonan grasi hanya berdasar bacaan tertulis tanpa assessment nyata terhadap manusianya, jelas tak akan memenuhi sasaran, apalagi keadilan.

Hukuman mati akan selalu menimbulkan silang pendapat, pro-kontra. Tapi, jika kita melihat perdebatan di tingkat internasional, khususnya PBB, hukuman mati itu sudah disimpulkan sebagai hukuman yang tak lagi etis dilakukan.

Khusus mengenai kejahatan narkotik, pendapat umum yang berlaku di tingkat PBB adalah bahwa kejahatan narkotik tak termasuk the most serious crime dan karenanya tak harus dijatuhkan hukuman mati. Mengapa? Karena Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik memang memungkinkan buat negara yang belum siap untuk tetap menjatuhkan hukuman mati untuk the most serious crimes. Tapi Indonesia, meskipun menduduki posisi sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, tak mengindahkan konsensus internasional ini, dan tetap menjatuhkan hukuman mati buat kejahatan narkotik.

Dalam konteks pembelaan terhadap nasib tenaga kerja Indonesia yang berserakan di banyak negara, yang menerima hukuman mati untuk pelbagai jenis kejahatan, penghapusan atau setidaknya moratorium hukuman mati pasti akan membantu. Apabila kita tetap mempertahankan hukuman mati, negara-negara di mana hukuman mati dijatuhkan untuk para tenaga kerja Indonesia tersebut akan gampang sekali menolak pembelaan meniadakan hukuman mati. Di mana moralitas pembelaan itu jika dalam waktu bersamaan kita juga memperlakukan hukuman mati? Resiprositas (timbal balik) berlaku di sini. Jadi, kalau ingin pembelaan terhadap warga negara kita yang dijatuhi hukuman mati dilakukan secara efektif, prasyarat penting untuk itu adalah menghapuskan atau setidaknya memoratorium hukuman mati.  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polda Aceh Bongkar Peredaran 31 Kilogram Sabu Jaringan Narkoba Internasional asal Thailand

9 hari lalu

Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko dalam konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional, Thailand-Indonesia (Aceh), seberat 31 kg, di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Rabu, 5 Juni 2024. Humas Polda Aceh
Polda Aceh Bongkar Peredaran 31 Kilogram Sabu Jaringan Narkoba Internasional asal Thailand

Polda Aceh ungkap peredaran 31 Kilogram sabu jaringan narkoba internasional dari Thailand. Juga, amankan 370 kg ganja kering di dua lokasi.


Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

15 hari lalu

Ilustrasi napi di penjara. Shutterstock
Laporan Amnesty International Ungkap Amerika Serikat Terbanyak Jalani Eksekusi Mati

Laporan Amnesty International mengungkap eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat yang tertinggi dalam hampir 10 tahun terakhir.


Cina Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp2,4 Triliun

16 hari lalu

Bai Tianhui, mantan bankir senior, dinyatakan bersalah menerima suap senilai lebih dari 1,1 miliar yuan (US$151 juta), pengadilan juga secara permanen mencabut hak politik Bai dan memerintahkan penyitaan seluruh properti pribadinya.  Foto: Twitter
Cina Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp2,4 Triliun

Pengadilan Cina pada Selasa menjatuhkan hukuman mati pejabat yang menerima suap senilai 1,1 miliar Yuan atau setara Rp2,4 triliun.


Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

43 hari lalu

Sidang tuntutan Altafasalya Ardnika Basya,  terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan di Pengadilan Negeri Depok, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. Foto : Humas Kejari Depok
Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

JPU akan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Altaf terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan.


Negara Bagian AS Bolehkan Guru Pegang Senjata Api, Bagaimana Aturan Soal Senpi di Indonesia?

45 hari lalu

Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO
Negara Bagian AS Bolehkan Guru Pegang Senjata Api, Bagaimana Aturan Soal Senpi di Indonesia?

Tingginya angka kepemilikan senjata api di AS sudah sampai di level yang mengkhawatirkan. Bagaimana kondisi di Indonesia?


Polisi Pesta Narkoba di Cimanggis Depok, Kilas Balik Kasus Irjen Teddy Minahasa Terlibat Jaringan Narkoba

51 hari lalu

Nama Irjen Teddy Minahasa sempat membuat heboh karena terlibat kasus narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram yang ditujukan untuk Kampung Bahari yang terkenal sebagai Kampung Narkoba di Jakarta. ANTARA
Polisi Pesta Narkoba di Cimanggis Depok, Kilas Balik Kasus Irjen Teddy Minahasa Terlibat Jaringan Narkoba

Polisi pesta narkoba belum lama ini diungkap. Bukan kali ini kasus polisi terlibat narkoba, termasuk eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.


Terbukti Kendalikan Peredaran Narkotika dari Penjara, Nasrun Divonis Hukuman Mati

51 hari lalu

Ilustrasi penjahat narkoba. TEMPO/Iqbal Lubis
Terbukti Kendalikan Peredaran Narkotika dari Penjara, Nasrun Divonis Hukuman Mati

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Nasrun alias Agam, terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu seberat 45 kilogram.


5 Anggota Polda Metro Jaya Diringkus Saat Nyabu, Ini Daftar Polisi Terlibat Jaringan Narkoba

53 hari lalu

Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. AKP Andri Gustami melancarkan pengiriman narkoba jaringan Fredy Pratama saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dok. Istimewa
5 Anggota Polda Metro Jaya Diringkus Saat Nyabu, Ini Daftar Polisi Terlibat Jaringan Narkoba

Lima anggota Polda Metro Jaya diringkus ketika mengonsumsi narkoba jenis sabu. Berikut daftar polisi terlibat jaringan narkoba, termasuk Andri Gustami


Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

59 hari lalu

Truong My Lan. Istimewa
Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

Truong My Lan, taipan real estate dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam. Apa yang diperbuatnya? Berikut profilnya.


Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

13 April 2024

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?